JAKARTA - Pemerintah menyiapkan strategi besar dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa melalui pembentukan Koperasi Merah Putih, sebuah program unggulan era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang diklaim mampu memotong rantai distribusi dan memangkas biaya hidup masyarakat, terutama dalam hal kebutuhan pokok.
Alih-alih sekadar koperasi simpan pinjam seperti lazimnya, konsep Koperasi Merah Putih dirancang dengan pendekatan multiperan. Tidak hanya menjadi pusat ekonomi berbasis masyarakat, koperasi ini juga diproyeksikan menjadi penyedia layanan logistik, kesehatan, hingga penyimpanan barang skala desa.
Lebih dari Sekadar Koperasi Tradisional
- Baca Juga BBM Non Subsidi Lebih Terjangkau
Mengutip informasi dari laman resmi merahputih.kop.id, Koperasi Merah Putih nantinya tidak hanya akan menangani layanan simpan pinjam. Ia juga dirancang untuk mengelola berbagai lini usaha strategis, seperti:
Outlet gerai sembako
Apotek desa atau kelurahan
Klinik kesehatan skala lokal
Kantor koperasi sebagai pusat layanan
Unit simpan pinjam
Fasilitas cold storage
Unit logistik
Serta usaha-usaha lain yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan khas setiap desa
Ruang lingkup layanan yang begitu luas menjadikan koperasi ini sebagai infrastruktur ekonomi desa yang lebih modern dan holistik. Di sisi lain, skema ini diyakini dapat mempercepat transformasi desa menuju kemandirian ekonomi.
Dukungan Modal dan Target Ambisius
Pemerintah tidak main-main dalam mendukung program ini. Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menyebut bahwa target pembentukan 80 ribu koperasi desa (Kopdes) telah tercapai, sebuah langkah besar dalam menciptakan pemerataan ekonomi hingga pelosok tanah air.
Untuk mendukung operasional awal koperasi-koperasi ini, pemerintah melalui kerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyediakan dana pinjaman awal sebesar Rp3 miliar per unit koperasi.
Dana tersebut diberikan dalam bentuk pinjaman lunak yang harus dikembalikan melalui skema cicilan dengan tenor selama enam tahun. Tujuan pembiayaan ini adalah agar setiap koperasi mampu langsung beroperasi dan menjalankan unit-unit usaha yang telah direncanakan.
Namun di balik optimisme ini, muncul pula kekhawatiran soal potensi meningkatnya kredit bermasalah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), non-performing loan (NPL) perbankan naik dari 2,08 persen (Desember 2024) menjadi 2,17 persen (Maret 2025).
Tak hanya itu, loan at risk (LaR) juga meningkat dari 9,28 persen menjadi 9,86 persen pada periode yang sama. Hal ini memunculkan pertanyaan seberapa siap koperasi-koperasi ini dalam mengelola dana dan mengembalikannya sesuai tenggat.
Fokus ke Logistik dan Rantai Pasok
Salah satu lini bisnis yang mendapat perhatian khusus dari Koperasi Merah Putih adalah logistik. Dengan berbagai kebutuhan pokok yang selama ini harus melalui rantai distribusi panjang dan mahal, koperasi ini diharapkan bisa memangkas biaya distribusi dan mendekatkan produk langsung ke konsumen desa.
Tak hanya itu, kehadiran fasilitas cold storage juga disiapkan sebagai bagian dari ekosistem logistik modern di desa. Fasilitas ini akan sangat bermanfaat, terutama untuk menjaga kesegaran produk pangan seperti sayuran, daging, dan hasil pertanian lokal yang selama ini sering kali mengalami penurunan nilai jual karena keterbatasan penyimpanan.
Model bisnis logistik desa ini diharapkan mampu mengubah wajah ekonomi desa secara signifikan. Dengan harga beli yang lebih rendah dan jaminan kualitas produk, masyarakat akan mendapatkan manfaat langsung, sementara koperasi mendapatkan peluang usaha berkelanjutan.
Peran Sosial dan Kesehatan
Tak hanya berbasis ekonomi, Koperasi Merah Putih juga menyasar sektor kesehatan. Dengan membangun apotek dan klinik desa, diharapkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar bisa lebih mudah dijangkau dan terjangkau. Ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendekatkan layanan publik sekaligus memperbaiki indeks pembangunan manusia (IPM) desa.
Selain itu, koperasi juga dapat memainkan peran edukatif dan sosial, dengan menjadi pusat informasi, pelatihan usaha, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Tantangan di Balik Optimisme
Meski konsep Koperasi Merah Putih dinilai ambisius dan revolusioner, pelaksanaan di lapangan tentu akan menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi di tingkat desa, serta ketersediaan infrastruktur penunjang seperti akses jalan, konektivitas digital, dan jaringan distribusi.
Pemerintah perlu memastikan bahwa koperasi tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi juga aktif secara operasional dan mampu menjalankan fungsinya sebagai motor ekonomi desa.
Menuju Ekonomi Desa yang Mandiri
Koperasi Merah Putih merupakan simbol dari tekad besar pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran, selaras dengan visi penguatan ekonomi berbasis kerakyatan. Jika berjalan sesuai rencana, koperasi ini dapat mengurangi ketergantungan desa terhadap tengkulak, mempercepat distribusi barang, menciptakan lapangan kerja lokal, dan mendorong kemandirian ekonomi desa.
Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada pengawasan, tata kelola yang baik, serta dukungan berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan.
Dengan berbagai lini bisnis seperti logistik, gerai sembako, dan layanan kesehatan, koperasi ini bisa menjadi pilar baru pembangunan ekonomi inklusif di masa depan.