JAKARTA - Insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali menjadi perhatian serius bagi banyak pihak, termasuk anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS). Dalam konteks ini, BHS menyoroti berbagai aspek penting terkait layanan angkutan penyeberangan yang perlu dievaluasi dan diperbaiki. Mulai dari tarif yang dikenakan kepada penumpang, sistem tiket yang digunakan, hingga standar keselamatan kapal, semua elemen ini menjadi fokus perhatian untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa angkutan penyeberangan.
KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam merupakan pengingat tragis akan pentingnya keselamatan dalam transportasi laut. Insiden ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengancam nyawa penumpang dan awak kapal. Oleh karena itu, Bambang Haryo Soekartono menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap layanan angkutan penyeberangan yang ada saat ini. Hal ini penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah tarif angkutan penyeberangan. BHS mengungkapkan bahwa tarif yang dikenakan haruslah sebanding dengan layanan yang diberikan. Penumpang berhak mendapatkan layanan yang aman dan nyaman, dan tarif yang dibayarkan seharusnya mencerminkan kualitas layanan tersebut. Jika tarif terlalu rendah, hal ini dapat memengaruhi kualitas perawatan kapal dan keselamatan penumpang. Sebaliknya, jika tarif terlalu tinggi, hal ini dapat mengurangi aksesibilitas bagi masyarakat yang membutuhkan layanan angkutan penyeberangan.
Selain tarif, sistem tiket juga menjadi perhatian penting. Bambang Haryo Soekartono menekankan perlunya sistem tiket yang transparan dan efisien. Proses pemesanan tiket harus mudah diakses oleh masyarakat, baik secara online maupun offline. Dengan sistem yang baik, penumpang dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai jadwal keberangkatan, ketersediaan tempat, dan harga tiket. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kenyamanan penumpang, tetapi juga membantu dalam pengelolaan arus penumpang yang lebih baik.
Standar keselamatan kapal juga menjadi fokus utama dalam evaluasi ini. BHS menegaskan bahwa setiap kapal yang beroperasi di jalur penyeberangan harus memenuhi standar keselamatan yang ketat. Ini mencakup pemeriksaan rutin terhadap kondisi kapal, pelatihan bagi awak kapal, serta penyediaan alat keselamatan yang memadai. Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama, dan semua pihak yang terlibat dalam pengoperasian kapal harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa standar keselamatan dipatuhi.
Dalam konteks ini, Bambang Haryo Soekartono juga mengajak pemerintah untuk lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap layanan angkutan penyeberangan. Pengawasan yang ketat akan membantu memastikan bahwa semua operator angkutan penyeberangan mematuhi regulasi yang ada dan berkomitmen untuk memberikan layanan yang aman dan berkualitas. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi operator angkutan penyeberangan, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.
Insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya seharusnya menjadi momentum bagi semua pihak untuk melakukan introspeksi dan perbaikan. Masyarakat berhak mendapatkan layanan angkutan penyeberangan yang aman dan nyaman, dan semua pihak harus bekerja sama untuk mewujudkan hal ini. Dengan melakukan evaluasi terhadap tarif, sistem tiket, dan standar keselamatan, diharapkan layanan angkutan penyeberangan dapat ditingkatkan dan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Secara keseluruhan, perhatian yang diberikan oleh Bambang Haryo Soekartono terhadap kondisi layanan angkutan penyeberangan pasca insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya menunjukkan komitmen untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, diharapkan layanan angkutan penyeberangan di Indonesia dapat menjadi lebih baik dan lebih aman bagi semua pengguna. Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, operator angkutan, dan masyarakat akan menjadi kunci untuk menciptakan sistem transportasi laut yang lebih baik dan lebih aman.