JAKARTA - Dalam upaya memperkuat sektor perbankan milik daerah serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah signifikan dengan meningkatkan penyertaan modal kepada Bank DKI. Pada tahun ini, nilai penyertaan modal tersebut mencapai Rp800 miliar, naik drastis dari sebelumnya Rp500 miliar pada tahun 2012, atau mengalami peningkatan lebih dari 50 persen.
Keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi untuk menjadikan Bank DKI sebagai tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah serta memperluas jangkauan layanan perbankan yang inklusif dan profesional.
Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan bahwa penambahan modal ini diharapkan akan memberikan ruang gerak lebih luas bagi Bank DKI untuk melakukan ekspansi usaha, memperkuat struktur keuangannya, serta meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan di ibu kota.
“Tahun ini Pemerintah Provinsi DKI menggelontorkan suntikan modal sebesar Rp800 miliar untuk mendukung ekspansi bisnis Bank DKI,” ujar Jokowi dalam keterangan resminya.
Menjawab Tantangan Persaingan Lembaga Keuangan
Kenaikan signifikan dalam penyertaan modal ini tak lepas dari kebutuhan Bank DKI untuk menyesuaikan diri dalam lanskap industri perbankan yang kian kompetitif, terutama dalam menghadapi tantangan dari bank-bank swasta dan BUMN yang terus melakukan inovasi layanan.
Dengan suntikan modal yang lebih besar, Bank DKI diharapkan mampu meningkatkan modal inti (tier 1 capital), memperkuat struktur permodalan sesuai standar perbankan nasional dan internasional, serta memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR).
Suntikan modal ini akan menjadi bekal penting untuk memperluas penyaluran kredit, pengembangan produk digital banking, dan pembukaan kantor cabang baru, khususnya di wilayah dengan potensi ekonomi tinggi di Jakarta dan sekitarnya.
Peran Strategis Bank DKI dalam Ekonomi Jakarta
Sebagai bank milik daerah, Bank DKI memiliki mandat lebih dari sekadar menjalankan fungsi komersial. Bank ini juga menjadi mitra utama dalam berbagai program Pemprov, seperti penyaluran dana bantuan sosial, pengelolaan keuangan daerah, hingga pembiayaan kredit usaha mikro dan koperasi.
Dengan tambahan modal sebesar Rp800 miliar, Bank DKI diyakini bisa lebih optimal dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis pemerintah, termasuk proyek infrastruktur, program perumahan rakyat, dan pemberdayaan UMKM.
“Kami ingin Bank DKI menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan hanya mencari profit, tapi juga menyentuh sektor-sektor produktif masyarakat kecil,” tegas Gubernur Jokowi.
Menjaga Keseimbangan antara Komersial dan Sosial
Dalam pengelolaan keuangan daerah, penempatan dana di bank milik sendiri seperti Bank DKI memberikan keuntungan ganda: dari sisi efisiensi serta dari sisi akuntabilitas. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara misi komersial dan tanggung jawab sosial (social mission) Bank DKI sebagai BUMD.
Pemprov DKI melalui Badan Pembinaan BUMD terus mengawal proses ini dengan ketat. Suntikan modal yang diberikan juga disertai dengan pengawasan kinerja, target-target spesifik, dan audit transparan agar pengelolaannya tetap sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance).
Meningkatkan Kepercayaan Publik
Peningkatan penyertaan modal ini juga membawa pesan penting kepada publik bahwa Pemprov DKI memiliki kepercayaan tinggi terhadap kemampuan dan prospek Bank DKI. Kepercayaan ini diharapkan menular kepada masyarakat sebagai calon nasabah, investor, maupun mitra strategis.
Kepercayaan publik adalah modal yang tidak kalah penting dalam dunia perbankan. Ketika masyarakat yakin bahwa bank milik daerahnya dikelola secara profesional dan transparan, maka inklusi keuangan pun akan meningkat.
Efek Berganda terhadap Sektor Riil
Suntikan dana dari Pemprov ini diproyeksikan memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap ekonomi Jakarta. Ketika Bank DKI meningkatkan kapasitas pembiayaannya, maka sektor riil—terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)—akan turut tumbuh.
Sektor-sektor inilah yang selama ini menjadi penopang lapangan kerja terbesar di Jakarta. Dengan adanya tambahan modal, Bank DKI memiliki kapasitas lebih besar untuk menyalurkan kredit modal kerja, pembiayaan usaha produktif, hingga pinjaman lunak bagi pelaku UMKM.
“Kami berharap Bank DKI lebih aktif di sektor riil. Kredit yang sehat untuk pelaku usaha kecil akan berdampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan,” jelas Jokowi.
Bagian dari Reformasi BUMD
Kebijakan penambahan penyertaan modal juga tidak bisa dilepaskan dari konteks lebih besar yaitu reformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta. Di bawah kepemimpinan Gubernur Jokowi, reformasi BUMD menjadi agenda prioritas untuk memastikan perusahaan daerah lebih profesional, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta.
Selain Bank DKI, reformasi menyasar BUMD lainnya seperti PD Pasar Jaya, PT MRT Jakarta, dan PAM Jaya. Namun Bank DKI dinilai memiliki peran yang sangat strategis karena langsung berhubungan dengan keuangan daerah dan ekonomi mikro warga.
Menjadi Bank Daerah Modern dan Mandiri
Langkah Pemprov DKI Jakarta yang memberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp800 miliar kepada Bank DKI mencerminkan strategi pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pada kemandirian dan profesionalisme. Di tengah persaingan industri perbankan yang makin tajam, suntikan modal ini menjadi energi baru bagi Bank DKI untuk memperkuat posisinya sebagai bank daerah yang modern, sehat, dan berpihak kepada rakyat.
Jika pengelolaan dan pengembangan Bank DKI terus dilakukan secara konsisten, bukan tidak mungkin ke depan bank ini bisa menjadi model nasional tentang bagaimana BUMD mampu bersaing di industri keuangan tanpa kehilangan misi sosial dan keberpihakan pada pembangunan daerah.
