JAKARTA - Penerapan kebijakan wajib belajar 13 tahun oleh pemerintah tak hanya diyakini sebagai langkah strategis memperluas akses pendidikan, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam menumbuhkan motivasi dan kesiapan belajar anak sejak usia dini. Masyarakat menilai, memulai pendidikan sejak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan mendorong generasi muda lebih akrab dengan dunia belajar mengajar sehingga tidak merasa asing saat melanjutkan ke jenjang berikutnya.
“Kita sangat mendukung program wajib belajar 13 tahun ini. Kalau dari PAUD sudah dikenali dengan kegiatan belajar mengajar jadi akan lebih termotivasi dan tidak canggung lagi dalam menempuh pendidikan lanjutan seperti TK, SD, SMP dan SMA,” ungkap Ami, warga Sungailiat.
Menurut Ami, jika anak sejak dini terbiasa dengan lingkungan sekolah, rasa percaya diri mereka dalam mengikuti pembelajaran akan meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan akademik maupun keterampilan sosial. Program wajib belajar 13 tahun yang mencakup PAUD hingga SMA ini diyakini akan memperluas wawasan generasi muda dan mencetak sumber daya manusia yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan.
Ia juga menekankan bahwa pendidikan wajib belajar 13 tahun bukan hanya soal lamanya masa belajar, tetapi juga menjadi tonggak peningkatan kreativitas dan kualitas pendidikan. Program ini diharapkan bisa menumbuhkan anak-anak yang lebih mandiri, inovatif, dan mampu bersaing secara global.
“Semoga kalau dijalankan secara benar, program ini dapat memberikan perkembangan pendidikan kita dan bisa bersaing,” tambahnya.
Namun, kesuksesan program ini tidak hanya bertumpu pada kebijakan semata, tetapi juga pada kesiapan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, sekolah, guru, dan orang tua. Diperlukan sinergi untuk mendukung keberhasilan program wajib belajar 13 tahun, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, pelatihan bagi tenaga pendidik, hingga memastikan anak-anak di daerah terpencil pun mendapat hak pendidikan yang sama.
Masyarakat Sungailiat lainnya, Nita, juga menyambut baik kebijakan wajib belajar 13 tahun ini. Baginya, kebijakan tersebut merupakan langkah positif untuk memperkuat pondasi pendidikan bangsa, asalkan diimbangi dengan perhatian serius pada penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai.
“Kalau mau bagus tentunya harus dengan dukungan fasilitas pendidikannya ya dan itu adalah kuncinya. Kalau didukung dengan fasilitasnya pasti pendidikan kita akan lebih maju,” ujar Nita.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program ini tidak bisa dilepaskan dari kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Menurutnya, jika sekolah memiliki fasilitas lengkap, mulai dari ruang kelas yang layak, perpustakaan, laboratorium, hingga sarana penunjang lainnya, anak-anak akan lebih bersemangat dan proses belajar mengajar pun dapat berlangsung optimal.
Nita juga berharap pemerintah lebih aktif melakukan pemantauan untuk memastikan semua sekolah, terutama di daerah, memiliki fasilitas yang memadai dan setara. Dengan begitu, tidak ada kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Dukungan masyarakat terhadap wajib belajar 13 tahun ini menunjukkan adanya kesadaran bersama tentang pentingnya pendidikan sebagai modal utama pembangunan bangsa. Sebab, di tengah perkembangan zaman dan persaingan global yang semakin ketat, kualitas sumber daya manusia menjadi penentu kemajuan suatu negara.
Selain itu, pendidikan sejak dini juga terbukti dapat membentuk karakter anak. Melalui kegiatan belajar mengajar di PAUD, anak-anak tidak hanya diajarkan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga nilai-nilai kedisiplinan, kerja sama, tanggung jawab, dan rasa ingin tahu.
Program wajib belajar 13 tahun yang terintegrasi dengan pendidikan karakter inilah yang diharapkan bisa menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter baik.
Namun, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah pemerataan akses pendidikan ke pelosok daerah yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Tidak sedikit daerah yang kesulitan memenuhi kebutuhan guru dan sarana pendukung belajar, sehingga menimbulkan kesenjangan mutu pendidikan.
Dalam situasi ini, peran pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menjadi kunci untuk menuntaskan tantangan tersebut. Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk swasta, organisasi sosial, dan masyarakat, juga sangat dibutuhkan agar program wajib belajar 13 tahun bisa terlaksana secara efektif di seluruh Indonesia.
Selain fasilitas, peningkatan kualitas guru juga harus menjadi prioritas. Guru yang profesional dan memiliki kompetensi pedagogik yang baik akan berpengaruh besar pada kualitas pembelajaran yang diterima siswa. Pelatihan berkelanjutan dan pemberian insentif bagi guru di daerah tertinggal menjadi langkah penting yang tidak boleh diabaikan.
Pendidikan wajib belajar 13 tahun sejatinya bukan hanya tentang memperpanjang masa belajar, melainkan juga menyiapkan generasi muda agar memiliki daya saing tinggi, kreatif, dan berdaya saing global. Dengan dukungan semua pihak, program ini diyakini dapat menjadi motor penggerak kemajuan pendidikan nasional, seperti yang diharapkan Ami dan Nita sebagai representasi suara masyarakat.