JAKARTA - Upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia (PMI) mendapat sambutan positif di daerah. Salah satunya dari Pemerintah Kota Mataram yang mengapresiasi rencana peluncuran program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi khusus untuk PMI. Namun, pelaksanaan di tingkat daerah masih menanti kejelasan teknis dari pusat.
Program KPR subsidi ini dijadwalkan mulai diluncurkan pada Agustus, dengan target utama para pekerja migran yang baru pulang dari luar negeri. Tujuannya adalah memberikan akses terhadap hunian layak dan terjangkau, sekaligus menciptakan kepastian kepemilikan rumah bagi PMI setelah mereka menyelesaikan masa kerja di luar negeri.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, Rudi Suryawan, mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai pelaksanaan teknis program tersebut. Menurut Rudi, hingga kini belum ada sosialisasi atau panduan resmi dari kementerian terkait yang diterima pemerintah daerah.
"Kami belum tahu secara rinci seperti apa program ini, tapi kami tetap mendukung. Apalagi ini untuk kesejahteraan PMI. Kami masih menunggu petunjuk teknisnya," ujar Rudi.
Rudi menyebutkan bahwa jika program ini benar-benar dijalankan, Pemkot Mataram siap untuk melakukan koordinasi lintas sektor guna mendukung pelaksanaannya di lapangan. Sosialisasi dan pendampingan terhadap calon penerima manfaat menjadi langkah awal yang perlu dilakukan agar program tepat sasaran.
"Sejauh ini memang belum ada sosialisasi dari pihak terkait tentang program KPR untuk PMI ini. Tapi kalau memang ada dan jadi diterapkan, tentu akan kami koordinasikan," imbuhnya.
Ia menilai, PMI asal Kota Mataram berpotensi besar untuk menjadi penerima manfaat dari program ini. Berdasarkan pengamatan Disnaker, banyak pekerja migran dari daerah tersebut yang memiliki penghasilan besar, namun tidak sedikit juga yang mengalami kesulitan mengelola keuangan, terutama karena terjebak utang.
"PMI di Kota Mataram ini rata-rata punya penghasilan yang cukup besar. Bahkan banyak dari mereka sudah punya rumah yang besar-besar. Jadi, program ini potensial untuk lebih mempermudah mereka dalam memiliki rumah," jelas Rudi.
Di sisi lain, ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi para PMI dalam mewujudkan kepemilikan rumah. Salah satunya adalah harga rumah dan tanah yang terus melonjak tiap tahun. Oleh karena itu, program KPR subsidi ini diyakini bisa menjadi jawaban atas keresahan tersebut, terutama bagi mereka yang belum memiliki hunian tetap.
"Program KPR subsidi ini juga dapat menjadi solusi bagi PMI yang berencana memiliki rumah. Terlebih, harga tanah maupun rumah terus meningkat setiap tahunnya," lanjutnya.
Rudi pun berharap agar kementerian terkait segera menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan agar pemerintah daerah dapat melakukan langkah persiapan lebih matang. Ia menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Mataram untuk membantu fasilitasi administrasi dan teknis jika memang program ini benar-benar dilaksanakan.
"Kami berharap segera ada kejelasan teknisnya, supaya bisa kami bantu fasilitasi di tingkat lokal," tegasnya.
Secara nasional, pemerintah pusat memang tengah mendorong skema kebijakan perumahan yang lebih inklusif dan menyasar kelompok rentan, termasuk para pekerja migran. Dalam rencana awal, program rumah KPR subsidi untuk PMI akan mencakup pembangunan sebanyak 20 ribu unit rumah.
Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, sebelumnya menyampaikan bahwa program ini akan disertai dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus perumahan tanpa jaminan. Skema kredit ini akan menawarkan plafon pinjaman maksimal Rp 100 juta per orang, dengan anggaran awal mencapai Rp 201 miliar. Pemerintah menargetkan program ini dapat menjangkau setidaknya 2.769 debitur pada tahap awal peluncuran.
Inisiatif ini tak hanya menjadi solusi atas tantangan kepemilikan rumah bagi PMI, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan negara atas kontribusi mereka dalam mendukung perekonomian nasional. Selain mengirimkan devisa yang besar, PMI juga menjadi tulang punggung bagi banyak keluarga di daerah asal.
Dengan adanya KPR subsidi, para PMI diharapkan tidak hanya pulang membawa penghasilan, tetapi juga dapat menikmati hasil jerih payahnya dalam bentuk hunian layak yang menjadi investasi jangka panjang. Pemerintah daerah seperti Mataram siap mengambil peran untuk memastikan bahwa program ini menyentuh lapisan masyarakat yang tepat.
Namun demikian, efektivitas program ini tetap bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa petunjuk pelaksanaan yang jelas, program sebesar ini berpotensi tidak berjalan optimal. Oleh sebab itu, komunikasi antarlembaga dan kejelasan regulasi menjadi krusial dalam tahap awal implementasinya.
Pemerintah Kota Mataram menegaskan kesiapannya untuk membantu mensukseskan program ini di tingkat lokal, tetapi menanti arah kebijakan dan panduan operasional dari kementerian terkait agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan atau salah sasaran dalam pendataan penerima.
Program KPR untuk pekerja migran diharapkan tak sekadar menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya bagi mereka yang telah berjuang di luar negeri dan ingin membangun kehidupan lebih baik di tanah air.
