JAKARTA - Masyarakat Simalungun mendapat kepastian dari PT PLN bahwa tarif listrik untuk pelanggan non-subsidi tidak mengalami kenaikan pada periode Juli hingga September 2025. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kepala Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Pematang Raya, Adere Sitompul, yang menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan hanya berlaku di tingkat lokal, tetapi merupakan keputusan nasional dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Iya, keputusan itu berlaku secara nasional, termasuk di Kabupaten Simalungun,” ujar Adere Sitompul saat dikonfirmasi, Kamis, 4 September 2025.
Keterangan itu sekaligus menjadi jawaban atas kekhawatiran masyarakat terkait potensi kenaikan tarif listrik di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Dengan adanya kepastian harga, PLN berharap masyarakat lebih tenang dalam mengatur pengeluaran rumah tangga dan pelaku usaha dapat menjaga stabilitas operasional mereka.
Fokus pada Daya Beli dan Sektor Industri
Keputusan pemerintah mempertahankan tarif listrik non-subsidi pada 13 golongan pelanggan bukanlah tanpa alasan. Menurut PLN, langkah ini sejalan dengan upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing industri kecil maupun menengah.
Dalam konteks ekonomi daerah seperti Simalungun, ketersediaan listrik dengan harga stabil menjadi faktor penting untuk mendukung aktivitas produktif, baik di tingkat rumah tangga maupun dunia usaha. Adere Sitompul menegaskan, kebijakan ini berfungsi untuk melindungi masyarakat agar tidak semakin terbebani.
“Keputusan untuk tidak menaikkan tarif listrik, khususnya bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi, bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat serta daya saing di sektor industri,” jelasnya.
Dengan demikian, industri lokal tetap dapat beroperasi dengan efisien tanpa dihantui kekhawatiran biaya energi yang melambung. Hal ini juga mendukung upaya pemerintah daerah untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif.
Pelanggan Subsidi Tidak Terdampak
Selain pelanggan non-subsidi, PLN juga memastikan tarif listrik bagi kelompok pelanggan bersubsidi tidak mengalami perubahan. Artinya, masyarakat yang masuk dalam kategori rumah tangga miskin, usaha kecil, hingga industri kecil tetap mendapatkan jaminan harga listrik yang terjangkau.
“Sepertinya masih tetap untuk harga atau tarif listrik yang terpusat. Jadi tidak ada pengaruh dari wilayah setempat dalam menaikkan tarif,” tambah Adere Sitompul.
Pernyataan ini penting, sebab kelompok pelanggan bersubsidi sering kali paling rentan terkena dampak kenaikan biaya hidup. Dengan tidak adanya kenaikan tarif listrik, beban pengeluaran rumah tangga kecil bisa lebih terkendali.
Dasar Hukum dan Mekanisme Penyesuaian Tarif
Kebijakan tarif listrik ini merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan sekali. Komponen yang diperhitungkan mencakup kurs rupiah, ICP (Harga Minyak Mentah Indonesia), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah memiliki instrumen untuk menyeimbangkan kondisi pasar energi global dengan kebutuhan domestik. Jika keempat indikator tersebut berada dalam kondisi stabil, maka tarif listrik juga dapat dipertahankan agar tidak naik.
Konteks Ekonomi dan Implikasi bagi Daerah
Di tengah situasi ekonomi nasional yang masih berupaya pulih dari tekanan global, langkah menahan tarif listrik memiliki dampak signifikan. Bagi daerah seperti Simalungun yang memiliki banyak usaha kecil dan menengah, biaya listrik yang stabil dapat menjaga keberlangsungan usaha.
Selain itu, rumah tangga juga merasa terbantu karena tidak perlu mengalokasikan pengeluaran lebih besar untuk tagihan bulanan listrik. Hal ini membuat masyarakat memiliki ruang untuk memenuhi kebutuhan lain, sehingga roda perekonomian lokal tetap bergerak.
Pemerintah pusat, melalui PLN, juga menekankan bahwa kepastian tarif listrik merupakan bagian dari strategi untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Investor dan pelaku industri lebih percaya diri menjalankan rencana bisnis mereka ketika biaya energi terjaga.
Tantangan dan Harapan
Meski tarif listrik tidak mengalami kenaikan untuk periode Juli–September 2025, tantangan tetap ada. Fluktuasi harga energi global, perubahan kurs, maupun inflasi berpotensi memengaruhi penyesuaian tarif di masa mendatang.
Namun demikian, dengan adanya regulasi yang jelas, masyarakat bisa memahami dasar penetapan tarif listrik. Transparansi inilah yang membuat kebijakan PLN dapat diterima oleh berbagai kalangan.
Ke depan, PLN berharap masyarakat tetap bijak dalam menggunakan listrik. Hemat energi tidak hanya mengurangi tagihan, tetapi juga mendukung keberlanjutan pasokan energi nasional.
