JAKARTA - Transformasi wilayah Arun sebagai pusat energi nasional kini diarahkan menuju peran baru yang lebih strategis dalam mendukung agenda transisi energi dan ekonomi hijau. Langkah awal konkret dari arah kebijakan ini terlihat dalam penandatanganan nota kesepahaman antara PT Pema Global Energi dan PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait potensi pengembangan teknologi Carbon Capture Storage (CCS) dan/atau Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) di Lapangan Arun, Wilayah Kerja B, Aceh.
Kolaborasi dua perusahaan ini menjadi langkah awal dalam membangun sistem penyimpanan karbon yang mendukung upaya dekarbonisasi industri pupuk dan migas. Pemerintah Aceh menyambut baik inisiatif tersebut, memandangnya sebagai wujud nyata komitmen mendukung pengurangan emisi karbon serta membangun ekosistem energi yang lebih berkelanjutan.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengungkapkan optimismenya terhadap proyek tersebut. “Teknologi Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon yang diusung dalam kerja sama ini, sejalan dengan visi Aceh menuju ekonomi hijau dan rendah emisi,” tuturnya dalam sambutannya.
Menurut Gubernur, pemanfaatan infrastruktur yang telah ada di wilayah Arun memberi keunggulan tersendiri. Wilayah ini sebelumnya dikenal sebagai sentra energi nasional. Kini, dengan pendekatan baru yang berbasis teknologi penyimpanan karbon, Arun diposisikan untuk mengambil peran penting dalam transformasi energi nasional.
“Dengan infrastruktur yang sudah ada, kami yakin proyek ini dapat menjadi contoh nasional dalam pengurangan emisi industri pupuk dan minyak bumi,” tegasnya.
Lebih jauh, ia juga menekankan bahwa keberadaan proyek strategis ini berpotensi memberikan dampak luas, termasuk membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, menarik lebih banyak investasi ke Aceh, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor penunjang.
Namun, Gubernur juga memberikan penekanan pada pentingnya aspek regulasi dan keselamatan dalam implementasi proyek. “Seluruh kegiatan harus mengikuti aturan teknis dan keselamatan, serta berada di bawah pengawasan BPMΑ (Badan Pengelola Migas Aceh),” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa keberhasilan proyek ini tidak hanya diukur dari sisi teknis dan ekonomi, tetapi juga dari kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, keterbukaan data, dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi krusial, termasuk peran penting dari BPMA sebagai lembaga yang menjembatani sinergi antara kedua level pemerintahan.
“Kepada BPMA, kami berharap dapat memperkuat peran koordinatif antara pusat dan daerah agar program strategis ini berjalan selaras,” tambahnya.
Dalam jangka panjang, Pemerintah Aceh berharap kolaborasi seperti ini menjadi pijakan untuk menghadirkan masa depan yang kompetitif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Bukan hanya untuk Aceh, tetapi sebagai model nasional untuk transformasi wilayah industri menuju perekonomian rendah karbon.
Komitmen dalam kolaborasi ini menunjukkan bahwa sektor energi dan industri Indonesia mulai serius menanggapi isu perubahan iklim. Di tengah tekanan global untuk mengurangi emisi dan beralih ke energi bersih, proyek CCS/CCUS menjadi teknologi yang semakin relevan.
Dengan adanya kerja sama antara perusahaan energi daerah dan BUMN seperti Pupuk Indonesia, sinergi antara sektor publik dan swasta pun semakin diperkuat. Pengembangan teknologi penyimpanan karbon ini dipandang sebagai solusi realistis dalam menurunkan emisi di sektor yang sulit diturunkan seperti pupuk dan migas, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Lebih dari sekadar proyek teknologi, kerja sama ini membawa harapan besar bagi Provinsi Aceh untuk mengambil bagian penting dalam panggung transformasi energi nasional. Dukungan penuh dari pemerintah daerah, kesiapan infrastruktur yang memadai, serta komitmen terhadap keberlanjutan menjadikan proyek ini sebagai titik tolak penting.
Jika sukses, wilayah Arun tak hanya akan kembali berkontribusi sebagai pusat energi, tetapi juga menjadi pionir dalam menjawab tantangan lingkungan dengan pendekatan teknologi yang inovatif. Pemerintah Aceh pun menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dapat membentuk jalan baru menuju ekonomi yang inklusif dan hijau.
