JAKARTA - Sektor pertambangan di Sumatera Selatan tengah berada di persimpangan jalan antara eksploitasi kekayaan alam dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Menanggapi fenomena ini, Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, melemparkan tantangan besar kepada para praktisi yang tergabung dalam Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sumsel. Ia berharap organisasi profesi ini bertransformasi menjadi katalisator perubahan dan pusat solusi, terutama dalam menuntaskan polemik menahun terkait jalur distribusi batubara yang selama ini memicu ketegangan di ruang publik.
Harapan besar tersebut disampaikan Herman Deru saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) sekaligus prosesi pelantikan pengurus Perhapi Sumsel masa bakti 2025–2029 yang diselenggarakan di Hotel Grand Daira, Palembang. Dengan mengusung tema "Solusi Polemik Jalan Angkut Batubara di Sumatera Selatan", forum ini dipandang sebagai momentum krusial bagi para ahli untuk merumuskan langkah konkret demi tata kelola sumber daya alam yang lebih bermartabat dan berkelanjutan.
Eksploitasi Sumber Daya Berbasis Intelektual dan Etika
Gubernur Herman Deru menyadari sepenuhnya bahwa Sumatera Selatan adalah lumbung energi nasional yang dianugerahi kekayaan batubara, mineral, hingga minyak dan gas yang melimpah. Namun, ia mengingatkan bahwa kekayaan tersebut bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan presisi intelektual dan moral. Perhapi, sebagai wadah para ahli, memiliki peran sentral dalam memastikan kekayaan tersebut tidak hanya dikeruk, tetapi dikelola secara profesional sesuai dengan regulasi dan etika lingkungan.
“Sumatera Selatan ini kaya batubara, mineral, minyak, dan gas. Tetapi kekayaan itu hanya akan bermakna jika dikelola oleh para ahli yang memahami aturan, lingkungan, dan kepentingan masyarakat,” ujar Herman Deru.
Kehadiran Perhapi Sumsel diharapkan tidak sekadar menjadi formalitas organisasi profesi, melainkan jembatan komunikasi yang kokoh antara sektor industri (dunia usaha), birokrasi pemerintahan, dan masyarakat luas. Di tangan para ahli inilah, keselamatan publik dan kelestarian ekosistem harus diletakkan sebagai prioritas utama dalam setiap aktivitas pertambangan di Bumi Sriwijaya.
Menuntaskan Polemik Jalur Distribusi: Dari Zona Nyaman ke Jalan Khusus
Salah satu isu paling sensitif yang menjadi sorotan tajam Gubernur dalam forum tersebut adalah carut-marut angkutan batubara. Sudah bukan rahasia lagi jika aktivitas truk batubara di jalan umum seringkali merugikan masyarakat luas, mulai dari kerusakan infrastruktur jalan hingga risiko kecelakaan yang menghantui warga. Herman Deru secara gamblang menyebut bahwa akar masalahnya bukanlah pada ketiadaan hukum, melainkan pada keengganan sektor industri untuk keluar dari metode lama yang merugikan publik.
Herman Deru menegaskan bahwa peralihan menuju jalan angkut khusus (hauling road) merupakan sebuah keniscayaan yang telah diatur oleh negara. Ia menyayangkan lambannya transisi tersebut hanya karena banyak pihak yang merasa terlalu betah dengan kemudahan menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan bisnis.
“Undang-undang sudah jelas. Jalan khusus itu kewajiban, bukan pilihan. Yang terjadi selama ini hanyalah penundaan karena terlalu lama berada di zona nyaman,” tegas Gubernur Sumsel dengan nada bicara yang lugas.
Urgensi Tata Kelola Tambang yang Berpihak pada Masyarakat
Melalui momentum pelantikan pengurus baru ini, Herman Deru mendorong agar Perhapi segera merumuskan rekomendasi teknis yang aplikatif. Perhapi ditantang untuk menjadi "motor solusi" yang mampu memberikan masukan saintifik dan praktis kepada pemerintah daerah. Hal ini penting agar aktivitas ekonomi dari sektor pertambangan dapat berjalan selaras dengan kenyamanan hidup masyarakat Sumatera Selatan.
Gubernur memandang bahwa para ahli pertambangan adalah orang-orang yang paling tahu bagaimana memitigasi dampak buruk dari operasional tambang. Dengan demikian, keterlibatan mereka dalam perumusan kebijakan distribusi batubara akan memberikan perspektif yang lebih adil dan profesional. Transformasi dari penggunaan jalan umum ke jalan khusus bukan lagi sekadar wacana teknis, melainkan bentuk kepatuhan terhadap hukum dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.
Membangun Masa Depan Pertambangan Sumsel yang Terintegrasi
Agenda besar yang diusung oleh Herman Deru ini merupakan bagian dari upaya besar Sumatera Selatan dalam membangun kemandirian dan ketahanan energi tanpa mengabaikan aspek sosial. Sinergi antara pemerintah dan para pakar di bawah bendera Perhapi diharapkan mampu melahirkan ekosistem pertambangan yang sehat, kompetitif di pasar global, namun tetap membumi dan ramah lingkungan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk terus mengawal agar setiap kebijakan yang lahir memiliki landasan data yang kuat. Peran aktif Perhapi dalam empat tahun ke depan akan menjadi tolok ukur sejauh mana sektor pertambangan di Sumsel dapat berbenah. Harapannya, di akhir masa jabatan pengurus Perhapi yang baru nanti, isu mengenai konflik jalan angkut batubara sudah menjadi bagian dari masa lalu yang berhasil diselesaikan dengan solusi yang elegan dan permanen.
Pada akhirnya, kedaulatan energi Sumsel harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyatnya sendiri. Pembangunan jalan khusus hauling adalah langkah pertama yang krusial untuk membuktikan bahwa industri pertambangan mampu menghargai ruang publik dan keselamatan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan oleh Gubernur Herman Deru.
