JAKARTA - Langkah strategis pemerintah Indonesia dalam memperkuat hubungan dagang bilateral dengan Amerika Serikat mulai menunjukkan arah konkret. Salah satu langkah penting yang tengah dipersiapkan adalah pengaturan regulasi impor komoditas energi dari Negeri Paman Sam, menyusul kesepakatan dagang senilai 10 hingga 15 miliar dolar AS, atau setara dengan sekitar Rp244 triliun.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun bergerak cepat untuk menindaklanjuti hasil negosiasi yang telah dilakukan pemerintah pusat bersama otoritas Amerika Serikat, terutama dalam bidang energi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya kini tengah menyiapkan langkah teknis yang akan mengatur jalannya realisasi pembelian energi tersebut, termasuk dengan melibatkan Pertamina sebagai pihak pelaksana utama dalam transaksi energi antarnegara ini.
“Dengan proses deal negosiasi ini, maka kami dari Kementerian ESDM sudah harus melakukan langkah-langkah dalam rangka menindaklanjuti dengan Pertamina,” ujar Bahlil saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta.
Crude dan LPG Jadi Komoditas Utama
Bahlil mengungkapkan bahwa komoditas energi yang akan diimpor dari Amerika Serikat meliputi minyak mentah (crude) dan gas cair LPG (Liquefied Petroleum Gas). Untuk minyak mentah, Pertamina telah lebih dahulu mengambil langkah melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan mitra asal Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kesepakatan dagang ini telah masuk ke tahap eksekusi di lapangan.
Sedangkan untuk impor LPG, prosesnya masih berada dalam tahap penjajakan. Pemerintah bersama Pertamina akan menggelar rapat teknis guna membahas volume, harga, dan skema kontrak yang akan digunakan dalam pengadaan LPG tersebut.
“Dalam paket negosiasi itu, salah satu materinya adalah proposal Indonesia kepada Amerika yang akan membeli kurang lebih sekitar 10 miliar–15 miliar dolar AS LPG, kemudian BBM dan crude (minyak mentah),” tambah Bahlil.
Menurunnya Tarif Resiprokal Jadi Momentum
Kesepakatan pembelian energi dalam skala besar ini tidak terlepas dari negosiasi lebih luas yang berkaitan dengan tarif resiprokal yang selama ini dikenakan Amerika Serikat terhadap produk ekspor Indonesia. Sebelumnya, tarif yang dikenakan mencapai 32 persen, namun kini telah berhasil ditekan menjadi 19 persen, setelah adanya komunikasi tingkat tinggi antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.
Trump sendiri telah mengonfirmasi bahwa Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk membeli energi dari Amerika senilai 15 miliar dolar AS. Selain energi, Indonesia juga bersepakat membeli produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar AS (sekitar Rp73,1 triliun), serta 50 unit pesawat jet Boeing.
Tarif impor produk Indonesia yang kini lebih rendah diharapkan menjadi angin segar bagi sektor ekspor nasional, terutama industri-industri berbasis manufaktur, tekstil, hingga hasil pertanian dan kelautan yang menjadi komoditas andalan pasar Amerika.
Pertamina Bersiap Jalankan Instruksi
Dari sisi korporasi pelaksana, PT Pertamina (Persero) menyatakan kesiapan mereka dalam menindaklanjuti kebijakan strategis ini. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyampaikan bahwa penandatanganan MoU dengan mitra dari Amerika telah dilakukan khusus untuk pembelian minyak mentah. Kesepakatan ini merupakan bagian dari proposal dagang yang disusun Indonesia dalam konteks menurunkan tarif ekspor ke AS.
“Penandatanganan MoU tersebut merupakan bagian dari proposal yang disampaikan oleh Indonesia kepada Amerika Serikat guna memangkas tarif resiprokal AS dari yang sebelumnya sebesar 32 persen,” terang Fadjar.
Fadjar juga menjelaskan bahwa Pertamina akan meningkatkan porsi impor LPG dari Amerika Serikat, yang pada 2024 telah mencapai angka 57 persen dari total impor LPG perusahaan. Target selanjutnya adalah menaikkan kontribusi LPG dari AS menjadi sekitar 60 persen, yang akan dicapai secara bertahap.
“Ekspektasinya, (impor LPG) naik ke 60-an persen secara bertahap,” ujarnya.
Diplomasi Ekonomi untuk Keseimbangan Perdagangan
Langkah Indonesia menjalin kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat ini menjadi bagian dari strategi diplomasi ekonomi yang bertujuan menyeimbangkan neraca perdagangan antarnegara. Dalam jangka panjang, pembelian produk energi dari Amerika tidak hanya menjadi alat negosiasi tarif, tetapi juga menciptakan sinergi dagang yang saling menguntungkan.
Komitmen pembelian senilai Rp244 triliun tersebut juga memperlihatkan keseriusan Indonesia dalam memperluas sumber impor energi, sekaligus menjaga keamanan pasokan dalam negeri. Dengan basis kerja sama negara maju seperti AS, pemerintah berharap dapat memperoleh harga yang kompetitif, jaminan pasokan, dan kemitraan jangka panjang yang stabil.
Langkah ini juga sejalan dengan arah kebijakan energi nasional yang mengedepankan diversifikasi dan keamanan energi, serta mengoptimalkan tata kelola pasokan untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga.
Prospek Positif dan Tantangan Implementasi
Meski komitmen sudah ditetapkan, tantangan tetap ada dalam proses pelaksanaan. Koordinasi lintas kementerian, kesiapan infrastruktur logistik energi, serta fluktuasi harga pasar global menjadi variabel yang perlu diperhitungkan secara matang. Namun, sinyal positif sudah ditunjukkan baik dari pemerintah pusat maupun BUMN terkait, sehingga implementasinya tinggal menunggu hasil pembahasan teknis lebih lanjut.
Dengan adanya pengaturan regulasi yang kini tengah disiapkan oleh Kementerian ESDM, diharapkan seluruh proses pembelian dan impor energi dari Amerika Serikat dapat berjalan transparan, efisien, dan memberikan dampak ekonomi positif yang nyata, baik dalam sektor energi maupun sektor ekspor nasional secara umum.