JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Selatan, Heribertus Silvinus Silubun, SH, menegaskan keprihatinannya terhadap kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terus terjadi di wilayah tersebut. Menurutnya, fenomena antrian panjang kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan cerminan dari permasalahan mendasar dalam distribusi dan alokasi BBM yang perlu segera ditangani secara komprehensif. 

Antrian Panjang di SPBU: Indikasi Krisis Energi

Masyarakat di berbagai daerah di Papua Selatan melaporkan adanya antrian panjang kendaraan di SPBU, terutama pada jam-jam tertentu. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan BBM yang harus segera diatasi.

Komunikasi dengan Pihak Terkait

Heribertus Silubun mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan PT Pertamina (Persero), untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Dari hasil komunikasi tersebut, diketahui bahwa terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi kelangkaan BBM, antara lain:

Distribusi yang Tidak Merata: Beberapa daerah di Papua Selatan mengalami keterlambatan dalam distribusi BBM, sementara daerah lain kelebihan pasokan.

Keterbatasan Infrastruktur: Keterbatasan jumlah SPBU dan fasilitas pendukung lainnya menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan BBM masyarakat.

Tingginya Permintaan: Meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat turut meningkatkan permintaan terhadap BBM.

Pentingnya Koordinasi dan Perencanaan yang Matang

Heribertus menekankan pentingnya koordinasi antara semua unsur terkait, baik pemerintah daerah, PT Pertamina, maupun masyarakat, dalam menghadapi permasalahan ini. Ia juga menyoroti perlunya perencanaan yang matang terkait kebutuhan BBM di wilayah Papua Selatan. “Kita harus berhitung dengan cermat terkait kebutuhan BBM di daerah ini,” ujarnya.

Peran Pemerintah Provinsi dalam Menyampaikan Kebutuhan ke Pemerintah Pusat

Sebagai daerah otonomi baru, Papua Selatan masih sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah pusat dalam berbagai sektor, termasuk energi. Heribertus berharap pemerintah provinsi dapat menyampaikan kebutuhan BBM yang sebenarnya kepada pemerintah pusat dan PT Pertamina, agar alokasi dan distribusi dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. 

Dampak Kelangkaan BBM terhadap Aktivitas Ekonomi

Kelangkaan BBM tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi di Papua Selatan. Sektor-sektor seperti transportasi, perdagangan, dan industri kecil menengah mengalami kesulitan akibat terbatasnya pasokan energi.

Harapan untuk Solusi Jangka Panjang

Heribertus Silubun berharap agar permasalahan kelangkaan BBM ini dapat diselesaikan secara tuntas melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Ia juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencari solusi yang terbaik demi kesejahteraan masyarakat Papua Selatan.

Kelangkaan BBM di Papua Selatan merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, PT Pertamina, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan ketersediaan energi yang cukup dan merata. Dengan perencanaan yang matang dan komunikasi yang efektif, diharapkan permasalahan ini dapat segera teratasi.