JAKARTA - Dalam upaya menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah kembali menyalurkan bantuan tambahan sebesar Rp400 ribu kepada jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini ditransfer langsung ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dikelola oleh Bank Negara Indonesia (BNI) dan dilakukan secara bertahap sejak awal bulan ini.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menebalkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penambahan ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan dasar keluarga prasejahtera tetap terpenuhi di tengah tantangan ekonomi global dan domestik, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan sosial.
Sebagaimana dikabarkan dalam kanal informasi daring, banyak penerima bantuan KKS BNI sudah menerima tambahan dana tersebut dan mulai mengaksesnya melalui berbagai kanal resmi seperti ATM BNI, Agen Bank, BRILink, dan e-Warong. Bahkan sebagian KPM mengaku bantuan itu sangat membantu untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, khususnya keperluan pendidikan anak.
“Bantuan ini sangat membantu, terutama untuk keperluan sekolah anak-anak,” ujar salah satu penerima manfaat dari Bekasi. Ia juga mengonfirmasi bahwa dananya telah masuk sejak awal bulan dan dapat diakses melalui aplikasi Wonder by BNI Mobile Banking.
Tak hanya melalui BNI, penyaluran bantuan juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia bagi KPM yang belum memiliki rekening bank atau tinggal di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan. Distribusi melalui kantor pos dijadwalkan berlangsung sepanjang minggu kedua bulan ini, dengan wilayah tertentu menjadi prioritas pencairan awal.
Sejumlah daerah pun telah menerima bantuan ini lebih dulu. Beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) seperti Batu Rakit, Karang Bajo, Satartesem, Kuruturi, hingga Comppang Wulut termasuk yang dilaporkan sudah mendapatkan jadwal pencairan bansos tambahan.
Adapun wilayah lain seperti di kawasan Sumatera, khususnya pesisir dan pulau-pulau di Kepulauan Nias, telah menerima surat undangan untuk mencairkan dana tambahan sebesar Rp400 ribu. KPM diminta untuk aktif berkoordinasi dengan pendamping sosial atau aparat desa guna memastikan jadwal pencairan yang tepat.
Bantuan ini juga menjangkau sejumlah daerah padat di Pulau Jawa. Beberapa wilayah seperti Jember, Brebes, Majalengka, Cilacap, Purworejo, Pandeglang, Tangerang, Serang, Cianjur, Bogor, dan Tasikmalaya telah tercatat mencairkan bansos penebalan sembako tahap kedua untuk periode Juni–Juli.
Distribusi ini juga menjangkau penerima bantuan susulan. Dari total 768.000 KPM yang sempat tertunda akibat kendala teknis dalam proses verifikasi data, sekitar 405.000 keluarga telah berhasil menerima dana tambahan setelah proses pembaruan data selesai dilakukan.
Meski pencairan secara umum berjalan lancar, masih terdapat daerah-daerah di mana proses transfer belum terlaksana, terutama yang terkait dengan rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) yang hingga kini belum melaporkan pencairan bansos Rp400 ribu. Namun demikian, bantuan reguler dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT reguler tetap berjalan seperti biasa melalui jalur kantor pos.
Untuk memudahkan pengecekan dana, pemerintah memberikan akses mandiri bagi KPM untuk memantau status bantuan melalui:
Situs resmi: cekbansos.kemensos.go.id
Aplikasi Android: Cek Bansos Kemensos
Pengguna cukup memasukkan data sesuai KTP dan domisili untuk memastikan apakah mereka termasuk dalam daftar penerima bantuan tambahan dari program BPNT.
Pemerintah juga memastikan bahwa mekanisme penyaluran bansos terus diawasi agar berjalan dengan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Seluruh proses mengacu pada data resmi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang rutin diperbarui oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pendamping sosial.
Langkah-langkah penguatan ini merupakan bagian dari komitmen nasional untuk menjaga jaringan pengaman sosial, terutama dalam menghadapi tekanan inflasi dan tantangan ekonomi yang masih belum stabil. Pemerintah menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial bukan sekadar bentuk subsidi, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi rakyat kecil.
Pendamping sosial juga diminta terus aktif melakukan verifikasi, menyampaikan informasi terbaru ke masyarakat, serta mendorong KPM untuk memverifikasi data mereka secara rutin agar bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi duplikasi atau penyimpangan.
Kesimpulannya, tambahan bansos sebesar Rp400 ribu menjadi angin segar bagi jutaan keluarga penerima manfaat yang bergantung pada bantuan negara untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Pemerintah berharap, dana ini bisa membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, hingga kebutuhan nutrisi anak-anak.
Kepada KPM yang belum menerima dana, disarankan untuk:
Mengecek saldo KKS BNI secara berkala di ATM, e-Warong, atau melalui aplikasi Wonder by BNI.
Memastikan data pada DTKS selalu diperbarui sesuai kondisi terbaru.
Memantau informasi resmi dari pendamping sosial, kantor desa, atau website Kemensos.
Langkah proaktif dari masyarakat, ditambah sistem yang terus diperbaiki pemerintah, menjadi kunci agar bantuan sosial benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan—dan tidak berhenti hanya sebagai data statistik semata.