JAKARTA - Di tengah upaya pemerintah mendorong ketahanan energi dan memaksimalkan potensi sumber daya alam dalam negeri, target lifting minyak atau produksi minyak siap jual nasional kembali mengalami peningkatan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa angka lifting untuk tahun 2026 diusulkan naik menjadi 610 ribu barel per hari (bph), seiring dengan pembahasan strategis lintas kementerian.
Langkah ini mencerminkan optimisme baru dalam sektor migas, terutama setelah tercapainya produksi yang melebihi target pada tahun berjalan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan usulan target lifting tersebut usai pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menyebut, meskipun belum difinalisasi, angka 610 ribu bph sedang menjadi bahan pembahasan utama dalam penentuan asumsi makro APBN 2026.
“Lifting enam ratusan sepuluh lah 2026. Ya masih ada pembahasannya,” kata Bahlil saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian Keuangan.
Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tri Winarno yang turut menghadiri rapat tersebut. Penetapan target lifting ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam merevitalisasi sektor hulu migas yang sempat stagnan dalam beberapa tahun terakhir.
Kabar menggembirakan pun datang dari capaian lifting minyak nasional yang telah berhasil melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Berdasarkan pemantauan Kementerian ESDM, hingga pertengahan tahun, realisasi lifting mencapai 608 ribu barel per hari, lebih tinggi dari target semula yang ditetapkan sebesar 605 ribu bph.
“Hari ini, saya baru keluar dari kantor, saya lihat di layar monitor yang online, sudah mencapai 608.000 barel hari ini lifting kita. Tapi belum akumulatif, ya,” kata Bahlil dalam acara Energi Mineral Festival 2025.
Walau capaian harian sudah melampaui target, Bahlil menegaskan bahwa angka tersebut belum bisa dianggap sebagai angka kumulatif tahunan. Meski demikian, ia optimistis bahwa dengan sinergi antar pihak, target APBN 2025 bisa tercapai secara keseluruhan.
Optimisme ini sangat kontras dengan tren yang terjadi dalam hampir dua dekade terakhir. Tercatat sejak tahun 2008, Indonesia belum pernah benar-benar berhasil memenuhi target lifting minyak nasional. Sebagai contoh, pada tahun sebelumnya, realisasi lifting hanya mencapai 579 ribu bph dari target yang ditetapkan sebesar 635 ribu bph. Gap antara target dan realisasi inilah yang mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah luar biasa untuk mempercepat produksi.
“Ya, kita doakan, saya mohon support, bahwa Insya Allah, atas berkat dan arahan serta perintah Bapak Presiden Prabowo, untuk lifting kita (tahun 2025) harus bisa mencapai sesuai target APBN,” lanjut Bahlil.
Untuk mencapai target lifting ke depan, strategi pemerintah tidak hanya fokus pada optimalisasi ladang migas yang sudah berproduksi, tetapi juga pada percepatan eksplorasi sumber daya baru. Indonesia diketahui memiliki 128 cekungan migas yang tersebar di berbagai wilayah, namun hanya 20 cekungan yang saat ini aktif berproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa potensi migas nasional masih sangat besar namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
Bahlil menyebut, banyak wilayah kerja (WK) yang telah memiliki Plan of Development (POD) namun belum berjalan karena terkendala berbagai masalah, termasuk birokrasi perizinan yang berlarut-larut. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk turun langsung menyelesaikan hambatan tersebut bersama para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
“Saya akan turun membantu Bapak Ibu semua untuk proses perizinan. Tapi saya mohon bagi yang sudah selesai izinnya, dan atau yang tidak ada persoalan lagi, tolong segera jalan,” tegas Bahlil.
Ia menekankan bahwa kolaborasi aktif antara pemerintah dan pelaku industri sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan sektor migas nasional. Dalam arahan Presiden Prabowo, sektor ini harus menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pemulihan ekonomi dan kedaulatan energi nasional.
Target peningkatan lifting minyak hingga 610 ribu barel per hari pada tahun 2026 menunjukkan bahwa pemerintah menaruh harapan besar pada kebangkitan industri migas. Dengan mempercepat proses perizinan, memperkuat sinergi antara regulator dan pelaku industri, serta memanfaatkan potensi cadangan migas yang belum tergarap, diharapkan Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga menjadi pemain yang lebih tangguh di pasar energi global.