JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam pengembangan infrastruktur strategis, terutama yang memiliki fungsi ganda sebagai solusi jangka panjang terhadap bencana rob di kawasan pesisir utara. Salah satu proyek vital yang menjadi perhatian serius adalah Jalan Tol Semarang-Demak Seksi I, yang kini memasuki tahap perluasan lahan guna mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus pengendalian banjir pesisir.
Dalam upaya mempercepat realisasi proyek ini, Pemprov Jateng melanjutkan proses penetapan lokasi (penlok) dengan menambah lahan seluas 52,65 hektar. Penambahan ini dilakukan sebagai respons atas kebutuhan teknis proyek, terutama untuk memperluas kolam retensi dan membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang menjadi bagian integral dari tol tersebut.
Dari hasil pemutakhiran data yang telah dilakukan, penambahan lahan tersebar di dua wilayah administratif, yakni Kota Semarang dan Kabupaten Demak, yang mencakup total 134 bidang tanah. Di Kota Semarang, terdapat 65 bidang tanah yang akan dibebaskan, tersebar di Kelurahan Tambakrejo, Terboyo Kulon, Terboyo Wetan, dan Trimulyo di Kecamatan Gayamsari dan Genuk. Sementara itu, 69 bidang tanah lainnya berada di wilayah Kabupaten Demak, khususnya di Desa Sriwulan dan Desa Bedono, Kecamatan Sayung.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah untuk melaporkan perkembangan terkini mengenai penambahan lahan proyek tol tersebut. Ia menjelaskan bahwa proses ini merupakan tindak lanjut dari surat yang dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga yang meminta tambahan lahan guna mendukung kelanjutan proyek tol Semarang-Demak Seksi I.
“Tahapan sosialisasi, pendataan awal, dan tahapan konsultasi publik sudah dilakukan semua. Memang masih ada yang sedikit kami laporkan kepada Gubernur, yaitu ada bidang tanah instansi pemerintah yang notabene belum mendapatkan pelepasan,” kata Boedyo.
Dalam proses hukum, menurut Boedyo, penetapan lokasi tetap bisa dilakukan meski surat pelepasan tanah dari instansi pemerintah terkait belum keluar. Hal ini mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 43, yang memperbolehkan gubernur menerbitkan penlok sebelum surat pelepasan diterbitkan. Hal ini memungkinkan proses pengadaan tanah tetap berjalan tanpa harus menunggu terlalu lama.
Penambahan lahan ini tidak sekadar untuk mendukung pembangunan jalan tol, tetapi juga mencakup pelebaran jalan dan pembangunan dua kolam retensi utama di Terboyo dan Sriwulan. Kedua kolam ini dirancang sebagai bagian penting dari sistem pengendalian rob yang kerap melanda kawasan pesisir Kota Semarang dan Kabupaten Demak.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sebelumnya menegaskan bahwa pembangunan jalan tol ini tidak hanya difungsikan sebagai infrastruktur transportasi, namun juga menjadi tanggul laut (giant sea wall) yang akan melindungi wilayah utara dari ancaman rob yang semakin intens.
Pembangunan kolam retensi ini menjadi bagian integral dalam sistem pengendalian banjir yang lebih luas. Kolam Retensi Terboyo dirancang seluas hampir 189 hektar dengan kapasitas tampung air hingga 6 juta meter kubik. Sementara itu, Kolam Retensi Sriwulan memiliki luas 28 hektar dan mampu menampung lebih dari 1 juta meter kubik air. Kedua kolam ini diharapkan mampu menahan luapan air dan mencegah air laut masuk ke kawasan permukiman dan infrastruktur penting.
Keberadaan tol yang dirancang sebagai tanggul laut raksasa ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mempertimbangkan aspek mitigasi bencana jangka panjang. Proyek ini merupakan bentuk inovasi kebijakan infrastruktur yang mengintegrasikan kebutuhan mobilitas dengan perlindungan lingkungan.
“Penanganan rob di Sayung tidak bisa hanya dengan cara konvensional. Kami memadukan fungsi jalan tol dengan tanggul laut agar fungsinya bisa maksimal dan berjangka panjang,” ungkap Gubernur Ahmad Luthfi dalam pernyataannya.
Untuk penanganan jangka pendek, pemerintah provinsi juga telah mengerahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terlibat langsung membantu masyarakat di 22 desa yang terdampak rob di kawasan Sayung. Hal ini mencakup berbagai intervensi mulai dari perbaikan drainase, penguatan tanggul eksisting, hingga pemberian bantuan darurat bagi warga.
Perluasan lahan dan pembangunan infrastruktur pengendali rob seperti ini merupakan langkah penting dalam membangun ketahanan wilayah pesisir yang selama ini kerap menjadi titik rawan bencana. Semakin tingginya muka air laut akibat perubahan iklim, ditambah dengan penurunan permukaan tanah di kawasan pesisir utara Jawa, menjadikan proyek semacam ini sangat mendesak untuk direalisasikan.
Dengan adanya 134 bidang tanah yang segera dibebaskan, serta kelengkapan administratif yang tengah difinalisasi, proyek tol Semarang-Demak Seksi I akan semakin mendekati fase konstruksi lanjutan. Pembangunan yang berorientasi ganda — antara transportasi dan perlindungan lingkungan — menjadikan proyek ini sebagai contoh nyata bagaimana infrastruktur masa kini harus dibangun dengan perspektif jangka panjang dan keberlanjutan.
Diharapkan dengan percepatan penetapan lokasi dan pembebasan lahan ini, target operasional jalan tol yang juga berfungsi sebagai tanggul laut tersebut dapat tercapai tepat waktu. Pemerintah pun mengajak masyarakat untuk mendukung proses pembangunan ini sebagai bagian dari upaya bersama membangun kawasan pesisir yang tangguh terhadap bencana, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi kawasan Semarang-Demak yang strategis.
