JAKARTA - Dalam upaya memperkuat posisi fiskal nasional di tengah kebutuhan belanja besar-besaran, pemerintah Indonesia tengah mengkaji opsi baru untuk menambah pemasukan negara. Salah satu opsi yang mencuat adalah rencana pungutan ekspor batu bara, komoditas andalan yang selama ini menopang perekonomian nasional.
Langkah ini tak hanya mencerminkan upaya konkret dalam memperluas basis penerimaan negara, tetapi juga menyoroti dinamika pengelolaan sumber daya alam yang semakin kompleks. Sebagai eksportir batu bara termal terbesar di dunia, Indonesia memiliki ruang gerak yang cukup untuk menyesuaikan kebijakan fiskal di sektor ini, utamanya saat harga batu bara berada pada level tinggi.
Pernyataan dari seorang pejabat senior pemerintah mengonfirmasi bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan pungutan tersebut, yang bisa saja dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Tarif pungutan hanya akan dikenakan kepada penambang ketika harga batu bara melambung, sehingga mekanisme ini bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kondisi pasar.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak akan bersifat permanen, namun akan mempertimbangkan aspek keadilan dan kontribusi terhadap negara. “Tarif tersebut akan dipungut dari para penambang hanya ketika harga batu bara tinggi,” ujarnya kepada awak media.
Menopang Ambisi Belanja Pemerintah
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan arah kebijakan fiskal yang ekspansif dengan meluncurkan berbagai program strategis seperti makanan gratis untuk anak sekolah dan pengembangan perumahan rakyat. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, diperlukan pendanaan yang memadai. Oleh karena itu, pungutan ekspor batu bara dipandang sebagai salah satu sumber tambahan yang potensial.
Industri pertambangan, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional, memang tak lepas dari perhatian pemerintah. Namun, dengan royalti yang meningkat dan kewajiban penempatan dana ekspor di bank lokal selama setahun, para pelaku usaha di sektor ini mulai merasakan tekanan tambahan. Rencana pungutan ekspor pun menambah daftar tantangan yang harus dihadapi.
“Jika harga bagus, maka mereka harus membagi sebagian pendapatan tersebut dengan negara. Tetapi jika harga tidak ekonomis, maka kita tidak boleh membebani bisnis,” tutur Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam pernyataannya yang menegaskan keseimbangan antara pendapatan negara dan keberlanjutan bisnis.
Reaksi Industri dan Kekhawatiran Pelaku Usaha
Sejumlah pihak di industri menanggapi rencana pungutan ini dengan hati-hati. Gita Mahyarani, pelaksana tugas Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia, menekankan pentingnya kajian yang mendalam sebelum kebijakan ini diimplementasikan. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan tidak hanya potensi pendapatan negara, tetapi juga dampaknya terhadap kelangsungan bisnis dan ketahanan energi nasional.
"Asosiasi sedang mencari kejelasan lebih lanjut tentang pungutan yang diusulkan," ungkap Gita, mengisyaratkan masih adanya ketidakpastian yang dirasakan oleh para pelaku usaha.
Sementara itu, rencana ini juga mulai berdampak pada pergerakan pasar modal. Beberapa saham perusahaan tambang batu bara mengalami penurunan meski Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara umum menguat. PT Indika Energy dan PT Bukit Asam tercatat melemah 0,8%, mencerminkan kekhawatiran investor terhadap prospek pendapatan dan stabilitas kebijakan.
Analis Bloomberg Intelligence, Mary Ellen Olson, dalam catatannya menyebut bahwa kebijakan ini bisa menambah risiko pembiayaan ulang bagi perusahaan-perusahaan dengan imbal hasil tinggi yang memiliki likuiditas dan diversifikasi terbatas. Perusahaan seperti Indika Energy, PT Medco Energi Internasional, PT Mineral Industri Indonesia, dan PT Freeport Indonesia disebut sebagai yang paling berpotensi terdampak.
Potensi Ekspansi ke Komoditas Lain
Tak hanya batu bara, pemerintah juga mempertimbangkan kebijakan serupa untuk ekspor emas. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memperluas skema penerimaan berbasis sumber daya alam secara selektif.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk respons pemerintah terhadap fluktuasi harga komoditas global dan kebutuhan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi domestik. Selama ini, saat harga komoditas global melonjak, banyak negara berupaya mengamankan bagian lebih besar dari keuntungan yang dihasilkan oleh eksploitasi sumber daya alam mereka, dan Indonesia tampaknya akan mengikuti arah serupa.
Namun demikian, pendekatan ini tetap membutuhkan perumusan yang matang agar tidak menimbulkan kontraproduktif di sektor investasi dan kegiatan ekspor. Pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara mendorong penerimaan negara dan mempertahankan iklim usaha yang kondusif.
Menuju Kebijakan yang Lebih Berimbang
Rencana pungutan ekspor batu bara menempatkan pemerintah pada posisi strategis yang menantang. Di satu sisi, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat anggaran negara demi mengeksekusi berbagai program sosial-ekonomi. Di sisi lain, sektor pertambangan merupakan kontributor penting terhadap ekspor dan ketenagakerjaan.
Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang hati-hati, inklusif, dan berbasis data akan menjadi kunci. Keterlibatan para pemangku kepentingan, termasuk asosiasi industri dan perusahaan tambang, menjadi penting dalam proses perumusan agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan berkeadilan.
Pungutan ekspor yang berbasis harga menjadi salah satu alternatif inovatif dalam skema perpajakan sektoral, namun pelaksanaannya harus memastikan tidak menciptakan ketidakpastian baru di tengah iklim investasi yang sedang mencari stabilitas. Jika berhasil diimplementasikan dengan tepat, langkah ini bisa menjadi model tata kelola sumber daya alam yang adaptif dan berkelanjutan di masa depan.
