JAKARTA - Organisasi lingkungan Telapak Indonesia kembali menegaskan pentingnya transparansi dalam operasional industri pertambangan sebagai langkah strategis menuju pembangunan yang berkelanjutan di sektor ini. Dalam sebuah jumpa pers yang digelar di Jakarta Selatan pada Senin 19 MEI 2025, LSM tersebut menyoroti urgensi keterbukaan data dan informasi dari perusahaan tambang, terutama di tengah gencarnya program hilirisasi yang didorong pemerintah.
Peneliti Telapak Indonesia, Djufryhard, menyampaikan bahwa perusahaan tambang di Indonesia harus bersedia membuka diri terhadap evaluasi publik, termasuk dari kalangan LSM, akademisi, dan media. Hal ini dinilai penting untuk memastikan bahwa kegiatan tambang berjalan sesuai dengan regulasi nasional dan standar internasional yang mengedepankan prinsip keberlanjutan.
"Kita berharap perusahaan tambang akan membuka diri untuk kita lakukan analisis, kita melihat bagaimana kepatuhan bekerja sesuai dengan aturan atau regulasi yang dibuat pemerintah dan beberapa prinsip internasional," ujar Djufryhard di hadapan media.
Hilirisasi Butuh Fondasi Transparansi
Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir gencar mendorong program hilirisasi industri pertambangan, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri. Hilirisasi, yang meliputi pemurnian dan pengolahan bahan tambang, diharapkan mampu membawa manfaat ekonomi yang lebih besar, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing industri nasional.
Namun, menurut Telapak Indonesia, program ambisius ini tidak akan berjalan optimal tanpa adanya pengawasan publik yang kuat, dan itu hanya mungkin dilakukan apabila perusahaan tambang bersikap transparan.
“Transparansi adalah kunci untuk menciptakan ekosistem industri tambang yang sehat dan berkelanjutan. Tanpa data yang terbuka, mustahil kita bisa menilai efektivitas hilirisasi, apalagi dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal,” tegas Djufryhard.
Peran LSM dalam Mendorong Akuntabilitas
Sebagai LSM yang telah lama mengadvokasi isu-isu lingkungan dan sumber daya alam, Telapak Indonesia menganggap keterlibatan masyarakat sipil merupakan bagian vital dari tata kelola pertambangan yang baik. Dengan data yang terbuka, publik dapat mengetahui sejauh mana perusahaan tambang mematuhi regulasi tentang perlindungan lingkungan, reklamasi lahan bekas tambang, serta dampak sosial terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal.
Telapak juga menyoroti pentingnya audit independen dan publikasi hasilnya sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.
“Kami bukan hanya ingin mengawasi, tetapi ingin berkolaborasi dalam membangun sistem pertambangan yang adil, transparan, dan tidak merusak lingkungan,” tambah Djufryhard.
Kurangnya Keterbukaan Jadi Masalah Lama
Hingga saat ini, isu keterbukaan data masih menjadi tantangan besar di sektor pertambangan nasional. Banyak perusahaan enggan membuka informasi terkait volume produksi, pembayaran royalti, atau dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) kepada publik.
Bahkan, beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam hal transparansi fiskal dari sektor tambang, di mana kontribusi riil terhadap penerimaan negara sering kali tidak sebanding dengan eksploitasi sumber daya yang dilakukan.
Menurut Telapak, praktik seperti ini dapat memicu ketidakpercayaan publik, memperbesar potensi konflik sosial, dan memperburuk kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan pertambangan.
Dukung EITI dan Prinsip ESG
Dalam pernyataannya, Telapak Indonesia juga mendorong pemerintah dan perusahaan untuk secara aktif mendukung Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), sebuah standar internasional yang bertujuan meningkatkan tata kelola sektor ekstraktif melalui pelaporan terbuka dan akuntabel.
Selain itu, prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) juga harus menjadi panduan utama dalam operasional perusahaan tambang. Dengan penerapan prinsip ESG, pelaku industri tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial.
“Kalau kita serius ingin mendorong hilirisasi dan jadi pemain global, maka ESG bukan pilihan, tapi keharusan,” ujar Djufryhard.
Pemerintah Perlu Dorong Regulasi Lebih Kuat
Telapak Indonesia juga mendesak pemerintah untuk mengambil peran lebih aktif dalam mendorong keterbukaan informasi dari pelaku industri. Regulasi yang mewajibkan pelaporan terbuka dan audit publik dinilai harus diperkuat dan ditegakkan secara konsisten.
Tidak hanya itu, insentif dan sanksi juga harus diberlakukan untuk mendorong kepatuhan. Perusahaan yang transparan dan patuh terhadap regulasi bisa diberikan kemudahan perizinan atau fasilitas fiskal. Sebaliknya, perusahaan yang enggan membuka informasi harus dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin operasi.
Kebijakan ini dinilai penting agar tercipta iklim usaha yang sehat dan berkeadilan di sektor pertambangan.
Masyarakat Lokal Harus Dilibatkan
Selain transparansi terhadap publik secara umum, Telapak juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait pertambangan. Dalam banyak kasus, masyarakat sekitar tambang tidak mendapatkan informasi yang cukup atau bahkan tidak dilibatkan dalam proses konsultasi AMDAL.
Hal ini berpotensi menimbulkan konflik dan resistensi sosial yang merugikan semua pihak.
“Keterbukaan informasi bukan hanya untuk LSM atau media, tetapi juga untuk masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas tambang. Mereka berhak tahu dan berhak dilibatkan,” kata Djufryhard.
Harapan untuk Masa Depan Industri Tambang
Telapak Indonesia berharap bahwa dengan semakin terbukanya industri pertambangan terhadap kritik dan kolaborasi, maka ke depan Indonesia bisa menjadi contoh sukses dalam menerapkan pertambangan berkelanjutan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan ramah terhadap lingkungan.
Mereka juga mendorong lebih banyak perusahaan tambang untuk menjadi pelopor transparansi dan akuntabilitas, sehingga kepercayaan publik terhadap sektor ini dapat tumbuh seiring dengan berkembangnya industri hilirisasi nasional.
Dorongan Telapak Indonesia untuk keterbukaan data di sektor pertambangan menjadi refleksi dari tuntutan zaman akan tata kelola sumber daya alam yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dalam konteks program hilirisasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah, transparansi bukan sekadar pelengkap, tetapi fondasi utama yang menentukan keberhasilan jangka panjang sektor ini.
Dengan pelibatan masyarakat sipil, penerapan standar internasional, serta penguatan regulasi dari pemerintah, industri pertambangan Indonesia diharapkan mampu bertransformasi menjadi sektor yang tidak hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian alam dan keadilan sosial.
