JAKARTA - Dalam upaya menciptakan sistem distribusi energi yang lebih tangguh dan efisien, anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mengusulkan terobosan baru untuk pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Usulan tersebut bukan hanya menjawab tantangan jangka pendek akibat gangguan distribusi, tetapi juga membuka opsi jangka panjang yang lebih aman dan berkelanjutan.
Gagasan ini mencuat setelah infrastruktur jalan nasional Gumitir mengalami penutupan yang berdampak langsung pada suplai logistik, termasuk pasokan BBM ke wilayah Jember. Dalam kondisi tersebut, Rivqy Abdul Halim menyampaikan pentingnya diversifikasi jalur distribusi energi. Salah satu alternatif strategis yang ia dorong adalah penggunaan moda transportasi kereta api.
"Alhamdulillah, hari ini terlaksana pertemuan antara Pertamina, KAI, dan Bupati Jember. Saya menginisiasi agar suplai BBM ke Jember tidak hanya melalui truk tangki, tetapi juga melalui kereta api," ujar Rivqy saat mengunjungi Kantor Pertamina Depot Sales di Jember.
Ia menilai jalur kereta api memiliki keunggulan dalam hal ketahanan distribusi dibandingkan dengan moda jalan raya yang rentan terganggu akibat bencana alam atau kondisi infrastruktur yang tidak stabil. Selain itu, moda ini juga dinilai lebih ramah lingkungan dan memiliki kapasitas angkut yang lebih besar dalam satu kali perjalanan.
Menurut Rivqy, ada lahan yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai depo BBM di kawasan Rambipuji, Jember. Namun, ia menegaskan bahwa segala rencana tersebut harus didahului dengan kajian teknis mendalam. Hal ini termasuk evaluasi zona penyangga (buffer zone) serta aspek keselamatan masyarakat sekitar.
"Ada lahan di Rambipuji yang memungkinkan digunakan sebagai depo BBM, namun harus melalui kajian teknis mendalam, termasuk soal buffer zone dan aspek keselamatan masyarakat. Kita belajar dari insiden di Plumpang (Jakarta), jangan sampai kejadian serupa terulang," tuturnya, menyinggung tragedi kebakaran yang terjadi di depo BBM Plumpang beberapa waktu lalu.
Secara kebutuhan, Kabupaten Jember mengonsumsi antara 900 ribu hingga 1 juta liter BBM per hari. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 100 unit truk tangki. Jika pasokan hanya bertumpu pada distribusi darat, maka kerentanan terhadap krisis pasokan akan terus mengintai, terutama di tengah gangguan jalan raya seperti yang terjadi belakangan ini.
Situasi tersebut menjadikan opsi transportasi kereta api semakin relevan untuk dikaji lebih lanjut, terutama karena kereta dapat beroperasi dalam skala besar dan lebih tahan terhadap gangguan lalu lintas konvensional.
Menanggapi usulan tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan apresiasi terhadap keterlibatan anggota DPR RI dalam mencari solusi atas tantangan distribusi energi di wilayahnya. Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengantisipasi potensi krisis di masa depan.
"Stoknya sudah aman. Itu bagian dari kepedulian wakil rakyat Gus Rivqy yang juga memikirkan dapilnya yaitu Kabupaten Jember. Saya sebagai Bupati berterima kasih. Itulah yang saya butuhkan, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat," ujar Fawait.
Ia mengungkapkan bahwa kondisi pasokan BBM saat ini sudah berangsur normal berkat koordinasi berbagai pihak, termasuk dari unsur legislatif dan eksekutif. Namun, ia menekankan pentingnya penyusunan strategi jangka panjang agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
"Saya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyusun strategi menghadapi potensi krisis di masa mendatang. Strateginya jelas dalam jangka pendeknya, stok BBM harus diperbanyak seperti yang dilakukan hari ini," ujarnya.
Bupati yang akrab disapa Gus Fawait itu menambahkan bahwa dari sisi kebijakan jangka panjang, Pemkab Jember telah mengajukan permintaan agar depo BBM di wilayahnya bisa diaktifkan kembali atau dikembangkan. Hal ini didasarkan pada jumlah penduduk Jember yang cukup besar dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten sekitarnya, sehingga kebutuhan energi juga relatif tinggi.
Keberadaan depo BBM lokal diyakini akan memperkuat ketahanan energi Jember, serta meminimalkan ketergantungan pada suplai dari wilayah luar. Di sisi lain, optimalisasi jalur distribusi seperti kereta api akan memperluas pilihan logistik bagi Pertamina dan pemerintah daerah dalam memastikan pasokan tetap lancar meski terjadi kendala darurat.
Langkah yang diinisiasi oleh Rivqy Abdul Halim ini mendapatkan sambutan positif, tidak hanya dari pemerintah daerah tetapi juga dari masyarakat yang sempat terdampak akibat krisis BBM beberapa waktu lalu. Kolaborasi antara Pertamina, PT KAI, DPR, dan pemerintah daerah membuka peluang besar untuk membangun sistem distribusi energi yang lebih terintegrasi, aman, dan efisien.
Dengan adanya wacana ini, diharapkan pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih lanjut, baik dalam bentuk studi kelayakan, alokasi anggaran, maupun pendampingan teknis, agar sistem distribusi BBM melalui kereta api benar-benar bisa terwujud.
Dalam konteks pembangunan nasional, infrastruktur logistik energi menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pelayanan publik. Oleh karena itu, terobosan seperti yang diusulkan di Jember ini bisa menjadi percontohan bagi wilayah lain, terutama daerah-daerah yang memiliki potensi gangguan distribusi tinggi akibat kondisi geografis atau keterbatasan infrastruktur jalan.
Langkah awal sudah diambil. Kini, tugas selanjutnya adalah mengawal realisasi usulan tersebut melalui tahapan teknis dan kebijakan yang matang. Jika berhasil, bukan hanya Jember yang akan merasakan dampaknya, tetapi juga Indonesia secara keseluruhan dalam upaya membangun sistem distribusi energi yang tangguh dan berdaya saing.
