JAKARTA - Pemerintah terus mengakselerasi upaya perlindungan sosial melalui penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kini memasuki tahap ketiga tahun ini. Langkah ini tidak hanya memperkuat jaring pengaman sosial, tapi juga menjawab kebutuhan langsung masyarakat terhadap pemenuhan gizi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan dasar.
Penyaluran dana PKH dan BPNT tahap 3 akan dilakukan secara bertahap selama tiga bulan, mulai dari Juli hingga September. Proses pencairan yang dilakukan secara berjenjang ini membuat sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) perlu bersabar menanti giliran pencairan di rekening masing-masing. Namun, pemerintah menjamin bahwa seluruh KPM yang terdaftar akan mendapatkan hak mereka sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Secara esensial, dua program ini memiliki tujuan yang saling melengkapi. BPNT difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan melalui bantuan bahan pokok, sementara PKH menargetkan intervensi sosial pada sektor kesehatan dan pendidikan. Sinergi antara keduanya menjadi strategi komprehensif dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu.
Agar proses distribusi bansos lebih transparan dan dapat diakses oleh masyarakat luas, pemerintah melalui Kementerian Sosial membuka berbagai saluran pengecekan data penerima bantuan. Salah satunya adalah website resmi Kemensos yang dapat diakses di cekbansos.kemensos.go.id.
Warga cukup mengisi informasi dasar seperti nama lengkap sesuai KTP dan domisili, lalu memasukkan kode captcha yang tersedia. Setelah klik tombol “Cari Data,” sistem akan menampilkan apakah seseorang tercatat sebagai Penerima Manfaat (PM) bansos atau tidak.
Selain itu, Kemensos juga telah menyediakan aplikasi "Cek Bansos" yang bisa diunduh secara gratis melalui Google Play Store dan App Store. Aplikasi ini dilengkapi fitur pengecekan status Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), termasuk informasi saldo bantuan yang tersedia. Masyarakat cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) untuk mengakses data mereka secara langsung.
Langkah ini dilakukan agar proses verifikasi bisa dilakukan secara mandiri, sekaligus memudahkan pemantauan dan mencegah potensi kesalahan atau penipuan yang mengatasnamakan program bansos.
Dalam skema bantuan BPNT, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp43,6 triliun untuk mencakup 20 juta KPM sepanjang tahun ini. Pada setiap tahap penyaluran, KPM akan menerima dana Rp600.000, yang dihitung dari pencairan bantuan Rp200.000 per bulan selama tiga bulan. Dana tersebut dikirim langsung ke rekening KKS dan bisa dicairkan melalui jaringan perbankan Himbara seperti BRI, Mandiri, BTN, dan BNI.
Sementara itu, program PKH memiliki skema bantuan yang lebih variatif dan spesifik tergantung kategori penerima. Berikut adalah rincian besaran bantuan yang diberikan dalam setiap tahap:
-Ibu Hamil: Rp750.000 per tahap (total Rp3 juta/tahun)
-Anak Usia Dini (0–6 tahun): Rp750.000 per tahap
-Siswa SD/Sederajat: Rp225.000 per tahap
-Siswa SMP/Sederajat: Rp375.000 per tahap
-Siswa SMA/Sederajat: Rp500.000 per tahap
-Penyandang Disabilitas Berat: Rp600.000 per tahap
-Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000 per tahap
Dengan rincian bantuan tersebut, PKH tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga menjadi insentif untuk mendorong perilaku positif dalam hal pendidikan anak dan kesehatan keluarga. Program ini mendorong kehadiran siswa di sekolah, kunjungan rutin ibu hamil ke fasilitas kesehatan, serta kepedulian terhadap kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.
Penting bagi setiap KPM untuk terus memantau status penerimaan mereka secara berkala. Selain melalui kanal resmi Kemensos, informasi juga bisa didapat dari pendamping PKH di masing-masing wilayah atau aparat desa. Hal ini demi memastikan tidak ada hak bantuan yang terlewat akibat kelalaian teknis atau perubahan data.
Terkait distribusi dana, KKS tetap menjadi jalur utama pencairan, berkat kemudahan akses dan dukungan sistem digital yang memungkinkan pengecekan saldo secara real-time. Namun di beberapa wilayah, pencairan juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank.
Pemerintah menekankan bahwa validitas data penerima menjadi kunci utama keberhasilan penyaluran bansos. Oleh karena itu, verifikasi dan pemutakhiran data melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus dilakukan untuk mencegah tumpang tindih atau ketidaktepatan sasaran. Peran aktif masyarakat dalam memperbarui data mereka melalui kelurahan atau desa sangat dibutuhkan untuk kelancaran program ini.
Lebih dari sekadar bantuan tunai, program bansos PKH dan BPNT merupakan bagian dari upaya sistematis untuk membangun ketahanan sosial masyarakat miskin. Di tengah berbagai tekanan ekonomi dan ketidakpastian global, kehadiran bantuan ini menjadi harapan nyata bagi jutaan keluarga Indonesia.
Dengan mekanisme yang semakin transparan, teknologi yang mendukung, serta partisipasi aktif masyarakat, penyaluran bansos tahap 3 diharapkan berjalan lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas hidup penerima manfaat.