JAKARTA - Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dilaunching oleh Presiden Prabowo Subianto bertujuan menguatkan ekonomi desa melalui koperasi yang dikelola secara mandiri. Di Kabupaten Blitar, upaya tersebut mulai menunjukkan hasil dengan hadirnya empat koperasi desa yang telah aktif beroperasi, meskipun sebagian besar koperasi lain masih berjuang menentukan arah usaha dan akses modal.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, Sri Wahyuni, mengungkapkan bahwa hingga kini baru empat KDMP yang menjalankan aktivitas usaha. "Sudah ada 4 koperasi desa yang mulai beroperasi, tetapi belum memenuhi 7 ketentuan yang diharapkan presiden,” ujarnya. Keempat koperasi aktif tersebut tersebar di Desa Krenceng (Nglegok), Desa Kebonagung (Wonodadi), Desa Pasirhajo (Talun), dan Desa Duren (Talun), yang menjalankan usaha mulai dari gerai sembako, penggilingan beras, hingga apotek.
Meski demikian, sebagian besar koperasi yang sudah terbentuk masih mengalami kebingungan dalam menentukan usaha yang tepat sekaligus menghadapi kendala modal. Hingga kini, rencana pinjaman dari bank himbara yang seharusnya menjadi sumber pendanaan utama masih dalam pembahasan teknis pemerintah pusat, sehingga belum ada kejelasan bagi pengurus koperasi.
Sri Wahyuni menjelaskan, anggaran yang direncanakan untuk mendukung KDMP mencapai Rp 3 miliar, terbagi untuk sarana prasarana sebesar Rp 2,5 miliar dan Rp 500 juta untuk biaya operasional. Namun, penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 yang mewajibkan adanya jaminan pendanaan menjadi tantangan tersendiri karena dana tersebut harus berasal dari dana desa atau APBD kelurahan.
Menurut Sri, pemerintah desa menjadi pihak yang terbebani dengan persyaratan tersebut sehingga memperlambat pencairan dana. Meski menghadapi sejumlah hambatan, ada kemajuan dalam pembentukan KDMP. “Percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih sudah ada satu desa dalam satu kecamatan yang menjadi percontohan,” ungkapnya.
Pembinaan dan pendampingan terus dilakukan oleh Pemkab Blitar untuk memastikan pengurus koperasi desa mendapatkan pemahaman menyeluruh, terutama dalam membedakan antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih yang baru dibentuk. Dinas koperasi menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara BUMDes dan koperasi desa agar potensi ekonomi desa dapat dimaksimalkan.
Untuk sementara, pendanaan operasional koperasi yang telah berjalan masih mengandalkan dukungan pihak ketiga, seperti gabungan kelompok tani (gapoktan), BUMDes yang sudah eksis, dan kelompok tani. Hal ini menjadi solusi sementara sambil menunggu kejelasan bantuan dana dari pemerintah pusat dan bank himbara.
Pemkab Blitar pun terus memantau dan mendorong agar koperasi desa ini menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Diharapkan dengan pendampingan dan dukungan yang tepat, koperasi desa merah putih dapat segera beroperasi optimal dan memenuhi ketentuan yang diharapkan presiden.
