JAKARTA - Dalam upaya memperluas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Badung mulai mempertimbangkan berbagai potensi yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Salah satu potensi yang kini mulai dilirik adalah pendapatan dari retribusi parkir pesawat di Bandara Ngurah Rai. Gagasan ini mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Badung yang membahas sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda), di mana salah satu fraksi memberikan masukan kepada Bupati Badung Wayan Adi Arnawa untuk mengevaluasi peluang tersebut.
Menanggapi masukan dari fraksi tersebut, Bupati Adi Arnawa menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hal itu melalui komunikasi dengan pihak pengelola bandara, dalam hal ini PT Angkasa Pura I. Ia mengakui bahwa ide tersebut patut dipertimbangkan, namun tetap harus dipastikan terlebih dahulu mengenai aspek regulasi dan kewenangan.
“Apakah sesuai dengan kewenangan dan regulasinya, tentu tidak serta merta bisa didapatkan. Apakah kita punya kewenangan untuk itu. Kalau memang ada, tentu kami akan memanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) karena potensi parkir pesawat sangat besar. Kita akan coba koordinasikan,” ujar Adi Arnawa.
Kehadiran Bupati Adi Arnawa dalam rapat paripurna tersebut tidak hanya untuk merespons isu retribusi parkir pesawat, tetapi juga menanggapi pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi terhadap tiga raperda strategis. Ketiga raperda yang dibahas meliputi Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung tahun 2025-2029, Raperda Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Badung Tahun 2025.
Dalam forum tersebut, semua fraksi menyatakan dukungannya terhadap arah pembangunan lima tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam RPJMD yang diusulkan. Mereka menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Hal ini juga sejalan dengan visi Pemkab Badung untuk mewujudkan pariwisata berkualitas yang berpijak pada nilai-nilai lokal seperti Sat Kerthi Loka Bali.
“Semua fraksi melihat hal itu mampu menjawab pembangunan 5 tahun ke depan dan semua menekankan pada sektor infrastruktur,” ujar Adi Arnawa, yang berasal dari Pecatu, Kuta Selatan.
Selain infrastruktur, Bupati juga menyoroti sektor-sektor strategis lainnya seperti pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Badung. Menurutnya, pendekatan holistik yang menyentuh berbagai sektor penting akan memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.
Tidak hanya itu, Adi Arnawa juga menyampaikan bahwa masukan fraksi terhadap optimalisasi pendapatan daerah akan menjadi motivasi bagi pemerintah untuk bekerja lebih serius, khususnya dalam memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran, yang selama ini menjadi andalan Badung.
“Mudah-mudahan dengan PU fraksi tadi setidaknya mampu memotivasi untuk bekerja serius untuk optimalisasi pendapatan khususnya dari pajak hotel dan restoran. Muaranya tentu untuk kesejahteraan masyarakat Badung,” jelasnya.
Seiring dengan pembahasan tersebut, wacana mengenai potensi pendapatan dari parkir pesawat di bandara menjadi salah satu poin yang menyita perhatian. Meski belum dipastikan realisasinya, isu ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif baik di eksekutif maupun legislatif untuk terus menggali potensi-potensi baru dalam peningkatan PAD, tanpa membebani masyarakat secara langsung.
Pengelolaan retribusi atas fasilitas bandara, seperti parkir pesawat, memang berada di wilayah abu-abu kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, pendekatan koordinatif dengan pihak pengelola seperti Angkasa Pura menjadi langkah awal yang penting. Jika ternyata terdapat celah regulasi yang memungkinkan daerah mendapat bagian dari aktivitas ekonomi di kawasan bandara, maka hal itu bisa menjadi terobosan strategis dalam penguatan fiskal daerah.
Rapat paripurna DPRD Badung tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti dan dihadiri oleh Wakil Ketua AA Ngurah Ketut Agus Nadhi Putra, Made Wijaya, dan Made Sunarta. Turut hadir pula para pimpinan OPD, perwakilan Forkopimda, serta undangan lainnya. Keterlibatan lengkap para pengambil keputusan dalam forum ini menjadi bukti keseriusan Pemkab Badung dalam membangun konsolidasi lintas lembaga guna mencapai tujuan pembangunan daerah.
Dengan adanya dorongan untuk menggali sumber PAD baru, termasuk potensi parkir pesawat, serta penguatan kebijakan pembangunan melalui RPJMD dan reformulasi anggaran, Pemkab Badung menunjukkan komitmennya untuk terus berinovasi dan menjaga keberlanjutan ekonomi daerah. Semua langkah ini bermuara pada satu hal: meningkatkan kesejahteraan masyarakat Badung secara merata dan berkelanjutan.
