JAKARTA - Upaya membangun kemandirian ekonomi desa melalui koperasi memasuki babak baru. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak perekonomian berbasis komunitas lokal. Tidak hanya berdiri sendiri, koperasi ini akan diperkuat oleh kolaborasi strategis bersama 18 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lintas sektor.
Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dan BUMN bukanlah sebatas wacana. Kolaborasi ini diarahkan menjadi hubungan konkret yang sesuai dengan bidang usaha BUMN masing-masing serta kebutuhan gerai koperasi di desa-desa. “Kami terus menjalin sinergi konkret dengan BUMN, sesuai dengan bidang usaha mereka dan dan gerai di koperasi,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI.
Menurutnya, pelibatan BUMN mencakup berbagai bentuk dukungan, mulai dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pelatihan dan pemberdayaan anggota koperasi, distribusi produk hingga dukungan sebagai mitra usaha yang langsung terhubung dengan koperasi. Ia menambahkan bahwa penting bagi koperasi untuk tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi nasional. “Kami dorong agar koperasi tidak berjalan sendiri tapi terkoneksi dengan ekosistem bisnis nasional,” jelasnya.
BUMN Lintas Sektor Dilibatkan
Keterlibatan BUMN dalam skema ini mencakup tujuh sektor strategis, mulai dari farmasi, keuangan, pertanian, logistik, energi, hingga digital. Di sektor farmasi, tiga perusahaan besar yaitu Indofarma, Kimia Farma, dan Biofarma akan bersinergi untuk memastikan ketersediaan produk kesehatan yang berkualitas di gerai koperasi desa.
Dari sektor keuangan, empat bank pelat merah akan turut terlibat: BRI, Mandiri, BNI, dan BSI. Keempatnya akan mendukung koperasi dari sisi pembiayaan dan layanan perbankan yang mempermudah aktivitas usaha di desa. Kehadiran mereka diharapkan bisa mempercepat inklusi keuangan hingga ke pelosok negeri.
Tak kalah penting, sektor pertanian juga masuk dalam skema kolaborasi ini. Beberapa entitas besar seperti ID Food, Perkebunan Nusantara, Pupuk Indonesia, dan Bulog siap berkontribusi dalam memperkuat rantai pasok dan distribusi pangan nasional. Dukungan ini akan mencakup penyediaan pupuk, hasil pertanian, dan bahan pangan pokok yang dapat dijual melalui koperasi kepada masyarakat dengan harga terjangkau.
Sementara dari sektor logistik, Pos Indonesia, Nindya Karya, dan Pelindo ikut digandeng untuk memastikan kelancaran distribusi barang dan jasa. Di sisi energi, dua raksasa BUMN, PLN dan Pertamina akan mendukung operasional koperasi melalui layanan energi listrik dan bahan bakar. Terakhir, sektor digital akan diperkuat oleh Telkom yang bertugas menyediakan konektivitas dan solusi teknologi informasi untuk mendigitalisasi sistem koperasi.
Progres Pembentukan Koperasi Desa
Hingga kini, pembentukan koperasi desa telah menjangkau lebih dari 80 ribu desa di seluruh Indonesia. Sebagian besar provinsi bahkan sudah mencapai angka partisipasi 100 persen. Pemerintah menganggap langkah ini sebagai fondasi utama untuk memeratakan ekonomi kerakyatan.
Budi Arie menyampaikan bahwa sebanyak 77.120 koperasi sudah memperoleh Surat Keputusan (SK) badan hukum, yang menandakan legalitas dan kesiapan koperasi untuk beroperasi. Meski begitu, terdapat sejumlah daerah yang belum sepenuhnya mencapai target, di antaranya Papua, Banten, dan Sulawesi Tenggara.
Ia mencontohkan kondisi di Provinsi Banten, di mana satu desa adat, yaitu Baduy, belum dapat diintervensi secara langsung karena faktor sosial budaya. “Karena ada satu desa, jadi tidak 100 persen karena ada satu desa, Baduy, masih kami dorong,” tuturnya. Menurutnya, kondisi geografis dan kearifan lokal di sejumlah daerah menjadi tantangan tersendiri dalam pembentukan koperasi.
Transformasi Ekonomi dari Desa
Peluncuran besar-besaran Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara nasional dan menjadi simbol komitmen pemerintah terhadap ekonomi berbasis rakyat. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri acara peluncuran yang akan digelar di Klaten, Jawa Tengah.
Peluncuran ini diharapkan menjadi momentum untuk mengintegrasikan koperasi desa ke dalam rantai nilai ekonomi nasional. Keikutsertaan BUMN sebagai mitra strategis diyakini akan mempercepat proses digitalisasi, profesionalisasi manajemen, hingga perluasan akses pasar bagi produk-produk lokal desa.
Secara keseluruhan, ekosistem ini tidak hanya menempatkan koperasi sebagai entitas ekonomi tradisional, tetapi sebagai bagian dari transformasi menuju ekonomi digital dan terhubung secara nasional. Dengan masuknya BUMN, koperasi desa diharapkan mampu mengakses berbagai peluang, mulai dari pendanaan, pelatihan, hingga penguatan jaringan logistik dan distribusi.
Program ini juga akan menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam menciptakan pemerataan pembangunan dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Ketika koperasi desa telah menjadi simpul distribusi, produksi, dan layanan publik, maka ekonomi kerakyatan yang selama ini menjadi cita-cita bangsa akan menemukan bentuknya yang nyata.