JAKARTA - Pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia masih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2025. Program ini hadir sebagai bentuk keringanan administrasi bagi pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak, serta upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perpajakan.
Setidaknya ada 12 provinsi yang masih memberlakukan pemutihan PKB pada pertengahan tahun ini. Dalam program tersebut, pemilik kendaraan dapat menikmati pembebasan denda keterlambatan, penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) kedua, hingga diskon pajak pokok di beberapa daerah tertentu.
Kebijakan ini sangat membantu, terutama bagi masyarakat yang belum sempat melunasi kewajiban pajaknya akibat berbagai alasan, termasuk kondisi ekonomi. Oleh karena itu, informasi ini penting diketahui oleh seluruh pemilik kendaraan agar tidak melewatkan kesempatan emas ini.
- Baca Juga Emas Antam Naik, Investasi Tetap Menarik
Berikut daftar provinsi yang masih memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan beserta masa berlakunya:
1. DKI Jakarta
Ibu Kota telah mengumumkan program pemutihan pajak kendaraan yang berlangsung sejak 22 Mei hingga 29 Agustus 2025. Warga Jakarta bisa menikmati bebas sanksi administrasi untuk PKB maupun BBNKB.
Program ini sangat dinantikan, mengingat banyaknya kendaraan di Jakarta dan tingginya potensi pajak yang bisa dihimpun. Melalui program ini, wajib pajak yang menunggak didorong untuk segera melakukan pelunasan tanpa tambahan beban denda.
2. Banten
Pemerintah Provinsi Banten memperpanjang program pemutihan yang dimulai sejak 18 April hingga 31 Juli 2025. Kebijakan ini mencakup:
Pembebasan denda PKB
Pembebasan denda BBNKB
Penghapusan BBNKB ke-2
Diskon pokok pajak kendaraan (PKB)
Langkah ini diambil sebagai stimulus bagi masyarakat agar aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya serta untuk memperkuat kas daerah.
3. Jawa Barat
Provinsi dengan jumlah kendaraan terbanyak di Indonesia ini turut menjalankan program pemutihan pajak melalui diskon dan pembebasan sanksi administratif. Program ini berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Agustus 2025.
Fasilitas yang diberikan meliputi:
Penghapusan denda PKB dan BBNKB
Diskon PKB tahun berjalan
Pembebasan pokok dan denda BBNKB ke-2
Dengan demikian, warga Jawa Barat dapat segera melunasi pajak kendaraannya tanpa beban tambahan, sekaligus menghindari potensi penilangan akibat kendaraan yang tidak bayar pajak.
4. Jawa Tengah
Warga Jawa Tengah mendapat keringanan serupa sejak 20 Mei hingga 19 Juli 2025. Dalam periode ini, diberikan:
Bebas denda PKB
Bebas BBNKB ke-2
Bebas denda BBNKB
Pemerintah daerah berharap, kebijakan ini mampu mendorong masyarakat untuk tertib administrasi, mengingat tingginya angka kendaraan yang belum melakukan balik nama dan membayar pajak.
5. DIY Yogyakarta
Program pemutihan di Daerah Istimewa Yogyakarta berlaku sejak 2 Mei hingga 30 Agustus 2025. Cakupan pemutihan di DIY meliputi:
Penghapusan denda PKB
Penghapusan denda BBNKB
Penghapusan pokok BBNKB ke-2
Kebijakan ini berlaku untuk semua jenis kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, yang terdaftar di wilayah Yogyakarta.
6. Lampung
Pemerintah Provinsi Lampung memberikan keringanan pajak melalui program pemutihan yang berlaku hingga 31 Juli 2025. Manfaat yang didapatkan:
Penghapusan denda PKB
Bebas BBNKB ke-2
Penghapusan denda BBNKB
Masyarakat Lampung yang memiliki kendaraan bermotor diimbau memanfaatkan masa tenggat ini sebelum berakhir.
7. Kalimantan Tengah
Pemprov Kalimantan Tengah turut menggelar program ini yang berlaku sejak 17 Juni hingga 30 September 2025. Manfaat program:
Pembebasan denda keterlambatan PKB dan BBNKB
Penghapusan BBNKB ke-2
Kebijakan ini diharapkan memperbaiki tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.
8. Kalimantan Selatan
Provinsi ini melaksanakan program pemutihan mulai 1 Juni hingga 30 September 2025, dengan insentif:
Bebas denda PKB
Bebas BBNKB ke-2
Bebas pajak progresif
Diskon pajak kendaraan 50%
9. Kalimantan Barat
Pemprov Kalbar menggelar program serupa sejak 10 Mei hingga 30 September 2025. Program ini mencakup:
Bebas denda keterlambatan PKB
Pembebasan BBNKB ke-2
Bebas pajak progresif
10. Sulawesi Tenggara
Kebijakan pemutihan di Sultra dimulai sejak 1 Juli dan akan berlangsung hingga 30 September 2025. Poin pentingnya adalah:
Pembebasan denda PKB
Bebas BBNKB ke-2
11. Sulawesi Utara
Masyarakat Sulut bisa memanfaatkan keringanan yang berlaku sejak 17 Juni hingga 30 September 2025, berupa:
Bebas denda PKB dan BBNKB
Bebas pajak progresif
Bebas BBNKB ke-2
12. Papua Barat
Wilayah paling timur Indonesia ini juga menyelenggarakan pemutihan hingga 31 Juli 2025, yang memberikan:
Pembebasan denda keterlambatan
Penghapusan bea balik nama kendaraan
Manfaatkan Kesempatan Sebelum Tenggat Berakhir
Program pemutihan pajak kendaraan bukan hanya membantu masyarakat, tetapi juga mendukung upaya digitalisasi dan pembaruan data kendaraan di tingkat nasional. Dengan memanfaatkan program ini, pemilik kendaraan tidak hanya terbebas dari sanksi denda, tetapi juga dapat melakukan proses balik nama agar data kendaraan lebih akurat.
Untuk informasi lebih lengkap dan teknis, masyarakat disarankan mengakses laman resmi Bapenda masing-masing provinsi atau mendatangi Samsat terdekat. Jangan sampai menunggu sampai hari terakhir, karena antrian dan sistem bisa padat menjelang akhir masa program.