JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan kesiapannya untuk merealisasikan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait perluasan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di berbagai wilayah Tanah Air. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat layanan kesehatan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap pengobatan ke luar negeri yang selama ini menguras devisa negara dalam jumlah besar.

Pernyataan ini disampaikan Erick setelah mendampingi Presiden Prabowo dalam peresmian KEK Kesehatan Sanur dan Bali International Hospital (BIH) di Denpasar, Bali, pada Rabu, 25 Juni 2025. Peresmian tersebut menjadi tonggak sejarah transformasi layanan kesehatan di Indonesia, sekaligus menjadi proyek percontohan KEK Kesehatan pertama yang menerapkan layanan medis berstandar internasional di dalam negeri.

“Presiden Prabowo telah memberikan arahan yang sangat jelas. Negara harus hadir dan menjadi pelopor dalam menjamin kesehatan rakyat. KEK Kesehatan adalah jawaban konkret atas tantangan itu,” ujar Erick Thohir dalam keterangannya di Jakarta.

Erick menjelaskan, Kementerian BUMN tengah menyiapkan rencana strategis untuk memperluas pengembangan model KEK Kesehatan ke berbagai daerah lain di Indonesia. KEK Kesehatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan medis nasional, mengurangi angka pasien yang berobat ke luar negeri, dan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru berbasis industri kesehatan dan pariwisata medis di berbagai daerah.

“Sekitar 2 juta warga Indonesia masih memilih berobat ke luar negeri setiap tahun. Ini mengakibatkan devisa negara terkuras hingga hampir Rp150 triliun per tahun. Untuk menjawab tantangan kemandirian sektor kesehatan di masa depan, kami akan melibatkan BUMN di bidang kesehatan dan farmasi, serta memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat realisasi KEK Kesehatan di berbagai wilayah,” papar Erick.

Menurut Erick, pengembangan KEK Kesehatan tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah sakit berstandar internasional, tetapi juga meliputi penguatan layanan riset dan inovasi medis, serta pengembangan industri farmasi nasional. Hal ini dilakukan agar Indonesia tidak lagi bergantung pada pasokan obat-obatan impor, terutama di saat krisis kesehatan seperti pandemi.

Untuk mendukung program ini, Erick memastikan Kementerian BUMN akan mengoptimalkan peran holding BUMN farmasi yang terdiri dari Bio Farma, Kimia Farma, dan Indofarma, serta holding rumah sakit BUMN di bawah Pertamina Bina Medika Indonesia Healthcare Corporation (IHC). Sinergi antar-BUMN ini akan difokuskan pada penguatan layanan kesehatan, pengembangan teknologi medis, dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan unggulan.

“Kami ingin layanan kesehatan di KEK ini tidak hanya untuk kalangan menengah atas, tetapi juga bisa diakses lebih banyak masyarakat dengan harga yang terjangkau. Ini bagian dari transformasi layanan kesehatan nasional yang inklusif,” tambah Erick.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menekankan bahwa KEK Kesehatan merupakan solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap layanan medis luar negeri. Dengan menghadirkan layanan kesehatan berkualitas di dalam negeri, diharapkan tidak hanya menjaga devisa negara, tetapi juga membuka peluang investasi dan lapangan kerja.

“KEK Kesehatan akan menjadi salah satu motor penggerak pemerataan kesejahteraan dan kemandirian bangsa. Kita ingin rakyat Indonesia bisa mendapatkan layanan medis kelas dunia di dalam negeri sendiri,” kata Prabowo saat meresmikan KEK Sanur.

Pemerintah menargetkan pengembangan KEK Kesehatan dapat menarik investasi triliunan rupiah ke dalam negeri serta menyerap puluhan ribu tenaga kerja lokal. KEK Kesehatan juga diharapkan mampu menjadi katalisator pengembangan pariwisata medis, yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Dalam peresmian KEK Sanur, Erick menegaskan bahwa pengalaman sukses pengembangan KEK Kesehatan di Bali akan dijadikan model bagi pengembangan KEK serupa di daerah lain. Beberapa wilayah yang dipertimbangkan antara lain Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Penetapan daerah akan mempertimbangkan potensi wisata, jumlah penduduk, dan kesiapan infrastruktur pendukung.

Tak hanya mengandalkan investasi pemerintah dan BUMN, Erick juga membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta nasional maupun internasional untuk memperkuat ekosistem layanan kesehatan di KEK. Menurutnya, kolaborasi strategis menjadi kunci keberhasilan pembangunan KEK Kesehatan yang berkelanjutan.

Selain layanan kesehatan berstandar internasional, KEK juga akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti pusat riset, pelatihan tenaga medis, pusat farmasi, hingga akomodasi bagi pasien dan keluarga. Dengan konsep terpadu ini, KEK Kesehatan akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Erick mengungkapkan, Kementerian BUMN bersama Kementerian Kesehatan juga sedang menyusun roadmap pembangunan KEK Kesehatan yang lebih terintegrasi dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Kita ingin KEK tidak hanya melayani pasien umum, tetapi juga bisa mendukung program BPJS Kesehatan agar semakin banyak masyarakat mendapat layanan berkualitas tanpa harus ke luar negeri,” tuturnya.

Sejumlah pengamat menilai kebijakan ini akan membawa dampak besar bagi sektor kesehatan nasional. Ekonom kesehatan dari Universitas Indonesia, Hendra Wijaya, menyebut pengembangan KEK Kesehatan akan memicu multiplier effect yang signifikan. “Selain meningkatkan kualitas layanan medis, KEK juga membuka peluang investasi dan menciptakan lapangan kerja baru, yang pada akhirnya akan menumbuhkan ekonomi daerah,” jelas Hendra.

Namun, Hendra juga mengingatkan bahwa tantangan yang harus diantisipasi pemerintah adalah memastikan ketersediaan SDM medis yang kompeten di setiap KEK, memperkuat regulasi agar investor tidak hanya membangun, tetapi juga mengoperasikan layanan dengan standar tinggi, serta menjaga keseimbangan harga layanan agar tetap terjangkau.

Dengan komitmen kuat pemerintah dan dukungan lintas sektor, KEK Kesehatan diyakini akan menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat kemandirian sektor kesehatan nasional dan menjadikan Indonesia destinasi utama layanan medis berkelas internasional.