JAKARTA - Menjaga kualitas demokrasi tidak hanya berhenti saat hari pemungutan suara selesai digelar. Di Kabupaten Banyumas, semangat menjaga demokrasi terus hidup dalam bentuk program pendidikan politik berkelanjutan, terutama bagi para pemilih pemula. Bawaslu Banyumas mengambil langkah strategis untuk menanamkan pemahaman demokrasi sejak dini, menjelang Pemilu 2029.
Langkah ini bukan sekadar pelengkap, tapi bagian integral dari transformasi kelembagaan. Pascapemilu 2024, Bawaslu Banyumas melakukan digitalisasi data kepemiluan, termasuk dokumentasi pelanggaran dan sengketa. Hal ini menjadi pondasi transparansi dan efisiensi yang diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas, Imam Arif Setiadi, menyampaikan bahwa transformasi digital ini adalah awal dari rangkaian upaya panjang menuju Pemilu yang lebih partisipatif dan berkualitas.
“Pascapemilu 2024, kegiatan yang kami lakukan saat ini berupa digitalisasi seluruh dokumen kepemiluan, termasuk data pelanggaran dan sengketa pemilu. Semua terdokumentasi dalam sistem digital agar lebih efisien dan transparan,” ujar Imam.
Namun digitalisasi hanyalah satu sisi dari pendekatan. Imam menjelaskan bahwa langkah strategis lain yang kini digencarkan adalah pendekatan kultural dan edukatif melalui berbagai kanal yang menyasar langsung masyarakat, khususnya generasi muda dan komunitas akar rumput. Salah satu program unggulannya adalah pengaktifan kembali Desa Pengawasan, yang bertujuan meningkatkan kesadaran warga desa dalam mengawal proses demokrasi di lingkup lokal.
Desa Pengawasan bukan sekadar simbol keterlibatan desa dalam proses pemilu, melainkan menjadi wadah partisipatif untuk mengawasi tahapan pemilu secara menyeluruh. Dalam konteks ini, masyarakat desa diajak tidak hanya memahami hak pilih, tapi juga ikut memastikan setiap proses berlangsung adil dan bebas dari kecurangan.
Selain itu, pendidikan politik bagi pelajar pun dijalankan melalui program Saka Adiyaksa Pemilu, yang berbasis gerakan Pramuka di sekolah-sekolah. Imam menyampaikan bahwa program ini kini telah dijalankan di empat sekolah, dan pada tahun 2025 ditargetkan berkembang hingga sepuluh sekolah.
"Program tersebut menyasar pemilih pemula agar lebih siap dan cerdas dalam menggunakan hak pilih mereka," katanya.
Saka Adiyaksa menjadi media pendidikan kepemiluan yang membumi, memadukan semangat kepramukaan dengan nilai-nilai demokrasi. Para pelajar yang tergabung di dalamnya dilatih untuk memahami tahapan pemilu, tugas lembaga penyelenggara, hingga pentingnya menjaga integritas suara.
Dalam upaya menjangkau lebih banyak kelompok, Bawaslu Banyumas juga meluncurkan inisiatif yang lebih fleksibel dan mobile: podcast keliling. Program ini menyasar kelompok marginal seperti pedagang pasar hingga komunitas-komunitas akar rumput yang seringkali luput dari pendidikan politik formal. Melalui pendekatan yang santai dan dialogis, Bawaslu menghadirkan tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, serta kepala organisasi perangkat daerah untuk membahas isu-isu kepemiluan secara terbuka.
"Ini menjadi bagian dari edukasi publik secara terbuka. Program pendidikan politik ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan jangka panjang menuju Pemilu 2029, termasuk melalui perekrutan kader pengawasan dan evaluasi mekanisme seleksi penyelenggara pemilu ad hoc yang lebih profesional dan berintegritas," ujar Imam lebih lanjut.
Partisipasi masyarakat menjadi titik tekan Bawaslu Banyumas. Mereka tidak hanya diposisikan sebagai objek penerima informasi, tapi juga dilibatkan sebagai subjek aktif dalam pengawasan proses demokrasi. Imam menegaskan bahwa kesadaran politik masyarakat perlu dibangun sejak tahapan awal, bukan hanya menjelang hari pemungutan suara.
Ia menambahkan bahwa pihaknya aktif menggandeng anak muda dalam berbagai forum kepemudaan maupun jaringan relawan pengawas pemilu. Pelibatan pemuda menjadi strategi penting karena merekalah yang akan mewarisi estafet demokrasi ke depan.
“Kami ingin pengawasan partisipatif menjadi gerakan bersama. Masyarakat tidak hanya menjadi objek, juga subjek dalam demokrasi," tegas Imam.
Bersama masyarakat, Bawaslu Banyumas berharap mampu menciptakan ekosistem pengawasan yang inklusif dan berkelanjutan. Pendidikan politik yang dilakukan hari ini menjadi bekal penting menghadapi tantangan Pemilu 2029. Dengan keterlibatan masyarakat secara aktif, khususnya pemilih pemula dan kelompok marginal, diharapkan kualitas demokrasi tidak hanya meningkat dari sisi partisipasi, tetapi juga dalam hal integritas dan kredibilitas proses.
Melalui sinergi program yang menyasar dari desa hingga sekolah, dari pedagang pasar hingga pelajar Pramuka, Bawaslu Banyumas menunjukkan bahwa membangun demokrasi adalah proses panjang yang memerlukan pendekatan komprehensif, sabar, dan terus menerus. Bukan hanya menyasar hasil akhir di bilik suara, tetapi juga membangun kesadaran kolektif untuk menjaga suara itu sejak awal.
