JAKARTA - Akses listrik menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi masyarakat, namun masih terdapat kendala bagi beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Hingga kini, sebanyak 258 desa di Kalteng belum terjangkau jaringan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN). Untuk mengatasi hal ini, pemerintah provinsi menghadirkan solusi sementara melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa-desa yang belum berlistrik.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalteng, Vent Christway, menjelaskan bahwa dari total 1.571 desa dan kelurahan di wilayah Kalteng, sebagian besar sudah menikmati layanan listrik PLN. Namun, masih ada 258 desa yang belum terhubung, dan sebagian sudah diberikan akses listrik menggunakan PLTS. “Kalau di data kami, kurang lebih ada 20 desa lagi yang belum berlistrik, baik PLN maupun PLTS,” ujarnya. Hal ini menegaskan bahwa upaya pemerintah untuk pemerataan listrik terus berjalan, khususnya di wilayah pedalaman yang selama ini sulit dijangkau jaringan konvensional.
Program pembangunan PLTS ini sudah berjalan sejak 2024, dan pemerintah menargetkan untuk melanjutkannya pada 2025 dan 2026. Vent menambahkan bahwa 20 desa yang benar-benar belum memiliki akses listrik akan mendapat PLTS pada tahun 2026. “Melihat dari ketersediaan anggaran, kami berharap tahun 2026 sudah terpasang PLTS,” kata Vent. Dengan langkah ini, pemerintah berupaya memastikan seluruh desa di Kalteng memiliki akses listrik, meskipun beberapa masih mengandalkan sumber energi terbarukan sementara sebelum tersambung ke jaringan PLN.
Pemerintah memandang penggunaan energi baru terbarukan (EBT) seperti PLTS sebagai solusi strategis untuk menjangkau desa-desa terpencil. PLTS mampu menghadirkan listrik meski di lokasi yang jauh dari jaringan utama PLN, sehingga masyarakat tetap bisa menikmati manfaat listrik untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan, dan kegiatan ekonomi. Program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah memanfaatkan energi bersih sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.
Namun, Vent menekankan bahwa PLTS memiliki keterbatasan jika dibandingkan jaringan listrik PLN. Salah satu kendala utama adalah umur pakai perangkat. “PLTS memiliki umur pakai. Jika sudah lebih dari lima tahun, kemungkinan terjadi kerusakan sehingga bisa menurunkan rasio desa berlistrik. Jadi rasio ini sifatnya dinamis, bisa naik dan turun,” jelasnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meski PLTS efektif sebagai solusi sementara, ketahanan dan stabilitas pasokan listrik tetap lebih terjamin melalui jaringan PLN.
Oleh karena itu, pemerintah Kalteng tetap mendukung perluasan jaringan listrik PLN sebagai solusi jangka panjang. Desa-desa yang saat ini belum teraliri PLN akan terlebih dahulu dipasangi PLTS, dan nantinya akan terkoneksi ke jaringan PLN. Strategi ini memastikan masyarakat di desa terpencil tetap memiliki akses listrik sambil menunggu penyambungan ke jaringan utama. Vent menegaskan bahwa pendekatan kombinasi ini menjadi kunci untuk pemerataan listrik yang lebih berkelanjutan.
Keberadaan listrik di desa-desa terpencil tidak hanya berdampak pada kualitas hidup, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi lokal. Dengan adanya listrik, kegiatan usaha kecil, pendidikan, dan akses informasi digital menjadi lebih mudah. Anak-anak dapat belajar dengan lebih optimal, usaha rumahan bisa berkembang, dan komunikasi dengan dunia luar tidak terhambat. Hal ini menjadikan program PLTS dan perluasan jaringan PLN sebagai bagian penting dari pembangunan wilayah pedalaman.
Meski demikian, pemerintah juga terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas PLTS. Perangkat yang telah beroperasi lebih dari lima tahun memerlukan perawatan dan kemungkinan penggantian untuk memastikan pasokan listrik tetap stabil. Dengan pengelolaan yang tepat, desa-desa yang mengandalkan PLTS dapat menikmati listrik dengan optimal sambil menunggu sambungan jaringan PLN.
Pendekatan ini menunjukkan bagaimana pemerintah berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan mendesak masyarakat akan listrik dan keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil. Dengan memanfaatkan teknologi PLTS sebagai solusi sementara dan memperluas jaringan PLN sebagai solusi jangka panjang, diharapkan seluruh desa di Kalteng dapat menikmati manfaat listrik secara merata.
Langkah pemerintah Kalteng ini menjadi cerminan komitmen dalam menghadirkan ketahanan energi bagi masyarakat di wilayah pedalaman. Dengan strategi yang terukur dan pemanfaatan energi baru terbarukan, desa-desa yang selama ini jauh dari akses listrik mulai melihat harapan baru untuk kemajuan dan kesejahteraan.