JAKARTA - Kinerja sejumlah pegawai di Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat (RS Mata NTB) kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, tekanan datang dari Forum Rakyat NTB yang mendesak Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, untuk memberikan atensi khusus terhadap berbagai persoalan yang muncul di rumah sakit milik pemerintah tersebut.
Forum Rakyat NTB menyatakan telah menerima sejumlah laporan yang menunjukkan adanya dugaan sikap tidak profesional dari beberapa oknum pegawai di RS Mata. Laporan-laporan tersebut menyebutkan bahwa terdapat pegawai yang dianggap malas, tidak disiplin, hingga berperilaku tidak sesuai dengan etika pelayanan publik di sektor kesehatan.
Sebagai lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat, Forum Rakyat NTB menilai bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Terlebih RS Mata NTB merupakan fasilitas pelayanan kesehatan spesialis yang menjadi rujukan utama masyarakat NTB dalam penanganan gangguan penglihatan.
Tuntutan Terbuka Kepada Gubernur NTB
Melalui pernyataan resminya, Forum Rakyat NTB menegaskan bahwa pihaknya meminta Gubernur NTB segera melakukan evaluasi dan penindakan tegas terhadap dugaan perilaku menyimpang para pegawai yang dilaporkan bermasalah. Langkah ini dinilai penting demi menjaga marwah pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan.
“Forum Rakyat NTB mendesak Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, untuk turun tangan langsung menyelesaikan masalah yang terjadi di RS Mata NTB. Ini bukan sekadar isu internal, tetapi sudah menyangkut kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah,” tegas juru bicara Forum Rakyat NTB dalam keterangan tertulis.
Menurutnya, tindakan pembiaran hanya akan memperburuk citra pelayanan publik dan bisa berimbas pada tingkat kepuasan serta kenyamanan pasien yang datang berobat. Hal ini juga dianggap mencederai upaya reformasi birokrasi yang tengah digencarkan oleh pemerintah provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Iqbal.
RS Mata NTB sebagai Fasilitas Vital
Sebagai satu-satunya rumah sakit spesialis mata milik pemerintah di wilayah NTB, RS Mata memiliki peran penting dalam memastikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan penglihatan yang terjangkau dan berkualitas. Tidak hanya menerima pasien dari Kota Mataram, rumah sakit ini juga melayani rujukan dari seluruh kabupaten/kota di NTB.
Dengan beban tanggung jawab yang besar tersebut, sudah semestinya kualitas layanan yang diberikan mencerminkan profesionalisme dan integritas tinggi. Namun jika benar terdapat pegawai yang bersikap malas, abai terhadap tanggung jawab, dan menurunkan mutu layanan, maka hal itu menjadi persoalan serius.
Forum Rakyat NTB menilai bahwa kesehatan adalah kebutuhan dasar warga yang tidak boleh dikompromikan. Maka dari itu, pengawasan dan penegakan disiplin terhadap aparat pelayanan publik di bidang ini harus dilakukan secara tegas dan transparan.
Imbauan untuk Lakukan Audit Internal
Sebagai langkah awal, Forum Rakyat NTB menyarankan agar Pemerintah Provinsi NTB, dalam hal ini Dinas Kesehatan atau Inspektorat, segera melakukan audit internal terhadap sistem manajemen dan kedisiplinan pegawai di RS Mata NTB. Audit ini diharapkan mampu mengidentifikasi secara objektif masalah yang ada, sekaligus menjadi dasar untuk mengambil langkah perbaikan yang konkret.
“Jika perlu, bentuk tim evaluasi independen yang melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, dan lembaga pengawas pelayanan publik untuk menelusuri persoalan ini. Jangan sampai dibiarkan hingga menciptakan budaya kerja yang tidak sehat,” imbuh perwakilan Forum.
Audit ini juga diharapkan dapat menyasar aspek lain seperti sistem rotasi kerja, beban tugas pegawai, hingga sistem pengawasan harian. Hal ini untuk memastikan bahwa masalah yang terjadi bukan sekadar kesalahan individu, namun bisa juga akibat kelemahan sistem manajemen.
Respons yang Ditunggu dari Pemprov
Hingga kini, Pemerintah Provinsi NTB belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Forum Rakyat NTB tersebut. Namun di tengah meningkatnya perhatian publik, sejumlah pihak menilai penting bagi Pemprov untuk segera merespons dengan bijak dan terbuka.
Beberapa kalangan menilai bahwa Gubernur Iqbal, yang baru menjabat beberapa waktu terakhir, memiliki komitmen kuat terhadap reformasi tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, permasalahan yang terjadi di RS Mata NTB ini bisa menjadi momentum bagi beliau untuk menunjukkan langkah nyata dalam membenahi sektor layanan kesehatan.
“Jika Gubernur bergerak cepat dan tepat, ini akan memberikan pesan kuat bahwa tidak ada toleransi terhadap pegawai publik yang bekerja asal-asalan. Ini juga sekaligus menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen reformasi yang sedang dijalankan,” ujar seorang aktivis kesehatan masyarakat NTB.
Harapan Masyarakat Akan Perubahan
Di luar tekanan politik atau sorotan media, pada akhirnya masyarakatlah yang paling terdampak dari setiap persoalan pelayanan publik. Banyak pasien yang datang ke RS Mata NTB dengan harapan mendapatkan layanan medis terbaik, terutama karena keterbatasan ekonomi mereka dalam mengakses layanan serupa di luar daerah.
Forum Rakyat NTB mengatakan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mengawal proses perbaikan jika dilakukan. Mereka juga membuka kanal pengaduan dari masyarakat agar suara pasien dapat tersampaikan langsung kepada pihak-pihak terkait.
“Kami tidak ingin rumah sakit ini kehilangan reputasinya. Banyak tenaga kesehatan yang profesional dan berdedikasi di sana. Tapi satu atau dua oknum yang tidak bertanggung jawab bisa merusak semuanya jika tidak ditindak,” tegas mereka.
Komitmen Perbaikan Harus Ditegaskan
Masalah kedisiplinan pegawai rumah sakit bukan hanya menyangkut soal etika kerja, melainkan juga soal nyawa dan kesehatan warga. Oleh karena itu, permintaan Forum Rakyat NTB kepada Gubernur Lalu Muhamad Iqbal untuk turun tangan secara langsung adalah sinyal bahwa masyarakat ingin melihat aksi nyata, bukan sekadar janji pembenahan.
Diperlukan keberanian dan ketegasan dalam menegakkan standar pelayanan publik. RS Mata NTB sebagai lembaga kesehatan milik pemerintah harus mampu menjadi teladan dalam hal profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan. Bila tidak, maka kepercayaan publik bisa luntur, dan itu akan menjadi kerugian besar bagi semua.