JAKARTA - Peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) menjadi salah satu fokus utama dalam upaya Indonesia menggenjot transisi energi bersih. Dalam konteks tersebut, kerja sama antara dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar, yakni PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) dan PT PLN Indonesia Power (PLN IP), dinilai sangat strategis untuk mempercepat realisasi proyek-proyek panas bumi yang telah direncanakan.

Kerja sama ini difasilitasi oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia melalui PT Danantara Asset Management, yang berperan sebagai katalisator sinergi antar-BUMN dalam mengelola aset strategis. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Konsorsium antara PGEO dan PLN IP untuk proyek Ulubelu Bottoming Unit di Lampung dan Lahendong Bottoming Unit di Sulawesi Utara menjadi bukti komitmen konkret untuk mendukung target Energi Baru dan Terbarukan (EBT) nasional, khususnya dalam rangka mencapai target Emission Net Zero pada 2060.

Rosan Roeslani, CEO Danantara Indonesia, menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pengelolaan aset-aset strategis tersebut mengedepankan tata kelola yang profesional, transparan, dan sesuai dengan standar internasional. Hal ini menjadi dasar kuat bagi kesuksesan kolaborasi yang melibatkan investasi bernilai besar dan teknologi tinggi.

Kerja sama PGEO dan PLN IP tidak hanya sebatas pada dua proyek tersebut, tetapi juga mencakup percepatan penyelesaian 19 proyek panas bumi eksisting dengan total kapasitas sebesar 530 megawatt (MW). Bahkan, kajian potensi tambahan energi panas bumi di kedua wilayah tersebut berpeluang mencapai total kapasitas 1.130 MW, dengan estimasi investasi hingga US$ 5,4 miliar. Angka tersebut menggambarkan betapa besar peluang dan tantangan yang ada di sektor panas bumi Indonesia.

Menurut Yudha Permana Jayadikarta, Direktur Eksekutif Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), kolaborasi antara PGEO dan PLN IP merupakan langkah strategis yang sangat tepat untuk mempercepat pencapaian target 3 gigawatt (GW) kapasitas pembangkit panas bumi yang telah dicanangkan PGEO. Ia menyebutkan bahwa kerja sama ini menjadi momentum penting untuk mengurai berbagai hambatan yang selama ini menghambat pengembangan panas bumi, seperti perizinan yang rumit, isu sosial masyarakat sekitar, dan tantangan lingkungan.

“Perizinan antarinstansi yang kompleks menjadi salah satu kendala utama,” ujar Yudha. Namun, ia menekankan bahwa seluruh proses harus tetap mematuhi regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022. Perpres ini bertujuan mempercepat pengembangan energi terbarukan dalam sektor ketenagalistrikan sekaligus mengurangi ketergantungan pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara.

Selain perizinan, tantangan teknologi dan pendanaan juga tidak kalah penting. Yudha mengungkapkan bahwa pengelolaan teknologi baru, khususnya di lokasi-lokasi remote dan aktivitas pengeboran (drilling), memerlukan pendekatan teknis yang matang dan sumber daya yang memadai agar operasi berjalan optimal.

Jika semua hambatan ini dapat diatasi, pengembangan panas bumi memiliki potensi besar menarik investasi hingga US$ 5 miliar. Salah satu mekanisme pendanaan yang sedang dikembangkan adalah penerbitan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan (green bond), yang dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung proyek energi hijau.

Danantara Indonesia memiliki peran sentral sebagai penghubung strategis antar-BUMN, terutama dalam mendorong sinergi dan optimalisasi pengembangan panas bumi nasional. Peran ini dinilai sangat krusial dalam memastikan bahwa kolaborasi antara PGEO dan PLN IP tidak hanya berhasil secara teknis, tetapi juga secara finansial dan manajerial.

Yudha meyakini bahwa dengan dukungan Danantara dan perencanaan yang matang, kolaborasi kedua BUMN ini akan dapat melewati berbagai tantangan yang ada, sehingga target energi terbarukan Indonesia bisa tercapai sesuai dengan harapan.

Pengembangan energi panas bumi ini bukan hanya soal memenuhi kebutuhan listrik yang ramah lingkungan, tetapi juga bagian dari upaya besar Indonesia dalam menurunkan emisi karbon, memperkuat ketahanan energi nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.