JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan adanya potensi tindak pidana terkait kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh empat perusahaan di wilayah konservasi Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hal ini menyusul pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan pemerintah terhadap keempat perusahaan tersebut sebagai respons atas dugaan pelanggaran serius dalam pengelolaan tambang.

Pernyataan Menteri Hanif tersebut disampaikan secara langsung usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore, 10 Juni 2025. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir aktivitas pertambangan yang melanggar ketentuan hukum dan merusak ekosistem Raja Ampat, kawasan yang dikenal dengan keanekaragaman hayati lautnya yang luar biasa.

Potensi Pidana dalam Aktivitas Pertambangan di Raja Ampat

Menteri Hanif menegaskan bahwa pihaknya bersama instansi terkait tengah melakukan pendalaman pengawasan atas aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh empat perusahaan di Raja Ampat. Pendalaman ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum, termasuk kemungkinan adanya tindak pidana lingkungan.

"Kita melakukan pendalaman pengawasan dari pengawasan itu kita akan menentukan langkah-langkah lebih lanjut," ujar Hanif kepada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo, yang juga Menteri Pertahanan, di Istana Kepresidenan.

Langkah pendalaman ini meliputi audit lingkungan, peninjauan dokumen perizinan, serta pemeriksaan atas dampak sosial dan ekologis yang diakibatkan oleh operasi tambang tersebut. Jika ditemukan bukti pelanggaran yang memenuhi unsur pidana, pemerintah akan menempuh proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Latar Belakang Kasus dan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan

Kasus pencabutan IUP di Raja Ampat bermula dari laporan dan temuan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan masyarakat adat yang mengkhawatirkan dampak negatif pertambangan nikel terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Raja Ampat, yang merupakan salah satu kawasan konservasi laut terpenting di dunia, memiliki ekosistem laut yang rapuh dan rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas pertambangan.

Empat perusahaan yang izin usahanya dicabut antara lain:

PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP) di Pulau Manuran,

PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM) di Pulau Kawei,

PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) di Pulau Manyaifun dan Pulau Batang Pele,

PT Nurham (lokasi operasional di kawasan Raja Ampat).

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengambil keputusan pencabutan IUP tersebut sebagai bagian dari penegakan hukum dan perlindungan lingkungan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pencabutan ini bertujuan mengembalikan kelestarian alam dan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku.

Dampak Lingkungan dan Sosial Akibat Pertambangan di Raja Ampat

Pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat bukan hanya berisiko merusak terumbu karang dan ekosistem laut, tetapi juga menimbulkan gangguan sosial yang signifikan. Masyarakat adat dan nelayan lokal selama ini bergantung pada sumber daya laut yang sehat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Aktivitas tambang yang tidak terkontrol menyebabkan pencemaran air laut, sedimentasi berlebih, serta hilangnya habitat alami bagi flora dan fauna laut.

Dalam laporan yang diterima Kementerian Lingkungan Hidup, terdapat bukti kerusakan ekologis seperti hilangnya vegetasi pesisir, perubahan pola arus laut, serta kematian massal biota laut yang menjadi indikasi dampak negatif tambang.

Selain itu, konflik sosial antara perusahaan tambang dan masyarakat adat juga sering muncul. Beberapa komunitas merasa tidak mendapatkan kompensasi layak dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait aktivitas pertambangan di wilayah mereka.

Upaya Pemerintah dalam Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan

Menteri Hanif menjelaskan bahwa pendalaman pengawasan dan penegakan hukum merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menegakkan keadilan dan mendorong pelestarian lingkungan di Raja Ampat. Pemerintah juga menginstruksikan agar perusahaan-perusahaan yang telah dicabut izinnya melakukan rehabilitasi lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Rehabilitasi lingkungan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kerusakan yang telah terjadi bisa diminimalkan dan ekosistem dapat pulih,” tambah Hanif.

Selain itu, pemerintah berencana memperkuat regulasi dan pengawasan terkait pertambangan, khususnya di kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi. Hal ini dilakukan guna mencegah kasus serupa terulang di masa depan dan menjamin keberlanjutan sumber daya alam Indonesia.

Dukungan Pemerintah untuk Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan

Pemerintah juga menekankan perlunya pendekatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Raja Ampat sebagai destinasi wisata alam unggulan memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata berkelanjutan yang bisa menjadi alternatif penghasilan bagi masyarakat lokal.

Menteri Hanif mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga Raja Ampat agar tidak hanya menjadi sumber daya alam yang dieksploitasi, tetapi juga menjadi warisan ekologis yang terjaga bagi generasi mendatang.

“Kami mendukung pengembangan ekonomi lokal yang tidak merusak lingkungan, seperti ekowisata dan pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi,” tegasnya.

Harapan dan Langkah Selanjutnya

Kasus pencabutan izin dan potensi pidana atas kegiatan pertambangan di Raja Ampat ini membuka babak baru dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk menjalankan pengawasan yang ketat dan memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan harus memenuhi standar lingkungan dan sosial yang tinggi.

Masyarakat dan para aktivis lingkungan pun berharap tindakan tegas ini menjadi preseden penting bagi pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Kementerian Lingkungan Hidup akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap dampak aktivitas pertambangan di daerah-daerah lain yang rawan terhadap kerusakan lingkungan.

Pernyataan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengenai potensi pidana terkait aktivitas pertambangan di Raja Ampat menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentolerir pelanggaran hukum yang merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat. Pencabutan Izin Usaha Pertambangan terhadap empat perusahaan di kawasan strategis ini merupakan langkah konkrit dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan.

Dengan pengawasan ketat dan dukungan kebijakan yang kuat, diharapkan Raja Ampat tetap terjaga keindahan dan kelestariannya sebagai kawasan konservasi dunia sekaligus sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal.