JAKARTA - Memperluas akses energi ke pelosok negeri terus menjadi prioritas pemerintah dan PLN. Di Kalimantan Utara, upaya ini diwujudkan melalui rencana penyediaan listrik di 117 desa terpencil yang selama ini masih gelap gulita atau hanya mengandalkan sumber energi terbatas. PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (PLN UID Kaltimra) menegaskan, program ini mulai digarap tahun 2025 dengan target rampung bertahap hingga 2027.
General Manager PLN UID Kaltimra, Adhi Pribadi, menjelaskan bahwa proyek elektrifikasi ini merupakan bagian dari program strategis nasional yang mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, termasuk dalam hal penganggaran. Ia menambahkan, proyek ini tidak hanya bertujuan memberikan penerangan, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, membuka peluang ekonomi, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan.
“Kami berkomitmen memastikan saudara-saudara kita di 117 desa terpencil ini bisa segera menikmati listrik. Program ini kami mulai tahun ini, dan akan berjalan secara bertahap hingga tahun 2027 mendatang,” ujar Adhi.
- Baca Juga Rumah Murah Halmahera Barat untuk MBR
Penyediaan listrik di desa terpencil di Kalimantan Utara ini akan melibatkan pembangunan infrastruktur jaringan distribusi, gardu distribusi, dan pemasangan sambungan rumah tangga. PLN juga merencanakan penggunaan teknologi berbasis energi baru terbarukan (EBT) pada sebagian desa yang sulit dijangkau jaringan utama, misalnya melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala kecil atau sistem hybrid.
Langkah ini dianggap relevan mengingat karakteristik geografis Kalimantan Utara yang memiliki banyak wilayah pegunungan, hutan lebat, serta desa-desa yang terisolasi oleh sungai besar. Kondisi tersebut membuat biaya pembangunan jaringan transmisi konvensional bisa sangat mahal dan teknisnya lebih menantang.
Adhi menambahkan, selain pembangunan infrastruktur fisik, PLN juga akan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penggunaan listrik secara bijak dan aman, serta mendampingi mereka dalam memanfaatkan listrik untuk kegiatan produktif seperti usaha kecil, penyimpanan hasil panen, hingga aktivitas pendidikan.
Bagi pemerintah daerah, kehadiran listrik di desa terpencil dinilai akan membawa dampak signifikan. Penjabat Gubernur Kalimantan Utara, Sulaiman Iskandar, menyampaikan bahwa program elektrifikasi ini diharapkan dapat mendukung berbagai sektor mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pertumbuhan ekonomi desa. Dengan listrik yang andal, misalnya, fasilitas kesehatan bisa beroperasi optimal, sekolah-sekolah bisa memanfaatkan perangkat digital, dan warga bisa mengembangkan usaha berbasis pengolahan hasil pertanian atau perikanan.
“Kami berharap program ini berjalan lancar. Kehadiran listrik akan menjadi pendorong perubahan nyata bagi masyarakat desa yang selama ini masih sangat terbatas aktivitasnya setelah gelap,” ujar Sulaiman.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri telah memasukkan Kalimantan Utara dalam daftar prioritas percepatan desa berlistrik. Data ESDM menyebut, hingga awal 2025 masih ada ratusan desa di Indonesia yang belum terjangkau layanan listrik PLN, sebagian besar tersebar di Papua, NTT, Maluku, dan Kalimantan Utara.
Target pemerintah adalah rasio elektrifikasi nasional dapat mencapai 100 persen pada 2030, dengan mempercepat program listrik desa terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai skema pembiayaan mulai dari APBN, dana desa, hingga kerja sama dengan mitra strategis swasta, termasuk skema Public Private Partnership (PPP) untuk proyek tertentu.
Di Kalimantan Utara, PLN UID Kaltimra menyebut kebutuhan investasi untuk membangun listrik desa di 117 desa ini diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Sumber pendanaan sebagian besar berasal dari pemerintah pusat melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang energi, dan sebagian lagi dari dana PLN yang dialokasikan untuk perluasan jaringan.
Sementara itu, untuk memastikan distribusi listrik berjalan optimal dan tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, PLN juga menggandeng pemerintah desa setempat dalam pemetaan lokasi rumah tangga sasaran, serta memastikan ketersediaan lahan untuk pemasangan tiang listrik dan gardu distribusi.
Budi Santoso, seorang tokoh masyarakat di salah satu desa sasaran di Kabupaten Malinau, mengaku sangat menantikan realisasi proyek ini. Ia menyebut selama ini warga hanya mengandalkan lampu minyak atau genset yang biaya operasionalnya sangat mahal.
“Setiap bulan kami harus keluarkan biaya besar hanya untuk beli solar ke kota. Kalau listrik PLN sudah masuk, kami bisa hemat dan anak-anak bisa belajar di malam hari,” ujarnya.
Selain menghadirkan listrik bagi masyarakat, program ini diharapkan dapat menurunkan emisi gas rumah kaca dalam jangka panjang, terutama di desa yang beralih dari penggunaan genset berbahan bakar fosil ke listrik PLN atau pembangkit energi terbarukan.
PLN pun menegaskan komitmennya mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan memperluas penggunaan pembangkit ramah lingkungan pada program listrik desa. Langkah ini sekaligus mendukung visi Kalimantan Utara sebagai salah satu provinsi yang berkomitmen pada pembangunan hijau seiring pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning-Mangkupadi.
Dengan penyediaan listrik di 117 desa terpencil ini, diharapkan kesenjangan akses energi di Kalimantan Utara semakin kecil dan pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia dapat lebih cepat terwujud.