JAKARTA - Langkah strategis dalam percepatan digitalisasi daerah kini semakin nyata di Kabupaten Boyolali. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali mengambil inisiatif dengan menggandeng Bank Jateng dan Bank Indonesia untuk meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) QRIS, sebuah instrumen keuangan digital yang diharapkan mampu mendorong efisiensi transaksi, khususnya dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah.
Dalam sebuah acara resmi yang diselenggarakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Boyolali dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Pemkab Boyolali dari Pendopo Gede, para pemangku kebijakan hadir secara langsung untuk menyaksikan peluncuran perdana produk digital tersebut.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Bupati Boyolali Agus Irawan, Wakil Bupati Dwi Fajar Nirwana, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Wiwis Trisiwi Handayani. Selain dari unsur pemerintah daerah, hadir pula Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo, Dwiyanto Cahyo Sumirat, serta Direktur Digital dan Bisnis Konsumer Bank Jateng, Eko Tri Prasetyo, sebagai mitra penting dalam implementasi program digital ini.
Bank Indonesia menyatakan bahwa peluncuran KKI QRIS Pemkab Boyolali adalah bagian dari arah kebijakan nasional dalam kerangka Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Dwiyanto Cahyo Sumirat menyampaikan bahwa digitalisasi seperti ini bukan hanya sejalan dengan kebijakan pusat, tetapi juga menjadi sarana untuk mempercepat pemanfaatan anggaran.
“Dengan adanya KKI ini maka pemanfaatan anggaran bisa lebih cepat sehingga dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat juga lebih cepat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bank Indonesia menyebut bahwa kolaborasi dengan Bank Jateng mencakup pengembangan layanan mobile banking (m-Banking) yang akan dimanfaatkan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam transaksi keuangan menggunakan QRIS. Nantinya, setiap OPD akan menunjuk satu pengguna untuk menggunakan akun m-Banking yang terhubung dengan KKI QRIS.
Hal ini diharapkan memberikan keleluasaan dalam mengelola keuangan operasional, tanpa perlu menunggu prosedur birokrasi yang berbelit. Setiap transaksi yang dilakukan dengan QRIS bahkan dapat mencapai nominal maksimal Rp 10 juta, dengan jaminan keamanan dari sistem Bank Indonesia.
“Jadi UMKM bisa cepat dapat uangnya, anggaran bisa cepat terealisasi di awal tahun, lebih aman, lebih transparan, lebih handal,” jelas Dwiyanto menambahkan.
Bank Jateng, sebagai bank daerah yang menjadi mitra strategis Pemkab Boyolali dalam digitalisasi ini, menyatakan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan transaksi digital melalui KKI QRIS. Eko Tri Prasetyo, Direktur Digital dan Bisnis Konsumer Bank Jateng, menyampaikan apresiasinya atas langkah inovatif yang diambil oleh Pemkab Boyolali.
“Harapannya ya pasti untuk transaksinya naik, nominalnya naik, kemudian lebih transparan dan Pemerintah Daerah bisa kita support terus,” ungkap Eko.
Menurutnya, digitalisasi transaksi tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Langkah ini sejalan dengan program nasional yang mendorong peningkatan literasi keuangan digital serta penerapan teknologi dalam tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Bupati Boyolali Agus Irawan dalam sambutannya mengajak seluruh OPD agar segera beradaptasi dengan sistem transaksi digital menggunakan KKI QRIS. Ia menyebut bahwa percepatan peredaran uang di masyarakat akan semakin terasa jika OPD mampu memanfaatkan fasilitas ini secara optimal.
“Dengan digitalisasi ini, dengan QRIS ini, kita berharap percepatan untuk perputaran perekonomian yang ada di Kabupaten Boyolali akan lebih meningkat lagi,” kata Agus.
Menurut Agus, sistem digital menawarkan banyak keunggulan, termasuk keamanan karena adanya rekam jejak digital dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, potensi penyimpangan juga bisa diminimalisasi. Ia juga berharap agar UMKM lokal dapat ikut menikmati manfaat langsung dari sistem ini melalui kerja sama yang cepat dan transparan dengan instansi pemerintah.
“Dengan KKI QRIS ini pembayaran bisa langsung lunas tanpa harus menunggu dokumen pertanggungjawaban yang cukup lama,” lanjutnya.
Implementasi digitalisasi dalam transaksi pemerintah ini membuka peluang besar bagi pelaku UMKM untuk lebih aktif dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan sistem yang lebih terbuka dan efisien, pelaku usaha kecil dan menengah tidak lagi terkendala oleh prosedur pembayaran yang rumit dan berlarut.
Setelah peluncuran resmi dilakukan oleh Bupati, Sekretaris Daerah Wiwis Trisiwi Handayani melakukan simulasi penggunaan KKI QRIS, yang dijadikan contoh bagi seluruh OPD dalam menghadirkan perubahan nyata dalam sistem pengelolaan keuangan.
Momentum ini menjadi titik awal penting bagi Boyolali untuk bertransformasi menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih modern dan efisien. Peluncuran KKI QRIS bukan sekadar simbol inovasi, tetapi merupakan komitmen nyata pemerintah daerah untuk mempercepat layanan publik yang berbasis digital dan inklusif.
Dengan kolaborasi yang kuat antara Pemkab, Bank Jateng, dan Bank Indonesia, serta dukungan penuh dari seluruh OPD dan UMKM, digitalisasi keuangan di Boyolali diharapkan menjadi model yang bisa direplikasi oleh daerah-daerah lain dalam mewujudkan visi Indonesia digital.
