JAKARTA - Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk mengoptimalkan penghimpunan dan pengelolaan zakat di lingkungan Kemenpar.
Langkah ini tidak hanya menegakkan kewajiban zakat, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menekankan pentingnya peran zakat sebagai wujud ajaran Islam sekaligus penguatan semangat gotong royong. Kerja sama dengan Baznas diharapkan meningkatkan kesadaran pejabat dan pegawai Muslim menunaikan zakat secara rutin.
“Kerja sama ini merupakan wujud pelaksanaan ajaran Islam sekaligus penguatan semangat gotong royong dalam kebaikan. Zakat tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga sarana memperkuat solidaritas sosial,” ujar Widiyanti. Dengan adanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kemenpar, pengelolaan zakat menjadi lebih terarah dan efisien.
Potensi muzakki di satuan kerja pusat Kemenpar mencapai 992 orang. Jumlah ini membuka peluang besar untuk penghimpunan zakat yang lebih optimal, sehingga dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat luas dapat meningkat.
Peran Aktif Pejabat dan Pegawai
Widiyanti mengajak seluruh pejabat dan pegawai Kemenpar untuk menunaikan zakat melalui UPZ. Partisipasi aktif mereka akan memperkuat pengelolaan zakat, meningkatkan transparansi, dan memastikan manfaat zakat dirasakan secara luas.
“Kami terus mengajak seluruh pejabat dan pegawai untuk menunaikan zakat melalui UPZ Kementerian Pariwisata agar pengelolaan dan penyalurannya semakin terarah dan berdampak luas,” katanya. Partisipasi ini juga mendorong pembentukan budaya kerja sama dan solidaritas di lingkungan kementerian.
Peran aktif ini penting agar zakat tidak hanya menjadi kewajiban individu, tetapi juga kontribusi nyata bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, zakat dapat mendukung berbagai program pemerintah yang menyentuh kehidupan masyarakat.
Penyaluran Zakat untuk Pariwisata dan UMKM
Menteri Widiyanti menegaskan bahwa zakat yang dikelola UPZ Kemenpar tidak hanya diperuntukkan bagi keluarga fakir miskin. Sebagian dana diarahkan untuk sektor pariwisata, seperti pengembangan desa wisata dan pemberdayaan pelaku UMKM.
Sebanyak 70 persen zakat disalurkan untuk program pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan dakwah, sementara 30 persen diarahkan untuk pengembangan wisata halal, desa wisata, dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Strategi ini memastikan zakat menjadi sarana pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
Dengan model penyaluran yang menyentuh sektor pariwisata, masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan dan kapasitas ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan visi Kemenpar dalam mendukung ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.
Prestasi dan Harapan UPZ Kemenpar
UPZ Kemenpar telah menunjukkan kinerja yang membanggakan. Hingga saat ini, UPZ meraih empat penghargaan, yaitu Penghargaan Optimalisasi Potensi Zakat, Penghargaan Perencanaan ZIS Terbaik, Penghargaan Pelaporan Terbaik, dan Penghargaan Penyaluran ZIS Terbaik.
“Ke depan, saya berharap pengelolaan zakat di lingkungan Kementerian Pariwisata semakin transparan, akuntabel, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Widiyanti. Penghargaan tersebut menjadi bukti keberhasilan UPZ dalam memanfaatkan potensi zakat secara optimal.
Dengan terus meningkatkan kapasitas pengelolaan dan penyaluran zakat, Kemenpar berharap masyarakat yang membutuhkan mendapatkan manfaat yang signifikan. Kolaborasi ini juga menjadi contoh bagi kementerian lain dalam mengoptimalkan potensi zakat dan memperkuat solidaritas sosial.
