JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat strategi nasional dalam mewujudkan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu prioritas utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam upaya memastikan kelancaran pelaksanaan program ini, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan pentingnya perlindungan tenaga kerja dalam ekosistem MBG, terutama di sektor UMKM yang menjadi bagian krusial dari rantai pasok program tersebut.
Dalam pernyataannya, Maman menegaskan bahwa pelindungan hak-hak pekerja yang terlibat dalam program MBG merupakan fondasi penting agar program berjalan secara berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial. Ia menilai, jika para pelaku dan tenaga kerja di sektor UMKM tidak mendapat perlindungan yang layak, maka efektivitas dan keberhasilan program MBG dapat terhambat.
“Perlindungan tenaga kerja dalam ekosistem Makan Bergizi Gratis itu bukan sekadar aspek teknis, tapi prinsip dasar keadilan. Kita ingin memastikan bahwa seluruh pelaku yang terlibat, khususnya dari sektor UMKM, bekerja dalam kondisi yang layak dan terlindungi secara hukum,” tegas Maman.
UMKM: Pilar Perekonomian dan Mitra Strategis Program MBG
Sektor UMKM di Indonesia telah lama dikenal sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional mencapai lebih dari 60 persen dan menyerap hingga 97 persen tenaga kerja secara nasional. Karena daya serap dan fleksibilitasnya yang tinggi, UMKM kini diberdayakan sebagai mitra strategis dalam mendukung program MBG, khususnya sebagai pemasok bahan pokok ke unit-unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG mencakup penyediaan bahan pangan segar seperti sayuran, buah-buahan, daging, telur, dan bahan makanan lokal lainnya yang akan diolah menjadi menu bergizi bagi pelajar di seluruh Indonesia. Program ini tidak hanya menyasar peningkatan gizi anak-anak, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang luas bagi pelaku usaha kecil.
Maman menyatakan, pemerintah mendorong agar keterlibatan UMKM dalam MBG dapat disertai dengan peningkatan kapasitas usaha dan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kerja mereka. “UMKM bukan hanya diminta berproduksi, tapi juga didorong untuk naik kelas. Kita bantu dari sisi pembiayaan, pelatihan, dan juga perlindungan hukumnya,” jelasnya.
Program MBG Jadi Instrumen Ganda: Gizi Anak dan Pemberdayaan Ekonomi
Program MBG memiliki fungsi ganda yang sangat strategis: memperbaiki kualitas gizi generasi muda Indonesia dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat melalui UMKM. Pemerintah menilai bahwa pendekatan ini akan menghasilkan efek jangka panjang yang saling menguatkan, yaitu membentuk generasi sehat dan cerdas, serta memperkuat ekonomi domestik dari akar rumput.
Menteri Maman menyebut bahwa melalui MBG, pemerintah ingin menghindari pendekatan “karitatif semata” yang hanya fokus pada distribusi makanan. Sebaliknya, program ini didesain sebagai sebuah ekosistem ekonomi yang sehat, melibatkan petani, peternak, nelayan, produsen makanan rumahan, dan pelaku logistik dari kalangan UMKM.
“Dengan melibatkan UMKM sebagai tulang punggung rantai pasok, kita menciptakan sirkulasi ekonomi yang merata. Anak-anak kita mendapatkan makanan bergizi, sementara para pelaku usaha kecil mendapatkan kepastian pasar dan penghasilan,” kata Maman.
Tantangan dan Solusi: Perlindungan Tenaga Kerja UMKM Masih Lemah
Meski peluang besar terbuka lebar, Maman tak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang dihadapi UMKM, terutama dalam aspek perlindungan tenaga kerja. Banyak pelaku UMKM masih menjalankan usahanya secara informal, tanpa standar kerja yang layak bagi karyawannya. Situasi ini dikhawatirkan dapat menciptakan ketimpangan sosial dalam pelaksanaan program MBG.
Untuk mengatasi hal ini, Kementerian UMKM menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga lainnya, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, untuk merumuskan skema perlindungan sosial dan ketenagakerjaan yang relevan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pemerintah juga berupaya menyederhanakan akses UMKM terhadap program jaminan sosial tenaga kerja, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan asuransi usaha mikro.
Selain itu, edukasi tentang standar ketenagakerjaan akan ditingkatkan melalui pelatihan terpadu yang mengajarkan tata kelola usaha, keselamatan kerja, dan hak-hak pekerja. Hal ini sejalan dengan semangat pemerintah untuk menjadikan UMKM tidak hanya sebagai penyerap tenaga kerja, tetapi juga sebagai model usaha yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Integrasi Data dan Pendanaan
Pemerintah juga tengah menyusun sistem digitalisasi yang memungkinkan integrasi data UMKM yang tergabung dalam ekosistem MBG. Dengan sistem ini, pemerintah dapat memantau aktivitas usaha, distribusi bahan makanan, hingga status perlindungan tenaga kerja secara real-time. Sistem ini akan menjadi dasar untuk perumusan kebijakan, penyaluran insentif, dan evaluasi program.
Di sisi pendanaan, Maman mengungkapkan bahwa UMKM yang tergabung dalam program MBG akan mendapatkan prioritas dalam skema pembiayaan mikro dari berbagai lembaga keuangan negara, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), pinjaman ultra mikro (UMi), dan hibah produktif. Pendanaan ini diarahkan untuk peningkatan kapasitas produksi, pengadaan alat dan bahan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Swasta
Untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Kementerian UMKM juga mendorong peran aktif pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mengembangkan rantai pasok MBG. Pemerintah daerah didorong untuk mengidentifikasi pelaku UMKM potensial di wilayahnya dan memberikan fasilitasi yang dibutuhkan agar mereka dapat terlibat dalam program MBG secara optimal.
Sementara itu, sektor swasta, terutama perusahaan besar dan BUMN, diajak untuk bermitra dengan UMKM dalam bentuk kemitraan inklusif. Skema kemitraan ini diharapkan dapat mentransfer pengetahuan, teknologi, dan akses pasar kepada pelaku usaha kecil agar mereka dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Harapan Pemerintah: MBG Jadi Simbol Keadilan Ekonomi
Dalam pernyataan penutupnya, Menteri Maman menyampaikan harapan besar terhadap keberhasilan program Makan Bergizi Gratis sebagai simbol keadilan sosial dan ekonomi yang nyata. Ia menekankan bahwa MBG bukan hanya proyek bantuan makanan, melainkan strategi jangka panjang untuk membentuk masyarakat Indonesia yang kuat, sehat, dan produktif.
“Program ini adalah wajah dari keberpihakan negara kepada rakyat. Kita ingin anak-anak tumbuh sehat dan cerdas, sambil memastikan para orang tua mereka yang bekerja di sektor UMKM juga mendapat kesejahteraan yang pantas,” pungkasnya.
Dengan pendekatan komprehensif ini, pemerintah optimistis bahwa Program Makan Bergizi Gratis akan menjadi model sinergi antara kebijakan sosial dan ekonomi yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus membuka jalan menuju Indonesia Emas 2045.
