JAKARTA - Di tengah keluhan masyarakat soal harga gas melon yang terus melambung, Pemerintah Kabupaten Banjar tidak tinggal diam. Kelangkaan dan tingginya harga elpiji 3 kilogram mendorong Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) mengambil langkah strategis dengan mengumpulkan seluruh agen LPG se-Kabupaten dalam sebuah rapat koordinasi khusus.
Upaya ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam merespons gejolak harga yang meresahkan, khususnya bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Pemerintah daerah tidak hanya memantau pergerakan harga di lapangan, tetapi juga mulai membedah langsung jalur distribusi dan mengurai titik rawan dalam rantai pasok.
Rapat koordinasi tersebut digelar di aula DKUMPP, dihadiri berbagai pemangku kepentingan mulai dari Satgas Pangan Polres Banjar, Satpol PP, hingga Bagian Perekonomian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar. Seluruhnya berkumpul untuk satu tujuan: mencari solusi konkret dan bersama-sama menghadapi persoalan harga gas subsidi yang tak kunjung stabil.
Kepala DKUMPP Kabupaten Banjar, I Gusti Made Suryawati, yang memimpin langsung jalannya forum, menegaskan bahwa tingginya harga elpiji 3 kg di tingkat pengecer telah menyimpang jauh dari ketentuan yang seharusnya berlaku. Menurut laporan, harga gas melon di beberapa titik bahkan menyentuh Rp 50 ribu per tabung, atau dua kali lipat dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
“Pemkab Banjar telah melakukan berbagai langkah untuk menekan harga, termasuk operasi pasar dan pemantauan rutin. Tapi kondisi di lapangan menunjukkan harga masih tidak terkendali. Saya minta keterbukaan dari semua pihak, khususnya agen. Jangan sampai masyarakat terus jadi korban. Sudah sulit mencari, mahal pula harganya,” tegas Made dalam rapat tersebut.
Langkah pemerintah tidak hanya berhenti pada penegasan. Dalam forum yang berlangsung terbuka itu, seluruh agen diminta menjelaskan kondisi di lapangan, mulai dari distribusi hingga stok. Pemerintah ingin memastikan tidak ada permainan harga, penimbunan, atau kendala distribusi yang sebenarnya bisa diantisipasi.
Plt Kabid Kemetrologian dan Bina Usaha DKUMPP, Rudy Mulyadi, turut memberikan pandangannya. Ia menyampaikan bahwa komitmen dari para agen menjadi titik penting untuk memperbaiki situasi saat ini. Rudy bahkan mendorong agar pemerintah daerah segera mengambil keputusan tegas terkait regulasi harga, dengan menetapkan HET hingga ke tingkat pengecer.
“Kami mengusulkan agar HET ditetapkan secara konkret hingga ke tingkat pedagang eceran, supaya tidak ada celah permainan harga,” ujar Rudy. Ia menekankan bahwa ketegasan dalam regulasi dapat memperkuat posisi pemerintah dalam pengawasan dan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh agen dan pedagang.
Dari sisi pelaku distribusi, perwakilan agen LPG PT Rizky Indo Gas, Dede, menyampaikan bahwa selama ini distribusi dari Pertamina ke agen berjalan relatif lancar, selama tidak bertepatan dengan hari libur nasional. Namun ia mengakui bahwa saat distribusi terganggu, ketersediaan di lapangan juga ikut terdampak.
“Biasanya pengiriman digeser ke hari kerja berikutnya jika bertepatan hari libur nasional. Meski demikian, kami juga berharap agar Pemkab segera menetapkan HET yang tegas untuk di pangkalan dan pengecer. Itu bisa menjadi acuan kami dalam pengawasan dan distribusi,” ungkap Dede.
Pernyataan tersebut membuka ruang diskusi yang lebih luas. Forum menyepakati bahwa penetapan HET tidak hanya penting untuk pengawasan, tapi juga demi memberikan kepastian harga bagi konsumen. Jika harga tetap ambigu di tingkat pengecer, maka potensi spekulasi harga sangat tinggi, terutama di wilayah pelosok.
Dalam forum itu juga terungkap bahwa sebagian pengecer masih menjual elpiji 3 kg dengan harga yang sangat jauh dari ketetapan pemerintah. Hal ini diperburuk oleh kurangnya sosialisasi dan pengawasan rutin. Karena itu, pihak DKUMPP menyatakan bakal lebih aktif melakukan pengawasan ke lapangan, sekaligus mendorong mekanisme pelaporan dari masyarakat untuk mencegah penyimpangan.
Selain itu, Pemkab Banjar melalui DKUMPP sedang menyusun rumusan kebijakan baru yang diharapkan bisa mengatur jalur distribusi gas subsidi lebih transparan dan adil. Dalam waktu dekat, evaluasi menyeluruh terhadap skema distribusi dan penetapan HET akan kembali dibahas bersama lintas sektor terkait.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan gas elpiji subsidi di masyarakat. Pemerintah sadar bahwa gas 3 kilogram bukan sekadar komoditas, melainkan kebutuhan pokok bagi jutaan rumah tangga, khususnya pelaku UMKM dan masyarakat kelas bawah.
Upaya penertiban harga gas melon di Kabupaten Banjar akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Tidak hanya mengandalkan koordinasi, pemerintah juga menyiapkan strategi lapangan yang lebih aktif, termasuk kemungkinan pemberian sanksi administratif jika terbukti ada pelanggaran dari agen atau pengecer yang tidak patuh terhadap HET yang telah atau akan ditetapkan.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Banjar untuk memperkuat sinergi lintas sektor, mendorong transparansi distribusi, serta melindungi hak-hak konsumen dari praktik-praktik dagang yang merugikan. Masyarakat berharap, setelah rakor ini, harga gas melon tidak lagi menjadi keluhan bulanan yang berulang, melainkan bisa stabil dan kembali ke angka yang wajar.