JAKARTA - Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di wilayah Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan, menuai respons cepat dari aparat daerah. Menyadari keresahan masyarakat yang mulai kesulitan mendapatkan gas subsidi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas terkait segera bergerak untuk memastikan distribusi dan harga gas tetap terkendali.
Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena gas elpiji 3 kg merupakan kebutuhan pokok masyarakat, khususnya bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Tidak hanya langka, laporan dari lapangan menunjukkan harga gas yang tersisa di pasaran juga mengalami kenaikan di luar kewajaran.
Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanahlaut, M Kusri, menegaskan bahwa pihaknya langsung mengerahkan tim ke lapangan begitu mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai kelangkaan gas bersubsidi tersebut.
- Baca Juga BBM Non Subsidi Lebih Terjangkau
“Walaupun masih ada, tapi harganya melonjak,” ujar Kusri kepada wartawan. Pernyataan ini menegaskan bahwa selain distribusi terganggu, ada indikasi permainan harga di beberapa titik distribusi yang perlu ditertibkan.
Menindaklanjuti situasi tersebut, Satpol PP dan Damkar bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskopdag) bergerak cepat melakukan pemantauan ke sejumlah pangkalan gas elpiji di wilayah Kintap. Tujuan utama dari monitoring ini adalah memastikan pasokan gas tersedia dan harga tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami ingin pastikan gas tersedia, dan harganya sesuai. Terutama bagi mereka yang memang berhak atas subsidi,” tegas Kusri.
Setelah dilakukan pemantauan ke beberapa titik, hasil awal menunjukkan bahwa harga gas di pangkalan masih dalam batas normal dan sesuai dengan HET. Meski demikian, tim mencatat bahwa akar permasalahan bukanlah permainan harga di tingkat pangkalan, melainkan pada sisi distribusi yang terganggu akibat pengurangan pasokan dari agen.
“Pemilik salah satu pangkalan bilang kelangkaan terjadi karena pengiriman dari agen dikurangi. Selain itu, libur panjang Idulfitri dan Iduladha membuat pengiriman terhenti,” lanjut Kusri menjelaskan hasil temuan di lapangan.
Menurutnya, dua faktor utama yang memperparah kondisi ini adalah berkurangnya alokasi distribusi gas dari agen ke pangkalan dan adanya keterlambatan pengiriman karena hari libur nasional yang cukup panjang. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar pangkalan kehabisan stok jauh lebih cepat dari biasanya.
Dengan situasi yang belum sepenuhnya stabil, Kusri menyatakan harapannya agar pasokan gas elpiji dapat kembali normal dalam waktu dekat. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan kelancaran distribusi ke depannya.
“Harapan kami, pasokan gas akan kembali normal bulan depan,” ujar Kusri.
Langkah monitoring tidak hanya berhenti di Kecamatan Kintap. Pemerintah Kabupaten Tanahlaut melalui tim gabungan telah merancang program pemantauan menyeluruh ke seluruh kecamatan. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya dampak kelangkaan gas subsidi ke wilayah lain.
Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP dan Damkar Tala, Masaninor, mengingatkan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pangkalan gas. Penindakan tegas akan diberlakukan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap regulasi harga dan distribusi.
“Tim akan melakukan pemantauan silent. Kalau ada pangkalan nakal, akan kami tindak sesuai aturan,” ujar Masaninor dengan tegas.
Ia menyampaikan bahwa tindakan ini diambil bukan untuk mengintimidasi para pelaku usaha, melainkan sebagai langkah perlindungan terhadap masyarakat yang paling terdampak dalam kondisi kelangkaan seperti ini. Pemerintah ingin memastikan bahwa distribusi gas subsidi tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu demi keuntungan pribadi.
Dalam konteks yang lebih luas, kejadian ini menjadi cermin penting bagi seluruh pemangku kepentingan agar sistem distribusi gas elpiji 3 kg dapat dievaluasi ulang. Khususnya pada momen hari besar atau libur panjang nasional, di mana pola konsumsi masyarakat meningkat namun distribusi bisa terhambat karena faktor non-teknis seperti libur bersama.
Beberapa pihak juga mendorong agar pemerintah daerah melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan agen dan distributor elpiji, agar jadwal pengiriman dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Tak sedikit masyarakat yang menyuarakan keresahannya atas kelangkaan ini melalui media sosial dan grup-grup komunitas lokal. Keluhan mengenai sulitnya mencari gas, antrean panjang, hingga harga yang tidak sesuai HET, menjadi indikator bahwa permasalahan ini harus segera diatasi secara menyeluruh.
Dukungan masyarakat juga dibutuhkan untuk melaporkan bila menemukan pelanggaran di tingkat pangkalan maupun pengecer. Partisipasi aktif publik menjadi bagian dari sistem pengawasan sosial untuk mencegah penyimpangan distribusi gas elpiji bersubsidi yang seharusnya menjadi hak kelompok rentan ekonomi.
Seiring dengan komitmen Satpol PP dan Diskopdag Tala untuk terus melakukan pemantauan, harapan besar masyarakat Tanahlaut adalah agar pasokan gas elpiji 3 kilogram segera kembali stabil, sehingga aktivitas rumah tangga dan usaha mikro bisa berjalan lancar tanpa hambatan pasokan energi utama.
Dengan penanganan cepat dan pengawasan intensif yang dilakukan aparat daerah, diharapkan kondisi kelangkaan ini tidak berlangsung lama. Pemerintah daerah pun terus mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan yang justru bisa memicu panic buying di tengah keterbatasan stok.