JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat komitmen untuk menyelesaikan persoalan sampah nasional, dengan menargetkan seluruh permasalahan pengelolaan sampah dapat tuntas sebelum tahun 2029. Target tersebut secara resmi masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen ini ditegaskan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo bersama jajaran menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025. Dalam rapat tersebut, Presiden memberikan arahan agar seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bekerja secara sinergis untuk mengakselerasi berbagai program pengelolaan sampah, termasuk pengembangan teknologi Waste to Energy (WTE).

“Presiden menegaskan bahwa target pengelolaan sampah harus rampung sebelum 2029. Karena itu, kami harus berupaya lebih keras dalam menyusun strategi dan mempercepat pelaksanaan proyek-proyek di sektor ini,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, kepada awak media usai rapat.

Fokus pada Proyek Waste to Energy

Salah satu pendekatan utama pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sampah nasional adalah penerapan teknologi Waste to Energy (WTE), atau teknologi pengolahan sampah menjadi energi. Konsep ini menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi volume sampah yang selama ini menumpuk di berbagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di seluruh Indonesia.

Pemerintah pun telah memetakan sekitar 33 lokasi TPA di berbagai wilayah yang berpotensi dikonversi menjadi fasilitas pengolahan sampah berbasis energi. Langkah ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari daerah-daerah yang memiliki tingkat produksi sampah paling tinggi.

“Itulah yang akan digunakan mekanisme namanya Waste to Energy, mengubah sampah menjadi energi. Nanti Danantara berperan di sana,” jelas Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam keterangannya.

Menurut Tito, Presiden memberikan perhatian penuh terhadap persoalan lingkungan, termasuk tumpukan sampah yang selama ini menjadi salah satu tantangan besar di berbagai daerah. Oleh sebab itu, kolaborasi dengan berbagai pihak mutlak diperlukan agar target pengelolaan sampah 2029 dapat terwujud.

Danantara Siap Berperan Aktif

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor energi dan infrastruktur hijau, Danantara memiliki peran strategis dalam mendukung target pemerintah tersebut. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan kesiapan Danantara untuk berkontribusi dalam percepatan proyek-proyek WTE.

“Kami siap berinvestasi di proyek-proyek Waste to Energy di berbagai daerah. Tentunya dengan memastikan semua aspek kelayakan, baik dari sisi teknis maupun finansial, terpenuhi,” tegas Rosan Roeslani.

Tak hanya itu, Rosan juga menambahkan bahwa pihaknya akan menggandeng sektor swasta untuk turut serta dalam proyek ini, guna memastikan pembiayaan proyek berjalan optimal.

“Kami juga akan mengajak dunia swasta untuk berinvestasi bersama dengan Danantara di Waste to Energy ini,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi investasi hijau Danantara yang sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan nasional. Dengan melibatkan pihak swasta, diharapkan proses pembangunan fasilitas WTE bisa dipercepat dan memberikan dampak positif terhadap pencapaian target nasional.

Pendekatan Hulu-Hilir

Selain membangun fasilitas WTE, pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah pengelolaan sampah lainnya melalui pendekatan dari hulu hingga hilir. Pengelolaan hulu mencakup pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam memilah sampah dari rumah tangga, sebelum kemudian diproses lebih lanjut di fasilitas WTE atau Refuse-Derived Fuel (RDF).

“Bapak Presiden sudah menargetkan di dalam RPJMN-nya beliau, 2029 mestinya sampah selesai. Karena itu segala strategi telah kita susun bersama melalui beberapa pendekatan,” ujar Hanif.

Dalam kesempatan yang sama, Hanif juga menegaskan bahwa upaya pengelolaan sampah nasional membutuhkan sinergi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang sama dalam menyukseskan program nasional tersebut.

“Sehingga nanti kami dengan Pak Mendagri akan bersama-sama, sesuai arahan Pak Presiden, untuk kemudian diskusi langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut,” jelasnya.

Penguatan Peran Pemerintah Daerah

Salah satu kendala utama dalam pengelolaan sampah di Indonesia selama ini adalah lemahnya sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo memberikan instruksi tegas agar koordinasi antar lembaga dan pemerintah daerah diperkuat. Hal ini juga sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Dengan penguatan koordinasi tersebut, pemerintah berharap pengelolaan sampah tidak hanya menjadi proyek nasional, tetapi juga gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

“Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif. Karena pada dasarnya yang paling mengetahui kondisi di lapangan adalah pemerintah daerah masing-masing,” imbuh Tito Karnavian.

Menyelesaikan Tumpukan Sampah Menuju Indonesia Bersih

Sampah telah lama menjadi salah satu persoalan serius di Indonesia. Data Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa Indonesia memproduksi lebih dari 60 juta ton sampah setiap tahunnya, dengan sebagian besar masih berakhir di TPA tanpa proses pengolahan yang maksimal.

Jika program Waste to Energy berjalan optimal, maka persoalan tumpukan sampah dapat teratasi sekaligus menghasilkan energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon, mendukung agenda transisi energi bersih, serta memenuhi target Sustainable Development Goals (SDGs).

Pemerintah optimistis bahwa dengan keterlibatan aktif Danantara, dunia usaha, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah, persoalan pengelolaan sampah nasional dapat terselesaikan sesuai target.

“Pemerintah sangat serius dalam menangani persoalan sampah ini. Target 2029 bukan sekadar wacana, tetapi menjadi program prioritas yang akan kami kawal bersama,” tegas Rosan.

Dengan langkah konkret yang kini mulai diambil, Indonesia berharap dapat bertransformasi menuju negara yang lebih bersih, sehat, dan ramah lingkungan, sekaligus menunjukkan komitmennya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.