JAKARTA - Untuk memastikan bantuan sosial dari pemerintah benar-benar tepat sasaran, pemerintah terus memperkuat sistem digital agar masyarakat semakin mudah mengecek status kepesertaan dan mencairkan dana bansos. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menjadi dua program utama yang kembali disalurkan pada tahap ketiga tahun ini. Tahap ini mencakup penyaluran periode Juli hingga September.
Bantuan ini menyasar keluarga miskin dan rentan miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti biaya pendidikan anak, layanan kesehatan, hingga ketahanan pangan rumah tangga. Peningkatan antusiasme masyarakat untuk mengecek status sebagai penerima bansos menjadi bukti bahwa keberadaan program ini dinantikan.
Sebagai bagian dari upaya transparansi dan efisiensi, Kementerian Sosial RI menyediakan layanan digital yang dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui perangkat seluler. Masyarakat kini tidak perlu datang ke kantor pemerintahan untuk mengecek bantuan, cukup dengan HP dan koneksi internet.
- Baca Juga Erick Thohir Bawa Timnas Main di Daerah
Cek Status Penerima Bansos Langsung dari HP
Terdapat dua cara utama untuk mengecek status sebagai penerima PKH dan BPNT: melalui aplikasi resmi dan melalui situs web Kementerian Sosial. Berikut panduan lengkap yang bisa diikuti siapa saja:
Melalui Aplikasi “Cek Bansos”
Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Google Play Store atau App Store.
Buat akun dengan mendaftar menggunakan data pribadi. Jika sudah punya akun, langsung login.
Pilih menu “Status Usulan” untuk mengetahui apakah Anda atau keluarga terdaftar sebagai penerima.
Jika data pengajuan disetujui, akan muncul informasi terkait jenis bantuan dan status pencairannya.
Melalui Situs Resmi Kemensos
Buka situs: https://cekbansos.kemensos.go.id
Isi data sesuai KTP: nama lengkap, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan captcha.
Klik tombol “Cari Data”.
Jika nama terdaftar, akan muncul keterangan lengkap sebagai penerima. Jika tidak, akan ada notifikasi “Tidak Terdapat Peserta/PM”.
Dengan kemudahan ini, masyarakat bisa secara cepat memastikan apakah mereka masuk dalam daftar penerima manfaat tanpa harus menunggu pemberitahuan dari aparat desa atau RT setempat.
Cara Daftar Bantuan Sosial Secara Mandiri
Bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima, pemerintah juga menyediakan jalur pendaftaran secara mandiri. Ini bisa dilakukan baik secara digital maupun melalui kelurahan.
Lewat Aplikasi “Cek Bansos”
Unduh aplikasinya terlebih dahulu.
Registrasi menggunakan NIK, nomor KK, alamat lengkap, email, dan nomor HP aktif.
Unggah foto KTP dan swafoto sambil memegang KTP.
Setelah akun diverifikasi, login dan buka menu “Daftar Usulan”.
Masukkan data diri dan anggota keluarga, pilih jenis bantuan yang diinginkan, lalu kirimkan usulan tersebut.
Melalui Kantor Kelurahan atau Desa
Datangi kantor kelurahan atau desa terdekat dengan membawa dokumen asli KTP dan KK.
Pengajuan akan diproses melalui musyawarah desa untuk menilai kelayakan calon penerima.
Hasil musyawarah kemudian diserahkan ke Dinas Sosial untuk diverifikasi dan divalidasi lebih lanjut.
Opsi pendaftaran ini memberikan ruang bagi warga yang merasa memenuhi kriteria namun belum pernah menerima bansos sebelumnya.
Besaran Bansos PKH dan BPNT Tahap 3
Program PKH disalurkan dalam empat tahap dalam satu tahun. Pada tahap ketiga ini, nominal bantuan tetap mengacu pada kategori penerima, antara lain:
Ibu hamil dan anak usia dini: Rp3.000.000 per tahun (Rp750.000 per tahap)
Siswa SD/sederajat: Rp900.000 per tahun (Rp225.000 per tahap)
Siswa SMP/sederajat: Rp1.500.000 per tahun (Rp375.000 per tahap)
Siswa SMA/sederajat: Rp2.000.000 per tahun (Rp500.000 per tahap)
Lansia dan penyandang disabilitas berat: Rp2.400.000 per tahun (Rp600.000 per tahap)
Korban pelanggaran HAM berat: Rp10.800.000 per tahun (Rp2.700.000 per tahap)
Sementara itu, BPNT memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp200.000 per bulan. Dengan penyaluran setiap tiga bulan sekali, maka total yang diterima per tahap adalah Rp600.000. Dana ini dikirim langsung ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan bisa dicairkan melalui bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Memastikan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
Untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, pemerintah melakukan verifikasi dan validasi secara berkala. Masyarakat juga diminta untuk aktif mengecek data dan memperbarui informasi pribadi jika terjadi perubahan kondisi sosial-ekonomi.
Transparansi dan digitalisasi yang terus ditingkatkan diharapkan mampu menekan risiko salah sasaran serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap program-program bansos yang dijalankan pemerintah.
Melalui platform daring yang mudah diakses, baik untuk mengecek maupun mendaftar bansos, masyarakat kini semakin diberdayakan untuk memastikan haknya terpenuhi secara mandiri.