JAKARTA - Isu terkait kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi perhatian publik, seiring proyeksi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bahwa kebutuhan subsidi BBM pada 2026 diperkirakan mengalami peningkatan. Dalam rencana yang tengah dibahas bersama pemerintah, BPH Migas mengusulkan kuota Solar berada di kisaran 18,531 juta kiloliter (kl) hingga 18,74 juta kl, sedangkan kuota Pertalite dipatok mencapai 31,23 juta kl. Proyeksi ini dinilai merefleksikan dinamika konsumsi energi masyarakat, serta kebutuhan strategi energi yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
Kenaikan kuota subsidi BBM bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, peningkatan aktivitas ekonomi pasca-pandemi, serta mobilitas masyarakat yang terus membaik telah berdampak signifikan pada permintaan energi, khususnya bahan bakar jenis Pertalite dan Solar. BPH Migas sebagai regulator pengawasan hilir migas melihat pentingnya menjaga keberlanjutan akses energi terjangkau, khususnya bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah dan sektor produktif.
Sebagai contoh, Solar subsidi digunakan secara luas untuk mendukung sektor transportasi logistik, perikanan, pertanian, dan angkutan umum. Kenaikan kuota Solar pada 2026 yang diusulkan hingga hampir 19 juta kl menunjukkan perhatian pemerintah terhadap peran vital energi ini dalam menjaga stabilitas harga barang dan kelancaran distribusi logistik. Sementara itu, Pertalite yang banyak digunakan masyarakat untuk kendaraan roda dua dan kendaraan pribadi berkapasitas kecil, tetap menjadi pilihan utama dalam skema subsidi energi karena dinilai paling banyak menyentuh kebutuhan harian warga.
Namun demikian, tantangan besar dalam pengelolaan BBM subsidi terletak pada pengawasan distribusinya. Selama ini, praktik penyalahgunaan BBM subsidi oleh pihak yang tidak berhak masih sering terjadi, menimbulkan beban fiskal yang tidak efisien dan mengganggu keadilan distribusi. Oleh karena itu, rencana kenaikan kuota subsidi ini juga menuntut penguatan sistem kontrol di lapangan, termasuk melalui digitalisasi sistem distribusi, pengawasan oleh aparat terkait, hingga optimalisasi penggunaan aplikasi MyPertamina dalam pembelian BBM bersubsidi.
Pemerintah dan BPH Migas pun tidak tinggal diam. Dalam beberapa forum, telah dikemukakan pentingnya mengatur kembali mekanisme subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Artinya, selain mempertahankan kuota dalam jumlah yang mencukupi, perlu juga dirumuskan pendekatan yang mengarah pada subsidi langsung kepada penerima manfaat, bukan pada harga barangnya. Skema subsidi tertutup menjadi salah satu opsi yang kerap disampaikan dalam berbagai wacana kebijakan energi nasional.
Sementara itu, dinamika harga minyak mentah dunia juga menjadi faktor eksternal yang memengaruhi perhitungan kuota dan besaran subsidi BBM. Ketika harga minyak dunia naik, beban subsidi akan meningkat, meskipun volume kuota tetap. Oleh karena itu, antisipasi terhadap volatilitas pasar energi global juga menjadi aspek penting dalam penetapan kuota tahun 2026. Pemerintah perlu mempertimbangkan skenario fluktuasi harga dan dampaknya terhadap APBN.
Dari sisi anggaran, subsidi energi masih menjadi salah satu pos belanja negara terbesar. Dalam konteks efisiensi fiskal, usulan kenaikan kuota BBM subsidi harus dibarengi dengan transparansi pengelolaan, laporan berkala atas distribusi, serta evaluasi menyeluruh terhadap hasil penggunaan kuota tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, publik dapat menilai sejauh mana subsidi benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan tidak justru menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Di sisi lain, isu subsidi BBM juga berkaitan erat dengan agenda transisi energi bersih. Ketergantungan terhadap energi fosil bersubsidi sering kali menjadi hambatan dalam upaya mendorong penggunaan kendaraan listrik atau energi terbarukan. Oleh karena itu, meski subsidi BBM penting dalam jangka pendek untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi, pemerintah juga diharapkan menyiapkan roadmap jangka panjang menuju pengurangan subsidi BBM secara bertahap dan pengalihan dukungan kepada sektor energi hijau.
Masyarakat pun perlu dilibatkan dalam memahami konteks ini. Sosialisasi mengenai siapa saja yang berhak menerima BBM subsidi, serta edukasi terkait urgensi penghematan energi dan penggunaan transportasi umum, dapat membantu pengendalian konsumsi. Tanpa partisipasi publik, kebijakan subsidi BBM yang baik di atas kertas tetap akan sulit diimplementasikan secara efektif di lapangan.
Dengan adanya proyeksi kenaikan kuota BBM subsidi untuk tahun anggaran 2026, pemerintah tampaknya ingin memastikan bahwa kebutuhan energi masyarakat terpenuhi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan arah pembangunan energi jangka panjang yang lebih ramah lingkungan.
Ke depan, tantangan distribusi, pengawasan, serta transformasi kebijakan subsidi menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan. Hanya dengan koordinasi yang kuat lintas sektor, penerapan teknologi, dan keterlibatan aktif masyarakat, kebijakan ini akan mampu menjawab kebutuhan hari ini dan sekaligus menjadi landasan bagi transformasi energi Indonesia yang berkeadilan.