Perumahan Penggerak Ekonomi

JAKARTA - Sektor perumahan semakin menunjukkan perannya sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa geliat pembangunan dan renovasi rumah tidak hanya berkontribusi pada penyediaan hunian layak, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi yang signifikan. Ia memperkirakan nilai perputaran ekonomi sektor ini mencapai sekitar Rp310 triliun per tahun, memberikan kontribusi penting terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional yang dicanangkan.

Dalam forum Musyawarah Daerah (Musda) XI Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta, Fahri memaparkan bahwa sektor perumahan berpotensi menambah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar satu hingga 1,3 persen dari target delapan persen yang dijanjikan Presiden RI Prabowo Subianto. Hal ini menegaskan posisi vital perumahan sebagai pendorong utama di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Fokus Pemerintah pada Renovasi dan Pembangunan Rumah

Untuk mencapai target ambisius tersebut, pemerintah telah menyusun tiga prioritas utama kebijakan perumahan yang bakal direalisasikan mulai tahun anggaran mendatang. Prioritas pertama adalah renovasi dua juta rumah yang dialokasikan dengan dana sekitar Rp43 triliun. Program ini menyasar masyarakat yang telah memiliki rumah, terutama di daerah pedesaan, namun masih membutuhkan perbaikan agar hunian menjadi lebih layak dan nyaman dihuni.

Selanjutnya, pemerintah menargetkan pembangunan satu juta rumah baru melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta. Inisiatif ini fokus pada restorasi kawasan kumuh dan penyediaan hunian layak di wilayah perkotaan, di mana permintaan akan tempat tinggal terus meningkat seiring pertumbuhan urbanisasi yang pesat. Program terakhir adalah penataan kawasan pesisir dengan pembangunan rumah vertikal yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan hunian di sekitar 10 persen wilayah pesisir Indonesia. Semua ini selaras dengan target nasional untuk mengurangi backlog perumahan sebesar 20 juta unit.

Fahri menjelaskan, “Kita sudah mendapatkan persetujuan dari presiden kira-kira 2 juta unit untuk renovasi, untuk yang 1 juta, ini kita lagi bicarakan dengan BUMN dan Danantara karena intinya itu adanya lembaga off-taker yang nanti akan membantu semua perumahan subsidi yang dibangun supaya perencanaannya lebih tepat.” Pernyataan ini menunjukkan sinergi antara pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta lembaga terkait dalam mewujudkan target pembangunan rumah yang lebih efektif dan terencana.

Penyediaan Rumah dengan Kualitas dan Lokasi Optimal

Tidak hanya dari sisi kuantitas, Fahri juga menekankan pentingnya kualitas lokasi pembangunan. Rumah yang akan dibangun diharapkan memiliki harga tanah yang lebih terjangkau, lokasi strategis, dan memenuhi standar kebutuhan masyarakat, khususnya di kawasan perkotaan yang mulai membutuhkan penataan dan revitalisasi.

“Kita ingin memastikan bahwa rumah yang dibangun tidak hanya jumlahnya besar, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Ini menjadi kunci agar pembangunan hunian dapat berkontribusi optimal bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial,” ujar Fahri.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa dana pembangunan satu juta rumah tersebut tersedia dengan skema bisnis yang melibatkan proses pendaftaran dan antrian, sehingga pola keuangan yang terbentuk dapat mendukung keberlanjutan proyek secara massif.

Sementara itu, dana untuk renovasi dua juta rumah akan dipastikan pada pertengahan Agustus, menunggu keputusan dari Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. “Semua itu tergantung dari kekuatan keuangan negara, namun kita sudah mengajukan renovasi dua juta unit dan penataan off-taker untuk satu juta unit, bekerjasama dengan Danantara dan pihak lain,” imbuhnya.

Kolaborasi Pemerintah dan Pengembang Perkuat Ekosistem Perumahan

Sektor perumahan juga mendapat dukungan kuat dari asosiasi pengembang. Ketua DPD REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar, menyatakan bahwa kolaborasi antara pengembang dan pemerintah sangat penting untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional. Ia menilai skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, yang dilengkapi kemudahan regulasi serta percepatan realisasi proyek, menjadi kunci utama dalam menyediakan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menengah bawah (MBT) di kota-kota besar.

Namun, Arvin juga menyoroti bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada pembiayaan dan regulasi, tetapi juga terkait dengan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan konsumen masa kini, terutama dalam menghadapi perubahan gaya hidup urban. Pengembangan model hunian berbasis komunitas yang adaptif terhadap pola kehidupan modern dinilai sangat penting.

REI DKI Jakarta siap berperan aktif dalam pelaksanaan program satu juta rumah di perkotaan yang fokus memenuhi kebutuhan masyarakat urban, termasuk segmen MBR dan MBT. Arvin menambahkan, “Kami juga menyusun policy brief berisi rekomendasi substantif untuk pemerintah daerah agar bisa mengatasi hambatan struktural yang selama ini dihadapi industri real estate.”

Dengan skema kebijakan yang terstruktur dan dukungan kolaboratif antara pemerintah dan pelaku industri, sektor perumahan diprediksi akan menjadi salah satu pilar utama pemulihan ekonomi nasional. Perputaran ekonomi sebesar Rp310 triliun per tahun bukan hanya angka, melainkan gambaran nyata bagaimana sektor ini dapat memberikan dampak luas, mulai dari penciptaan lapangan kerja, perbaikan kualitas hidup masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan secara menyeluruh.