JAKARTA - Dengan berbagai jenis bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah untuk mendukung kelompok masyarakat yang paling rentan, pemahaman masyarakat mengenai tata cara pengecekan dan pencairan bansos menjadi semakin penting. Meskipun penetapan penerima dilakukan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Kementerian Sosial, tidak semua yang merasa layak otomatis masuk ke dalam daftar. Karena itu, pemahaman yang benar mengenai proses pengecekan nama dan mekanisme pencairan bantuan merupakan langkah awal untuk memastikan bantuan sampai pada yang benar-benar membutuhkan.
Berikut ini disajikan panduan praktis dan resmi bagi masyarakat yang ingin mengecek status penerimaan bansos, serta mengetahui langkah-langkah pencairannya sesuai jenis bantuan yang diberikan pemerintah.
Cara Mengetahui Status sebagai Penerima Bantuan
Salah satu langkah awal dalam mengakses bansos adalah memastikan apakah seseorang termasuk dalam daftar penerima. Kementerian Sosial menyediakan dua metode resmi untuk mengecek hal ini, yakni melalui aplikasi dan situs daring.
Melalui Aplikasi Resmi “Cek Bansos”
Aplikasi ini dirancang oleh Kementerian Sosial untuk memudahkan masyarakat memverifikasi data mereka. Langkah-langkah yang perlu dilakukan:
Unduh aplikasi “Cek Bansos” dari Google Play Store.
Daftarkan akun pribadi menggunakan data resmi.
Pilih menu “Cek Bansos” di halaman utama.
Isi data wilayah mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.
Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
Tekan tombol “Cari Data” untuk memulai pencarian.
Hasil pencarian akan menunjukkan apakah seseorang terdaftar sebagai penerima bansos, jenis bantuan yang diterima, dan pada tahap mana penyalurannya.
Melalui Website Resmi Kementerian Sosial
Alternatif lain adalah melalui situs daring resmi yang dapat diakses di https://cekbansos.kemensos.go.id. Prosesnya cukup serupa:
Masukkan data sesuai wilayah domisili dan nama sesuai KTP.
Ketik kode captcha yang tersedia.
Klik “Cari Data” dan tunggu hasilnya muncul di layar.
Kedua cara di atas memberikan hasil yang akurat selama data DTKS telah diperbarui oleh pemerintah daerah.
Prosedur Resmi Pencairan Bansos Berdasarkan Jenisnya
Setelah diketahui bahwa seseorang termasuk penerima bansos, langkah selanjutnya adalah mencairkannya sesuai ketentuan yang berlaku. Berbagai program bantuan memiliki mekanisme penyaluran masing-masing, berikut penjelasannya:
Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Untuk program PKH dan BPNT/sembako, bantuan biasanya disalurkan melalui bank milik negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Penerima akan diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai identitas pencairan.
Bantuan dapat dicairkan melalui ATM Himbara atau agen e-Warong terdekat. Dalam banyak kasus, petugas pendamping PKH akan menghubungi langsung penerima untuk proses pencairan kolektif.
Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Jenis bantuan ini ditujukan kepada pekerja aktif dengan penghasilan di bawah batas tertentu dan yang tidak sedang menerima bantuan lain. Dana BSU akan langsung ditransfer ke rekening penerima.
Untuk mengecek status BSU, pekerja dapat mengakses laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau memperoleh informasi melalui pengumuman dari tempat kerja masing-masing.
Program Indonesia Pintar (PIP)
Program ini ditujukan bagi pelajar dari keluarga kurang mampu. Proses pencairan dilakukan di bank BRI atau BNI yang ditunjuk.
Syarat pencairan PIP mencakup:
Surat keterangan aktif dari sekolah
Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau KKS
Identitas siswa (KTP atau KK)
Semua dokumen tersebut harus dibawa ke bank penyalur untuk memproses pencairan dana bantuan pendidikan.
Apa yang Harus Dilakukan Jika Tidak Terdaftar?
Tidak sedikit masyarakat yang merasa layak mendapatkan bansos, namun belum masuk ke dalam daftar penerima. Bagi mereka, terdapat jalur resmi untuk mengajukan usulan masuk ke dalam DTKS melalui pemerintah desa atau kelurahan.
Langkah-langkah yang dapat ditempuh:
Datangi kantor kelurahan/desa terdekat dan ajukan permohonan masuk DTKS.
Bawa dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga, dan surat keterangan tidak mampu.
Ikuti proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial kabupaten/kota.
Pemerintah daerah kemudian akan menilai kelayakan dan mengusulkan data tersebut ke pusat untuk diproses lebih lanjut.
Waspadai Penipuan dan Pastikan Akses Resmi
Di tengah kemudahan akses digital, masyarakat juga harus tetap waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan bansos. Gunakan hanya aplikasi resmi dari Kementerian Sosial dan hindari membagikan data pribadi ke pihak tidak dikenal.
Harapan untuk Penyaluran Bantuan di Tahun 2025
Dengan sistem verifikasi dan pencairan yang semakin transparan, pemerintah berharap bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran dan efisien. Masyarakat diminta aktif memanfaatkan platform digital resmi untuk memastikan hak mereka terlindungi, sekaligus menjaga integritas program sosial negara.
Peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat penerima juga menjadi salah satu kunci agar program bansos tahun ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi pemerataan kesejahteraan yang lebih berkelanjutan.