JAKARTA - Memastikan seluruh masyarakat mendapatkan hak dasar berupa akses listrik menjadi salah satu fokus utama pemerintah menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), pemerintah terus mendorong terciptanya keadilan energi hingga ke pelosok negeri. Salah satu bentuk komitmen itu terlihat dalam kunjungan langsung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, ke Desa Cabean, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Didampingi jajaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan serta para Direksi PT PLN (Persero)—yakni Direktur Retail & Niaga, Direktur Transmisi & Perencanaan Sistem, dan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta (PLN UID JTY)—Bahlil memantau langsung implementasi BPBL yang ditujukan bagi rumah tangga tidak mampu.
Program BPBL merupakan bagian dari anggaran belanja negara yang dikelola oleh Kementerian ESDM dan dilaksanakan melalui kolaborasi dengan PT PLN (Persero) sebagai pelaksana teknis di lapangan. Bantuan ini mencakup pemasangan listrik baru secara gratis bagi warga yang belum memiliki akses listrik mandiri.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengapresiasi kinerja PLN dan seluruh pihak yang telah terlibat dalam program ini. Ia menegaskan pentingnya BPBL dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang selama ini belum mampu menikmati listrik secara mandiri.
“Program ini sangat bermanfaat untuk masyarakat terutama warga yang membutuhkan,” ujarnya dalam sesi kunjungan tersebut.
Sejak pertama kali digulirkan pada tahun 2022, BPBL telah menjangkau sebanyak 367.212 rumah tangga di seluruh Indonesia. Khusus untuk tahun 2024, lebih dari 18.000 warga di Provinsi Jawa Tengah telah merasakan manfaatnya. Di Kabupaten Blora sendiri, sebanyak 306 rumah tangga menjadi penerima bantuan listrik gratis ini.
Ahmad, salah satu warga Desa Cabean, Kecamatan Cepu, yang menerima bantuan pada tahun ini, mengaku sangat bersyukur atas hadirnya program BPBL. Ia menyampaikan bahwa kini keluarganya tidak lagi bergantung pada sambungan listrik dari rumah orang tuanya.
“Kami saat ini merasa sangat nyaman, sudah dapat listrik secara mandiri, sangat melegakan di hati. Terima kasih kepada Pemerintah dan PLN,” tutur Ahmad.
Selain pemasangan listrik, penerima manfaat BPBL 2024 juga mendapatkan berbagai fasilitas pendukung. Hal ini disampaikan oleh Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero), Adi Priyanto. Menurutnya, setiap rumah tangga mendapatkan tiga titik lampu, tiga buah lampu LED hemat energi, instalasi kelistrikan rumah, pengujian dan sertifikat laik operasi (SLO), biaya penyambungan untuk pelanggan daya 900 VA, serta token perdana senilai Rp100.000.
Dari sisi pelaksana di wilayah, General Manager PLN UID JTY, Sugeng Widodo, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mendukung kesuksesan program BPBL di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.
“Terima kasih kepada Kementerian ESDM, Gubernur Jawa Tengah & Gubernur DIY, Bupati Blora dan Bupati/Walikota lain di Jateng-DIY atas kolaborasi yang baik selama ini. Kami alhamdulillah telah berhasil melaksanakan amanah ini dengan baik, semoga dapat menjadi manfaat bagi masyarakat,” ujar Sugeng.
Kunjungan Menteri ESDM ke lokasi penerima manfaat BPBL juga diwarnai dengan pemberian bantuan sembako secara simbolis kepada keluarga penerima bantuan. Bantuan tersebut berasal dari Yayasan Baitul Maal PT PLN (Persero), sebagai bentuk kepedulian sosial tambahan di samping layanan kelistrikan.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi momentum monitoring pelaksanaan program BPBL, tetapi juga menunjukkan konsistensi sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN dalam memastikan bahwa seluruh warga negara, tanpa kecuali, bisa merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur dasar.
Program BPBL sendiri menjadi salah satu bagian dari kebijakan energi berkeadilan yang terus digaungkan oleh pemerintah. Konsep ini menekankan pentingnya distribusi sumber daya energi secara merata, khususnya bagi masyarakat yang belum menikmati akses energi yang layak. Dengan adanya listrik, berbagai aspek kehidupan mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga produktivitas ekonomi rumah tangga dapat mengalami peningkatan yang signifikan.
Secara nasional, tantangan pemerataan akses listrik masih menjadi isu strategis. Namun dengan kolaborasi antara Kementerian ESDM dan PLN melalui skema seperti BPBL, langkah konkret telah diambil untuk menjawab kebutuhan tersebut. Melalui pendekatan langsung dan penyediaan bantuan menyeluruh, program ini tidak hanya menyasar aspek teknis kelistrikan, tetapi juga sisi sosial dan pemberdayaan warga.
Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas cakupan BPBL, tidak hanya dari sisi jumlah penerima, tetapi juga dari segi kualitas layanan yang diberikan. Menteri Bahlil dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar, termasuk listrik, adalah bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional.
Kehadiran listrik di setiap rumah, terutama di daerah tertinggal atau perdesaan, bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga tentang keadilan dan hak hidup layak. Dengan momen Hari Kemerdekaan yang semakin dekat, program BPBL menjadi simbol bahwa kemerdekaan sejati mencakup pula kebebasan dari keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti listrik.