JAKARTA - Dunia kerja global tengah berada di ambang transformasi besar yang tidak terelakkan. Kehadiran teknologi pintar bukan lagi sekadar pelengkap industri, melainkan kekuatan utama yang mendefinisikan ulang cara manusia mencari nafkah. Namun, di balik janji efisiensi dan akselerasi produksi, tersimpan kecemasan mendalam mengenai eksistensi tenaga kerja manusia. Apakah kemajuan ini akan menjadi panggung kemakmuran bersama, atau justru menjadi alat baru untuk memarjinalkan hak-hak dasar para pekerja?
Perkembangan otomatisasi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) telah mengubah wajah dunia kerja secara fundamental. Mesin tidak lagi sekadar alat bantu produksi, melainkan pengambil keputusan, pengolah data, bahkan pengganti tenaga manusia dalam berbagai sektor. Di tengah percepatan ini, masa depan perburuhan menghadapi persimpangan penting antara peluang kemajuan dan risiko marginalisasi pekerja. Persoalan ini menuntut perhatian lebih dari sekadar hitung-hitungan angka pertumbuhan ekonomi semata.
Narasi dominan sering menempatkan otomatisasi sebagai prasyarat efisiensi dan daya saing global. Namun, pertanyaan mendasar yang jarang diajukan adalah bagaimana nasib pekerja dalam lanskap kerja yang semakin ditentukan oleh algoritma. Tanpa kebijakan yang berpihak, kemajuan teknologi berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang timpang dan meninggalkan sebagian besar tenaga kerja di belakang. Kita berisiko menghadapi masa depan di mana modal dan teknologi berkumpul di satu kutub, sementara kerentanan sosial menganga di kutub lainnya.
Otomatisasi, AI, dan Pergeseran Struktur Kerja
Dinamika industri saat ini menunjukkan bahwa peran manusia dalam fungsi-fungsi tertentu mulai tergeser secara sistematis. Otomatisasi dan AI telah menggeser struktur kerja secara signifikan. Pekerjaan-pekerjaan rutin dan berbasis prosedur menjadi yang paling rentan tergantikan. Di sektor manufaktur, robot industri mengambil alih fungsi produksi massal. Sementara itu, di sektor jasa, sistem berbasis AI mampu menggantikan tugas administrasi, layanan pelanggan, hingga analisis awal data.
Perubahan ini tidak serta-merta menghilangkan pekerjaan, tetapi mengubah jenis dan karakter pekerjaan itu sendiri. Lapangan kerja baru memang bermunculan, terutama di bidang teknologi, data, dan pengelolaan sistem digital. Namun, pekerjaan-pekerjaan tersebut menuntut keterampilan yang jauh berbeda dari yang dimiliki sebagian besar pekerja saat ini. Ketidaksesuaian kualifikasi ini menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup para buruh yang sudah mapan di bidangnya.
Di sinilah persoalan pengangguran struktural mengemuka. Pekerja yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan ulang berisiko tersingkir secara permanen. Otomatisasi yang tidak diimbangi dengan strategi transisi tenaga kerja akan memperdalam kesenjangan antara pekerja terampil dan tidak terampil, serta antara pusat ekonomi dan daerah pinggiran. Pendidikan harus menjadi jembatan, bukan justru menjadi saringan yang membuang mereka yang kurang beruntung secara akses informasi.
Relasi Kerja Baru dan Kerentanan Pekerja
Modernisasi teknologi juga membawa dampak pada pola hubungan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Selain mengubah jenis pekerjaan, AI dan otomatisasi juga mengubah relasi kerja. Munculnya kerja berbasis platform dan sistem manajemen algoritmik menciptakan bentuk hubungan kerja yang lebih fleksibel, tetapi juga lebih rapuh. Pekerja dinilai, diawasi, dan bahkan diberhentikan berdasarkan perhitungan algoritma yang sering kali tidak transparan, seolah manusia hanyalah angka dalam sebuah baris kode.
Dalam konteks ini, posisi tawar pekerja semakin melemah. Hak-hak normatif seperti jam kerja layak, jaminan sosial, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja menjadi kabur. Serikat pekerja menghadapi tantangan baru karena basis kolektif terfragmentasi dan ruang advokasi dipersempit oleh teknologi pengawasan. Hubungan industrial yang dulunya bersifat dialogis kini cenderung menjadi mekanis dan tanpa empati, di mana algoritma bertindak sebagai "mandor" digital yang tak terbantah.
AI juga berpotensi mereproduksi bias dan ketidakadilan. Algoritma yang dilatih dari data historis dapat memperkuat diskriminasi terhadap kelompok tertentu, baik berdasarkan gender, usia, maupun latar belakang sosial. Tanpa mekanisme akuntabilitas, teknologi justru memperhalus ketidakadilan dalam bentuk yang sulit dideteksi. Hal ini menciptakan tantangan hukum baru yang mewajibkan adanya etika dalam pengembangan kecerdasan buatan di lingkungan profesional.
Menata Masa Depan Perburuhan yang Berkeadilan
Agar kemajuan teknologi membawa kemaslahatan, diperlukan intervensi aktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk menyeimbangkan kepentingan industri dengan kesejahteraan buruh. Menghadapi realitas ini, masa depan perburuhan tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada logika pasar dan inovasi teknologi. Negara memiliki peran strategis dalam menata transisi menuju dunia kerja berbasis AI yang berkeadilan. Investasi pada pendidikan dan pelatihan ulang tenaga kerja harus menjadi agenda utama, bukan sekadar pelengkap kebijakan industri.
Regulasi ketenagakerjaan juga perlu diperbarui agar mampu menjangkau relasi kerja baru. Perlindungan pekerja tidak boleh berhenti pada definisi hubungan kerja konvensional. Pengawasan terhadap penggunaan AI di tempat kerja, termasuk transparansi algoritma dan perlindungan data pekerja, menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa payung hukum yang adaptif, pekerja akan terus berada dalam zona abu-abu yang menguntungkan efisiensi namun mengabaikan kemanusiaan.
Di sisi lain, gerakan buruh perlu melakukan pembaruan strategi. Solidaritas tidak lagi hanya dibangun di ruang fisik, tetapi juga di ruang digital. Teknologi yang sama yang digunakan untuk mengontrol pekerja dapat pula dimanfaatkan untuk memperluas jejaring advokasi dan pendidikan hak-hak pekerja. Perjuangan buruh di masa depan akan sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam menaklukkan alat-alat teknologi yang sama yang mengancam mereka.
Masa depan perburuhan di tengah otomatisasi dan AI bukanlah soal menolak teknologi, melainkan memastikan teknologi bekerja untuk manusia. Pekerja tidak boleh diposisikan sebagai korban dari kemajuan, tetapi sebagai subjek utama transformasi. Tanpa keberpihakan yang jelas, otomatisasi dan AI berisiko menciptakan dunia kerja yang efisien secara ekonomi, tetapi rapuh secara sosial. Kita harus memastikan bahwa di masa depan, mesin tetap menjadi pelayan bagi kesejahteraan manusia, bukan sebaliknya.