JAKARTA — Pemerintah Indonesia akan segera mengambil langkah deregulasi untuk menghadapi tekanan yang ditimbulkan oleh kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Rencana ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya.
Airlangga menegaskan, kebijakan deregulasi ini bertujuan memperkuat sektor usaha dan investasi nasional agar mampu bertahan dan tetap tumbuh di tengah tantangan eksternal, terutama risiko perlambatan ekonomi dunia. Menurutnya, pemerintah sedang menyiapkan beberapa instrumen regulasi yang akan dipangkas, diubah, atau disesuaikan untuk mendorong daya saing perekonomian Indonesia.
“Pemerintah akan segera melakukan deregulasi untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Tujuannya agar sektor usaha kita tetap kompetitif meski dihadapkan pada tekanan ekonomi global,” ujar Airlangga.
Deregulasi untuk Daya Saing
Langkah deregulasi yang akan dilakukan mencakup penyederhanaan perizinan usaha, pemangkasan regulasi yang menghambat investasi, serta harmonisasi aturan lintas sektor. Hal ini dinilai penting karena tumpang tindih aturan di pusat dan daerah kerap menjadi hambatan bagi investor dan pelaku usaha.
Airlangga menambahkan, pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan stimulus fiskal dan nonfiskal untuk menopang daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. “Pemerintah berkomitmen memastikan agar regulasi yang ada tidak menjadi beban, melainkan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.
Menjaga Iklim Investasi
Direktur Eksekutif Center for Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyebut langkah deregulasi ini penting untuk meningkatkan keyakinan investor. “Deregulasi yang tepat sasaran akan menjadi sinyal positif bagi investor, terutama di tengah ketidakpastian global seperti saat ini,” jelas Faisal.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan kepastian hukum dan efisiensi birokrasi agar tidak kalah bersaing dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Ia menilai, selama ini banyak peraturan tumpang tindih yang justru mempersulit dunia usaha berkembang.
Kondisi Ekonomi Global Masih Penuh Ketidakpastian
Bank Dunia dalam laporan terbarunya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2025 hanya akan berada di kisaran 2,4 persen, lebih rendah dari rata-rata dekade terakhir. Penurunan ini disebabkan oleh ketegangan geopolitik, kenaikan suku bunga acuan di berbagai negara maju, serta ketidakpastian rantai pasok global.
Kondisi tersebut membuat banyak negara, termasuk Indonesia, harus menyiapkan kebijakan yang adaptif untuk melindungi perekonomian domestik.
Konsistensi Reformasi Struktural
Pemerintah memastikan rencana deregulasi ini akan konsisten dengan arah reformasi struktural yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Reformasi ini bertujuan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, menyederhanakan regulasi, serta membuka lapangan kerja baru.
“Kita akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan regulasi yang dianggap menghambat, baik itu di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah,” ujar Airlangga.
Kolaborasi dengan Pemda
Untuk memastikan deregulasi berjalan efektif, pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar kebijakan ini tidak hanya berhenti di level pusat. Harmonisasi aturan pusat dan daerah menjadi salah satu kunci agar kebijakan deregulasi benar-benar berdampak positif pada iklim usaha.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan kebijakan deregulasi ini bisa berjalan secara optimal,” tegas Airlangga.
Langkah deregulasi yang sedang disiapkan pemerintah diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah tekanan eksternal yang semakin kompleks. Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga diharapkan mempercepat implementasi kebijakan ini, sehingga iklim usaha dan investasi di dalam negeri dapat terus tumbuh positif.