JAKARTA - Memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Sumatera Utara (Sumut) dapat memiliki rumah layak bukan hanya sekadar program, melainkan komitmen nyata yang kini menjadi fokus Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution. Lewat akselerasi program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Gubernur mengajak seluruh kepala daerah di Sumut agar lebih aktif dalam mendukung realisasi program pro-rakyat ini.

“Program ini merupakan inisiatif luar biasa dari Presiden RI. Maka dari itu, harus dimaksimalkan di daerah, karena sangat membantu masyarakat yang belum memiliki rumah,” tegas Gubernur Bobby dalam Rapat Koordinasi bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang digelar secara virtual, Senin, 30 Juni 2025, dari Kantor Gubernur Sumut, Medan.

Masih Banyak Rumah Tangga Belum Punya Hunian Layak

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Gubernur Bobby mengungkapkan bahwa per 2024, hanya 73,47% rumah tangga di Sumut yang memiliki akses ke rumah layak. Artinya, lebih dari 400 ribu rumah tangga di provinsi ini belum memiliki hunian yang sesuai standar kelayakan.

“Ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. FLPP memberi banyak kemudahan, salah satunya uang muka hanya 1% dari harga rumah,” ujar Bobby menekankan pentingnya sinergi lintas pemerintah daerah.

FLPP, Program yang Membawa Harapan

Melalui KPR FLPP, masyarakat Sumut mendapat kesempatan memiliki rumah dengan harga terjangkau. Di Sumatera Utara, harga rumah FLPP ditetapkan sekitar Rp166 juta, dengan uang muka hanya 1% atau sekitar Rp1,6 juta. Ditambah suku bunga flat 5% per tahun, cicilan rumah menjadi ringan dan stabil sepanjang masa pinjaman.

“Ini benar-benar terjangkau. Masyarakat akan sangat terbantu dengan program ini jika kita bisa memastikan infrastruktur pendukungnya disiapkan,” lanjut Bobby, seraya mengimbau kepala daerah mensosialisasikan FLPP agar semakin banyak warga terbantu.

Realisasi FLPP Sumut Masih Rendah

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa hingga 25 Juni 2025, capaian penyaluran KPR FLPP di Sumut masih jauh dari harapan. Dari target nasional, realisasi FLPP di Sumut baru mencapai 4,32% atau 5.003 unit.

“Perlu sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar target program tercapai. Kami minta pemda ikut menyebarluaskan informasi program ini,” ujar Heru melalui sesi teleconference Rakor.

Kemudahan Pengajuan FLPP dengan Teknologi Digital

Di era digital, BP Tapera menghadirkan terobosan dengan aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Sejahtera) yang memungkinkan masyarakat mendaftar secara online. Di samping itu, masyarakat dapat memilih rumah siap huni melalui portal SIKUMBANG di sikumbang.tapera.go.id.

“Di sini tidak ada penawaran rumah setengah jadi. Semua yang ditampilkan adalah unit siap huni. Debitur harus selfie di lokasi agar validasi dilakukan dengan baik,” jelas Heru. Proses ini memastikan hanya rumah yang sesuai spesifikasi yang disalurkan kepada masyarakat.

Pengawasan Ketat Lewat SIRENG dan SIKUMBANG

BP Tapera menggandeng 20 asosiasi pengembang melalui sistem SIRENG guna memastikan rumah subsidi yang dibangun memenuhi standar kualitas dan teknis. Lokasi perumahan juga harus terdaftar di SIKUMBANG, sehingga pembangunan rumah FLPP tidak asal-asalan.

“Semua proses berbasis sistem, dan rumah diawasi sejak perencanaan hingga serah terima. Kita ingin pastikan masyarakat mendapat rumah yang benar-benar layak, tanpa dinding retak atau sanitasi buruk,” papar Heru.

Pentingnya Sinergi Pemerintah Daerah dan BP Tapera

Rakor virtual ini diikuti oleh seluruh bupati dan walikota se-Sumut, Plh Sekda Provinsi Sumut M. Armand Effendy Pohan, serta jajaran OPD terkait. BP Tapera juga hadir daring untuk menjelaskan teknis pelaksanaan FLPP.

Gubernur Bobby menegaskan bahwa program ini tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan semua pihak, termasuk pemkab/pemkot yang memiliki akses langsung ke masyarakat.

“Rumah adalah kebutuhan dasar. Program FLPP bukan hanya soal angka, tapi tentang harapan dan kehidupan yang lebih baik bagi ratusan ribu keluarga di Sumatera Utara,” tutup Gubernur Bobby.

Harapan ke Depan: Rumah untuk Semua

Dengan semakin maksimalnya penerapan program FLPP, Gubernur Sumut optimistis ke depan tidak ada lagi masyarakat Sumut yang kesulitan memiliki rumah layak. Akselerasi sosialisasi, pemangkasan birokrasi, dan pengawasan kualitas rumah menjadi kunci agar program ini benar-benar memberikan manfaat.

Langkah ini diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memiliki rumah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan, menumbuhkan pemerataan pembangunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Sumatera Utara.