JAKARTA - Ketika tantangan ekonomi global dan domestik terus berdatangan mulai dari ketidakpastian pasar dunia, fluktuasi harga komoditas, hingga perlambatan ekonomi pasca-pandemi peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semakin terasa krusial. Bukan sekadar pelaku usaha yang digerakkan negara, BUMN kini berada di garda terdepan sebagai pilar utama yang menopang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Hal ini menjadi sorotan utama dalam sebuah seminar nasional bertema “Peran BUMN dalam Memperkuat Ekonomi Dalam Negeri” yang digelar secara virtual dari Kompleks Parlemen. Dalam forum ini, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan pandangan strategisnya mengenai posisi BUMN dalam menghadapi dinamika ekonomi yang kompleks saat ini.
“Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan ekonomi, mulai dari ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, perlambatan ekonomi pascapandemi, hingga tekanan terhadap sektor industri. Dalam situasi seperti ini, sinergi antar pemangku kepentingan, khususnya peran BUMN, menjadi sangat penting,” ujar Cucun.
- Baca Juga Cek Jadwal dan Tarif Pelni Agustus 2025
Menurutnya, pemerintah telah menggulirkan berbagai kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Mulai dari reformasi struktural, penciptaan iklim investasi yang lebih kompetitif, hingga digitalisasi ekonomi. Namun, semua inisiatif itu hanya akan optimal bila didukung oleh aktor-aktor penting seperti BUMN.
Cucun menegaskan bahwa BUMN memiliki posisi istimewa karena mewakili sektor-sektor kunci dalam struktur ekonomi nasional. Oleh sebab itu, partisipasi aktif mereka dalam membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan kolaboratif menjadi sangat vital. Ia berharap forum ini bisa menjadi ruang strategis untuk berdialog, bertukar gagasan, dan mempertemukan teori dengan praktik nyata.
“Ini adalah momentum untuk mempertemukan teori dan praktik, analisis dan aksi, demi mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri secara ekonomi,” kata Cucun.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H Ganinduto, menekankan bahwa BUMN tidak bisa lagi dipandang sebagai badan usaha biasa. Di mata Firnando, BUMN merupakan entitas pembangunan yang diberi mandat strategis oleh negara untuk mendorong pemerataan ekonomi.
"Termasuk di dalamnya adalah mewujudkan pemerataan ekonomi, menyediakan layanan dasar dan infrastruktur, menggerakkan sektor industri dan UMKM, serta menjaga kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional melalui transformasi yang sedang dijalankan oleh Kementerian BUMN," ujarnya.
Firnando yang berasal dari Fraksi Partai Golkar ini juga menyoroti relevansi peran BUMN dalam pemulihan ekonomi, khususnya setelah pandemi COVID-19 yang memukul banyak sektor. Menurutnya, langkah-langkah seperti konsolidasi klaster yang lebih efisien dan percepatan digitalisasi menjadi kunci agar BUMN bisa tampil lebih profesional dan bersaing di kancah nasional maupun global.
Ia menambahkan, kehadiran BUMN di daerah-daerah pelosok juga tidak kalah penting. Keberadaan mereka menjadi simbol kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah yang sering kali luput dari perhatian pasar.
"Tidak kalah penting juga harus hadir hingga ke pelosok, sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan ekonomi," imbuhnya.
Dari perspektif akademis, pandangan serupa disampaikan oleh pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya, Rosdiana Sijabat. Ia menggarisbawahi pentingnya peran BUMN dalam sistem ekonomi nasional secara keseluruhan.
"Kalau ditanya seberapa penting peranan BUMN dalam perekonomian kita, jawabannya adalah sangat penting,” ucap Rosdiana.
Ia menuturkan bahwa terdapat dua misi utama yang harus dijalankan oleh BUMN. Pertama, sebagai entitas bisnis, mereka dituntut untuk memperoleh keuntungan maksimal agar dapat berkontribusi melalui dividen, pajak, dan kontribusi non-pajak kepada negara. Kedua, mereka juga memiliki tanggung jawab sosial yang tidak bisa dikesampingkan.
"Perusahaan BUMN mau tidak mau harus profesional dan profit tebal secara bisnis. Tapi di saat yang sama, BUMN punya amanah sosial menyediakan layanan publik, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang seringkali tidak diminati swasta,” paparnya.
Rosdiana menyebut tanggung jawab pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO) yang diemban BUMN merupakan diferensiasi utama mereka dibanding perusahaan swasta. Ini menandai bahwa keberadaan BUMN bukan semata-mata untuk mengejar laba, melainkan sebagai instrumen negara dalam menjaga keseimbangan dan keadilan sosial.
Seminar ini pun menjadi pengingat bahwa untuk menghadapi tantangan ekonomi masa kini dan mendatang, dibutuhkan kerja bersama dan peran kolektif semua pihak. Dalam konteks ini, BUMN tampil bukan hanya sebagai roda penggerak ekonomi nasional, tetapi juga sebagai penyeimbang antara kepentingan bisnis dan kesejahteraan masyarakat luas.
Kesimpulannya, BUMN tidak hanya harus menjadi kompetitif dan efisien di pasar, tetapi juga perlu menjaga orientasi sosial sebagai wujud kehadiran negara dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Keseimbangan inilah yang akan menjadi penopang utama bagi ekonomi Indonesia agar tetap tangguh, berdaulat, dan berkeadilan di tengah tantangan global yang dinamis.