JAKARTA - Pemerintah memastikan tidak ada perubahan tarif listrik untuk seluruh golongan pelanggan, baik yang mendapat subsidi maupun yang tidak. Keputusan ini membuat harga token listrik tetap konsisten, memberikan kepastian bagi pelanggan rumah tangga dalam mengelola anggaran energinya.

Keputusan ini diambil sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendorong daya saing industri nasional. Untuk Triwulan III (Juli–September), tarif listrik tetap sama seperti Triwulan II. Artinya, pelanggan rumah tangga tidak perlu mengkhawatirkan lonjakan biaya listrik akibat kenaikan tarif dasar.

Melalui aplikasi PLN Mobile, harga token listrik bisa dicek langsung oleh pelanggan. Misalnya, pembelian token senilai Rp 50.000 akan ditagihkan senilai yang sama jika dibeli lewat kanal resmi PLN. Namun, jika pembelian dilakukan lewat platform lain seperti e-commerce, konsumen perlu memperhatikan adanya tambahan biaya administrasi.

Yang menarik, dalam sistem listrik prabayar, nominal rupiah yang dibayarkan tidak langsung mencerminkan daya listrik yang diperoleh. Token listrik dikonversi menjadi kilowatt hour (kWh) sesuai tarif dasar listrik yang berlaku. Oleh karena itu, meski pelanggan membeli token dengan jumlah uang yang sama, jumlah kWh yang diperoleh bisa bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti lokasi dan besaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Perbedaan biaya admin dan PPJ ini turut memengaruhi daya listrik yang masuk ke meteran pelanggan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa tidak semua daerah memiliki konversi token listrik yang sama, meskipun nominal pembeliannya serupa.

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, berikut adalah rincian tarif listrik per kWh bagi pelanggan rumah tangga baik yang menerima subsidi maupun tidak:

Tarif listrik subsidi:

Rumah tangga 450 VA: Rp 415 per kWh

Rumah tangga 900 VA bersubsidi: Rp 605 per kWh

Rumah tangga 900 VA (Rumah Tangga Mampu/RTM): Rp 1.352 per kWh

Rumah tangga 1.300–2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh

Rumah tangga 3.500 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh

Tarif listrik nonsubsidi:

R-1/TR 900 VA: Rp 1.352 per kWh

R-1/TR 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh

R-1/TR 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh

R-2/TR 3.500–5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh

R-3/TR 6.600 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh

Sistem prabayar memberikan fleksibilitas dalam pengeluaran, tetapi tetap memerlukan pemahaman tentang cara menghitung konversi token. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah perhitungan nilai kWh berdasarkan pajak dan tarif dasar.

Untuk menghitung berapa kWh yang didapat dari pembelian token, pelanggan perlu mengetahui besar PPJ yang berlaku di daerahnya. PPJ ini biasanya berkisar antara 3 sampai 10 persen. Setelah mengetahui besaran PPJ, rumus perhitungan kWh adalah sebagai berikut:

(Harga token - PPJ) / Tarif dasar listrik = kWh yang didapat

Sebagai contoh:

Harga token: Rp 50.000

PPJ 3%: Rp 1.500

Tarif dasar listrik: Rp 1.444,70 per kWh

Maka, kWh yang diperoleh adalah:
(Rp 50.000 - Rp 1.500) / Rp 1.444,70 = sekitar 33,57 kWh

Dengan perhitungan tersebut, pelanggan nonsubsidi dengan daya 1.300 VA yang membeli token senilai Rp 50.000 di daerah dengan PPJ 3 persen akan mendapatkan daya listrik sebesar 33,57 kWh.

Sistem token prabayar memang mendorong konsumen untuk lebih cermat dalam menggunakan listrik. Mereka secara langsung bisa memantau konsumsi dan efisiensi, serta menyesuaikan pengeluaran bulanan dengan kebutuhan aktual.

Namun, sebagian masyarakat masih menghadapi tantangan ketika mendapati token cepat habis. Terkadang, hal itu bukan disebabkan oleh kesalahan dalam konversi token, melainkan oleh kebiasaan konsumsi listrik yang tinggi. Misalnya, penggunaan alat elektronik besar tanpa manajemen waktu yang baik bisa mempercepat habisnya kWh yang dimiliki.

PLN sendiri terus mengedukasi pelanggan tentang cara cermat mengelola konsumsi listrik, termasuk memanfaatkan fitur monitoring pemakaian di aplikasi PLN Mobile. Upaya ini penting untuk mendorong gaya hidup hemat energi sekaligus membantu pelanggan memahami sistem kelistrikan yang digunakan.

Dengan harga token yang stabil dan tarif dasar yang tidak berubah, konsumen rumah tangga memiliki kepastian dalam perencanaan anggaran bulanan. Pemerintah pun berharap stabilitas ini dapat memberikan efek positif bagi daya beli masyarakat secara umum.

Konsistensi tarif yang dijaga sepanjang triwulan ini menjadi indikator bahwa pemerintah dan PLN berusaha menjaga keseimbangan antara kebutuhan konsumen dan keberlanjutan pasokan energi nasional. Di tengah ketidakpastian global, kepastian harga listrik menjadi salah satu instrumen stabilitas domestik yang signifikan.