JAKARTA - Kehadiran teknologi finansial telah mengubah cara masyarakat mengakses pendanaan secara instan. Namun, di balik kemudahan tersebut, keamanan menjadi prioritas utama yang tidak boleh diabaikan. Memastikan penyelenggara yang Anda gunakan memiliki payung hukum yang jelas adalah langkah preventif terbaik agar terhindar dari praktik ilegal yang merugikan.
Penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending atau yang lebih dikenal dengan pinjaman online kian menjamur di tengah masyarakat. Sebagai bentuk perlindungan, OJK merilis data 95 daftar pinjaman online yang terdaftar di OJK. Daftar ini menjadi acuan tunggal bagi konsumen untuk membedakan mana entitas yang beroperasi di bawah pengawasan negara dan mana yang tidak.
Membedah Definisi dan Fungsi Pengawasan OJK
Sering kali terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai peran otoritas dalam ekosistem ini. Penting untuk dicatat bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukanlah lembaga yang memberikan pinjaman online, melainkan sebagai lembaga pengawas. Pinjaman online OJK adalah istilah yang digunakan untuk menyebut pinjaman online yang terdaftar di OJK.
Eksistensi perusahaan-perusahaan ini memiliki landasan konstitusional yang kuat untuk menjamin keadilan bagi pemberi dan penerima dana. Saat ini, dasar hukum pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau yang disingkat dengan POJK 30/2024. Dalam hukum, istilah pinjaman online dikenal dengan istilah LPBBTI atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka 1 POJK 30/2024, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau LPBBTI atau “pinjaman online” adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.
Mekanisme Perlindungan dan Kanal Pengaduan Konsumen
Keunggulan menggunakan jasa dari daftar 95 pinjaman online berizin ini adalah adanya jalur penyelesaian sengketa yang resmi. Negara memberikan jaminan perlindungan hak-hak konsumen jika terjadi pelanggaran kode etik atau kontrak oleh penyelenggara. Apabila seorang konsumen merasa dirugikan atas layanan pinjaman online OJK, konsumen tersebut dapat melakukan pengaduan kepada OJK.
Ketegasan otoritas dalam mengawal industri ini tidak main-main. Atas aduan yang diterima, OJK dapat melakukan pemblokiran dan pemberhentian usaha terhadap penyelenggara yang terbukti melanggar aturan. Hal ini sejalan dengan mandat undang-undang yang memberikan kekuasaan bagi OJK untuk bertindak sebagai mediator sekaligus pengawas.
Berkenaan dengan hal ini, Pasal 29 UU OJK menerangkan bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi:Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Pentingnya Memilih Penyelenggara yang Terverifikasi
Dengan hanya 95 perusahaan yang memegang izin per Desember 2025, masyarakat diminta untuk lebih selektif dan tidak tergiur oleh tawaran dari entitas di luar daftar tersebut. Penyelenggara yang terdaftar wajib mematuhi batasan bunga, etika penagihan, serta keamanan data pribadi yang telah diatur dalam POJK 30/2024.
Keamanan finansial Anda sangat bergantung pada kecermatan dalam memilih platform. Selalu pastikan untuk melakukan verifikasi ulang melalui situs resmi OJK atau kanal informasi terpercaya lainnya sebelum melakukan transaksi pendanaan. Dengan memahami dasar hukum dan hak-hak sebagai konsumen, Anda dapat memanfaatkan kemudahan teknologi finansial ini secara lebih bijak dan aman.
Daftar 95 pinjaman online resmi ini menjadi benteng pertahanan pertama bagi masyarakat dari jeratan pinjol ilegal yang sering kali menggunakan praktik penagihan kasar dan bunga yang mencekik di luar batas kewajaran hukum.