JAKARTA - Di tengah upaya mempererat hubungan bilateral dan memperluas peran strategis dalam diplomasi ekonomi, Indonesia bersiap menancapkan pengaruhnya di Tanah Suci melalui pembangunan kawasan Kampung Haji. Proyek ini akan dipimpin oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai pemegang kendali utama. Penunjukan ini menandai peran baru Danantara dalam proyek luar negeri yang tak sekadar bersifat investasi, tetapi juga sarat dimensi sosial dan keagamaan.
“Karena ini bisa bersifat komersial juga nanti ini bisa kita lihat kombinasinya, tetapi kita Danantara yang akan me-lead ini,” ujar CEO BPI Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Pembangunan Kampung Haji tersebut ditujukan untuk memberikan fasilitas dan dukungan terbaik kepada jemaah haji dan umrah asal Indonesia. Dalam skema jangka panjang, proyek ini diharapkan mampu menjadi titik temu antara pelayanan ibadah dan kepentingan ekonomi melalui pengembangan kawasan yang terintegrasi.
Optimalisasi Layanan Jemaah Haji dan Umrah
Proyek Kampung Haji ini dirancang agar para jemaah asal Indonesia dapat menjalankan ibadah haji dan umrah dengan lebih optimal, baik dari sisi akomodasi, pelayanan kesehatan, logistik, maupun fasilitas penunjang lainnya. Dengan jumlah jemaah yang tiap tahunnya terus meningkat, Indonesia memandang perlunya infrastruktur pendukung di lokasi terdekat dengan pusat ibadah di Mekah.
Rosan menyebut bahwa kawasan yang disediakan untuk proyek ini terdiri dari delapan plot lahan, dengan karakteristik yang bervariasi baik dari segi kontur maupun kondisi permukiman. Beberapa bagian dari lahan tersebut bahkan masih dihuni oleh penduduk lokal.
“Masih ada beberapa penduduknya juga. Untuk penduduknya ini, itu akan menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi,” ucap Rosan.
Tenggat Ketat dan Desain Segera Dikirim
Pemerintah Arab Saudi, menurut Rosan, memberikan tenggat waktu hingga Oktober 2025 kepada Indonesia untuk mengirimkan desain dan rencana infrastruktur Kampung Haji. Ini berarti Indonesia harus bergerak cepat menyusun masterplan yang tidak hanya menjawab kebutuhan jemaah tetapi juga memenuhi standar teknis dan estetika kawasan Mekah.
“Kita juga diminta untuk mengajukan pengajuan dari segi infrastrukturnya, desainnya yang harus kita lakukan di dalam bulan Oktober ini,” jelas Rosan.
Penetapan tenggat ini mencerminkan keseriusan dan kecepatan proses dari pihak Arab Saudi, sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia untuk menunjukkan komitmen serta kapasitas teknis dalam menjalankan proyek besar ini.
Buah Diplomasi Tingkat Tinggi
Inisiatif proyek Kampung Haji ini tidak hadir secara tiba-tiba. Rosan menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan hasil dari pertemuan langsung antara Presiden Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Pertemuan itu menghasilkan kesepahaman strategis untuk memperkuat kerja sama di sektor keagamaan dan ekonomi antar kedua negara.
“Jadi ini adalah tanahnya itu freehold, hak penuh. Untuk pertama kali ini diubah. Jadi undang-undang ini diubah,” kata Rosan.
Pernyataan ini mengacu pada kebijakan penting dari pemerintah Arab Saudi yang disebut telah merevisi aturan larangan kepemilikan tanah oleh pihak asing di wilayah Mekah. Ini adalah langkah revolusioner, mengingat sebelumnya kawasan suci seperti Mekah tertutup bagi kepemilikan asing, bahkan untuk negara-negara dengan hubungan diplomatik erat.
Dengan revisi undang-undang ini, lahan untuk Kampung Haji dipastikan berstatus kepemilikan penuh (freehold)—sebuah kemajuan luar biasa dalam konteks hubungan internasional dan simbol kepercayaan tinggi dari Arab Saudi terhadap Indonesia.
Kombinasi Fungsi Sosial dan Komersial
Rosan juga menekankan bahwa pembangunan Kampung Haji tidak hanya bersifat sosial dan keagamaan, tetapi juga berpotensi memiliki nilai komersial, yang akan dikaji lebih lanjut. Ini membuka peluang besar bagi pelibatan sektor swasta nasional dalam bentuk pengelolaan hotel, transportasi, kuliner halal, klinik kesehatan, hingga toko oleh-oleh dan layanan logistik jemaah.
Jika dikemas dengan pendekatan yang tepat, proyek ini bisa menghasilkan keuntungan jangka panjang tanpa mengabaikan misi pelayanan jemaah. Bahkan, bukan tidak mungkin kawasan ini menjadi contoh kerja sama luar negeri yang membawa efek ganda—spiritual dan ekonomi.
Tantangan Implementasi dan Langkah Selanjutnya
Walau proyek ini menjanjikan dari berbagai aspek, tantangan dalam implementasinya tidak kecil. Desain kawasan harus sesuai dengan karakteristik Mekah yang ketat dari sisi arsitektur dan tata ruang. Belum lagi, proses akuisisi lahan yang sebagian masih dihuni warga lokal, meski menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi, tetap bisa memengaruhi timeline proyek.
Dari sisi manajemen, Danantara akan menjadi koordinator utama, sekaligus representasi Indonesia di mata pemerintah Arab Saudi. Lembaga ini akan menjadi penentu apakah rencana ambisius tersebut bisa dieksekusi secara konkret dan tepat waktu.
Kesimpulan: Misi Spiritual dan Visi Investasi Global
Pembangunan Kampung Haji di Mekah adalah langkah simbolik sekaligus strategis. Di satu sisi, proyek ini menunjukkan kepedulian Indonesia terhadap kebutuhan ibadah warganya di luar negeri. Di sisi lain, proyek ini menunjukkan bahwa Indonesia tak hanya menjadi pengirim jemaah terbanyak di dunia, tetapi juga siap menjadi pemain utama dalam penyediaan layanan ibadah internasional.
Dipimpin oleh Danantara, proyek ini juga menjadi cermin bagaimana diplomasi tingkat tinggi bisa menghasilkan peluang investasi konkret. Keberhasilan proyek ini akan menjadi penanda kemampuan Indonesia tidak hanya dalam hal spiritualitas, tetapi juga dalam mengeksekusi proyek global dengan nilai ekonomi dan simbolisme keagamaan yang tinggi.
