JAKARTA - Upaya pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menyasar sisi pendukung infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama tiga BUMN Karya mulai membangun tiga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah, yaitu Kota Jambi, Kota Banjar, dan Kabupaten Kebumen. Proyek ini menjadi wujud nyata kolaborasi antar-lembaga dalam menjamin ketersediaan makanan sehat dan layak untuk anak-anak sekolah.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan dapur SPPG merupakan bagian dari komitmen kementeriannya untuk memastikan sarana pendukung bagi pelaksanaan MBG tersedia secara merata di seluruh Indonesia. Menurutnya, program ini menjadi pondasi penting dalam mewujudkan ketahanan gizi nasional, terutama bagi generasi muda.

“Pembangunan dapur SPPG ini tidak hanya mencakup dapur utama, tetapi juga sarana pendukung seperti akses jalan, jaringan air bersih, dan sanitasi serta kendaraan distribusi makanan. Hal ini penting untuk memastikan layanan gizi yang sehat dan terjangkau bagi anak-anak sekolah,” jelas Dody.

Adapun tiga BUMN Karya yang berperan aktif dalam proyek ini adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Keterlibatan mereka dilakukan melalui skema corporate social responsibility (CSR) sebagai bentuk dukungan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Pembangunan masing-masing dapur SPPG diperkirakan menelan biaya hingga Rp4,5 miliar. Dana ini digunakan untuk membangun fasilitas utama seperti dapur, tempat parkir, sistem air bersih, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), peralatan dapur, dan kendaraan distribusi makanan.

"Kementerian PU menargetkan pekerjaan fisik 3 dapur SPPG ini tuntas pada September 2025 dan segera dapat dimanfaatkan untuk mendukung penuh pelaksanaan Program MBG," lanjut Menteri Dody.

Setiap dapur dirancang dengan karakteristik dan struktur yang berbeda, tergantung pada kondisi dan kebutuhan wilayah setempat. Misalnya, PT Adhi Karya mengerjakan dapur SPPG Tipe I yang dibangun dengan rangka modular baja. Lokasi proyek ini berada di TK Putra II, Tanuharjo, Kebumen (Jawa Tengah), dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi pembangunan struktur utama, instalasi arsitektur, mekanikal–elektrikal–plumbing (MEP), ruang panel, Tempat Penampungan Sementara (TPS), IPAL, jaringan air minum, serta lansekap. Tim proyek saat ini tengah melakukan pekerjaan awal berupa pembersihan lahan, penyiapan data topografi, hingga pemasangan struktur pendukung seperti ruang panel dan bak IPAL.

Sementara itu, dapur SPPG Tipe II tengah digarap oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Proyek ini menggunakan struktur rangka modular hollow dengan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi pembangunan struktur, arsitektur, infrastruktur, instalasi MEP, hingga furnitur dan lansekap. Dapur tipe ini dirancang untuk efisiensi lahan dan kemudahan perawatan.

Di sisi lain, PT Hutama Karya (Persero) menangani proyek dapur Tipe III yang mengusung struktur pasangan bata terkekang. Lingkup pekerjaan mencakup pembangunan struktur utama, instalasi arsitektur, MEP, infrastruktur jalan, signage, hingga pengadaan furnitur.

Ketiga tipe dapur ini dirancang agar bisa menjadi model referensi nasional dalam pembangunan fasilitas pemenuhan gizi. Ke depannya, pendekatan pembangunan semacam ini diharapkan bisa direplikasi di berbagai daerah lain guna memperluas jangkauan Program MBG.

Menteri Dody juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah memfokuskan pembangunan serupa di 9 lokasi sekolah milik Yayasan Pendidikan Putra yang tersebar di Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

Langkah ini menegaskan bahwa pendekatan pembangunan infrastruktur tidak hanya sebatas proyek jalan dan jembatan, tetapi juga merambah pada aspek vital lainnya seperti pemenuhan gizi masyarakat. Dukungan dari sektor BUMN, dalam hal ini perusahaan konstruksi, dinilai sangat strategis dalam mempercepat pelaksanaan dan pemerataan program pemerintah.

Kehadiran dapur SPPG di tiga lokasi awal ini diharapkan menjadi titik awal dari jaringan infrastruktur gizi yang lebih luas. Pemerintah optimistis bahwa jika setiap wilayah memiliki fasilitas pendukung MBG yang memadai, maka sasaran program berupa peningkatan kualitas gizi pelajar dapat tercapai secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan bentuk sinergi lintas sektor yang konkret dalam menjawab tantangan pemenuhan gizi nasional. Dengan penyelesaian ditargetkan pada kuartal ketiga 2025, masyarakat di tiga daerah tersebut diharapkan segera merasakan manfaat langsung dari dapur-dapur SPPG tersebut.