JAKARTA - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat komitmennya dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui program Listrik Hemat dan Murah (LHM). Langkah terbaru yang dilakukan yakni membangun kolaborasi dengan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui kunjungan koordinasi dan konsultasi yang digelar belum lama ini di Makassar.
Kunjungan ini diwakili oleh Kepala Bidang dari Dinas ESDM Sulbar, Suratmin Amir, yang menyatakan bahwa program LHM merupakan bentuk konkret dukungan pemerintah provinsi terhadap visi-misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK–JSM), khususnya dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin serta rentan energi.
Tiga Fokus Utama Bahasan
Dalam forum diskusi teknis tersebut, setidaknya terdapat tiga poin utama yang menjadi fokus pembahasan kedua belah pihak, yaitu: peningkatan rasio elektrifikasi di wilayah Sulbar yang saat ini masih tertinggal dibandingkan provinsi lain di Sulawesi; pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin terkait biaya kebutuhan energi; serta pemerataan akses energi untuk mewujudkan keadilan energi bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan program LHM di Sulbar dapat berjalan efektif dan tepat sasaran dengan belajar dari best practice yang sudah diterapkan oleh Dinas ESDM Sulsel,” jelas Suratmin dalam forum diskusi tersebut.
Tahapan Pelaksanaan Program LHM
Program LHM yang merupakan salah satu program unggulan nasional ini dirancang untuk memberikan bantuan berupa pemasangan sambungan listrik baru secara gratis kepada rumah tangga miskin dan tidak mampu. Program ini diharapkan mampu menekan angka ketimpangan energi di wilayah timur Indonesia, termasuk Sulawesi Barat yang masih memiliki rasio elektrifikasi lebih rendah.
Pelaksanaan program ini memiliki beberapa tahapan penting. Pertama adalah proses identifikasi dan verifikasi calon penerima manfaat dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta survei lapangan untuk memastikan kelayakan calon penerima. Selanjutnya adalah koordinasi lintas instansi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk kerja sama dengan PT PLN sebagai pelaksana teknis pemasangan jaringan listrik.
Tahap ketiga adalah pelaksanaan instalasi listrik ke rumah tangga sasaran yang harus sesuai dengan standar teknis dan keselamatan. Setelah itu, program dilengkapi dengan tahapan monitoring dan pelaporan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas program.
Belajar dari Sulsel
Dinas ESDM Sulbar menilai Dinas ESDM Sulsel telah memiliki pengalaman panjang dalam implementasi program serupa, terutama dalam hal strategi pendataan, validasi penerima, dan percepatan koordinasi dengan PT PLN. Karena itu, kunjungan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan sinergi dan transfer pengetahuan teknis agar penerapan program di Sulbar lebih efektif.
“Kolaborasi seperti ini sangat kami perlukan, karena memperluas akses listrik artinya membuka jalan bagi masyarakat miskin untuk lebih berdaya. Listrik bukan hanya penerangan, tetapi jembatan menuju kesejahteraan,” ujar Suratmin menegaskan.
Harapan Terhadap Kolaborasi
Dari hasil pertemuan tersebut, Dinas ESDM Sulbar berharap dapat merumuskan strategi implementasi LHM yang lebih efisien, terukur, dan terintegrasi dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Selain itu, Suratmin juga menekankan bahwa kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan rasio elektrifikasi Sulbar yang saat ini masih sekitar 89 persen, di bawah target nasional sebesar 100 persen pada 2026. Dengan percepatan pemasangan sambungan listrik gratis melalui LHM, angka rasio elektrifikasi Sulbar diharapkan naik signifikan dalam satu hingga dua tahun ke depan.
Dukungan Anggaran dan Kesiapan SDM
Suratmin juga mengungkapkan bahwa dalam mendukung realisasi program ini, Pemprov Sulbar telah menyiapkan alokasi anggaran khusus di APBD 2025 dan akan didorong ke APBD-Perubahan jika dibutuhkan. Selain itu, Dinas ESDM Sulbar telah mulai melakukan pelatihan teknis bagi petugas lapangan untuk memastikan kualitas pemasangan jaringan listrik sesuai standar keselamatan.
“Dengan persiapan matang dari sisi anggaran dan kesiapan SDM, kami optimistis program LHM ini dapat menjadi solusi konkret bagi ribuan rumah tangga miskin di Sulbar yang belum menikmati akses listrik,” tambah Suratmin.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Program LHM bukan hanya membantu penerangan rumah, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan keluarga miskin. Dengan listrik, warga bisa membuka usaha kecil di rumah seperti warung, usaha makanan, menjahit, dan lainnya. Ini sejalan dengan program pengentasan kemiskinan berbasis ekonomi produktif yang tengah digalakkan Pemprov Sulbar.
Di sisi pendidikan, keberadaan listrik akan membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu belajar di malam hari tanpa harus bergantung pada penerangan seadanya seperti lampu minyak atau lilin yang berisiko kebakaran.
Rencana Aksi Selanjutnya
Sebagai tindak lanjut, Dinas ESDM Sulbar akan menyusun roadmap implementasi program LHM hasil sinkronisasi dengan Dinas ESDM Sulsel. Roadmap ini akan menjadi acuan dalam menetapkan prioritas desa dan kelurahan yang akan menjadi lokasi penerima manfaat.
“Kami juga akan segera membentuk tim koordinasi lintas instansi dengan melibatkan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta PLN Unit Induk Wilayah Sulselrabar agar tidak ada data tumpang tindih dan penerima tepat sasaran,” ungkap Suratmin.
Melalui kerja sama lintas provinsi ini, Pemprov Sulbar berharap percepatan elektrifikasi akan terwujud dan masyarakat bisa segera merasakan manfaat nyata kehadiran listrik sebagai salah satu hak dasar menuju kesejahteraan.