JAKARTA - Upaya pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku terus diperkuat melalui langkah terukur yang difokuskan pada daerah dengan populasi ternak tinggi.
Jawa Barat menjadi salah satu wilayah prioritas karena perannya yang strategis dalam menopang sektor peternakan nasional. Pemerintah pusat mendorong perlindungan ternak secara berkelanjutan demi menjaga stabilitas produksi dan ketahanan pangan.
Kementan alokasikan 151 ribu dosis vaksin di Jabar demi kendalikan PMK sebagai bagian dari strategi nasional yang terintegrasi.
Kebijakan ini diarahkan untuk menekan risiko penularan penyakit sekaligus menjaga keberlangsungan usaha peternakan rakyat. Pendekatan yang dilakukan menekankan akselerasi vaksinasi secara masif dan terukur.
Langkah tersebut dipandang penting karena mobilitas ternak di Jawa Barat tergolong tinggi. Lalu lintas ternak antarwilayah berpotensi meningkatkan penyebaran penyakit jika tidak dikendalikan secara ketat. Oleh sebab itu, intervensi vaksinasi menjadi instrumen utama perlindungan kesehatan hewan.
Strategi Nasional Pengendalian PMK
Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan 151 ribu dosis vaksin untuk memperkuat langkah pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui akselerasi vaksinasi ternak secara masif dan terukur di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Program ini menjadi bagian dari kebijakan nasional dalam menghadapi dinamika penyebaran penyakit hewan menular strategis. Fokus utamanya adalah memutus rantai penularan dan melindungi populasi ternak produktif.
"Ini sebagai upaya melindungi ternak, menekan risiko penularan, serta menjaga keberlanjutan sektor peternakan," kata Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Hendra Wibawa.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan hewan sebagai fondasi pembangunan peternakan. Pendekatan yang diambil dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan secara keseluruhan Kementerian Pertanian menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK secara nasional sepanjang tahun 2026. Target ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperluas cakupan perlindungan ternak di berbagai wilayah. Vaksinasi diposisikan sebagai instrumen utama pencegahan wabah.
Skema Distribusi dan Prioritas Wilayah
Dari total target nasional tersebut, pemerintah telah menyusun skema distribusi berdasarkan tingkat risiko wilayah. Sebanyak 80 persen vaksin dialokasikan untuk zona pemberantasan yang memiliki kasus aktif. Sementara itu, 15 persen diperuntukkan bagi zona pengendalian dan 5 persen disiapkan sebagai stok cadangan.
Pembagian tersebut dimaksudkan agar respons terhadap potensi kasus baru dapat dilakukan secara cepat. Stok cadangan menjadi instrumen penting untuk menghadapi situasi darurat. Pendekatan ini juga menjaga fleksibilitas kebijakan di lapangan.
"Untuk Jawa Barat, Kementan mengalokasikan 151 ribu dosis vaksin PMK di tahun 2026," ujarnya. Alokasi ini menempatkan Jawa Barat sebagai wilayah prioritas dalam pengendalian PMK. Kebijakan tersebut mempertimbangkan kepadatan populasi ternak dan intensitas distribusi hewan.
Tahapan Penyaluran Vaksin di Jawa Barat
Alokasi vaksin untuk Jawa Barat dibagi ke dalam dua periode penyaluran. Periode pertama berlangsung pada Januari hingga Maret, sedangkan periode kedua dilaksanakan pada Juli hingga Agustus. Masing-masing periode mendapatkan jatah sebanyak 75.500 dosis vaksin.
Pada pengiriman awal, Jawa Barat telah menerima 60.000 dosis vaksin. Sisa alokasi akan disalurkan secara bertahap sesuai kebutuhan daerah. Mekanisme bertahap ini bertujuan menjaga efektivitas dan ketepatan sasaran vaksinasi.
“Selanjutnya, alokasi vaksin untuk kabupaten dan kota di Jawa Barat akan dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat,” jelas Hendra usai kegiatan Kolaborasi dan Akselerasi Vaksinasi PMK di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Koordinasi lintas tingkat pemerintahan menjadi kunci keberhasilan program ini. Sinergi tersebut memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke tingkat peternak.
Biosekuriti dan Partisipasi Daerah
Langkah vaksinasi dilakukan sebagai respons atas dinamika kasus PMK di lapangan. Berdasarkan data pemantauan, tercatat adanya sejumlah kejadian PMK dengan total ratusan kasus di Jawa Barat. Kondisi ini memperkuat alasan penetapan Jawa Barat sebagai wilayah prioritas pengendalian.
Hendra juga mengingatkan pentingnya penerapan biosekuriti secara konsisten. Biosekuriti berperan mencegah masuk dan menyebarnya virus melalui manusia, peralatan, kendaraan, maupun lalu lintas ternak. Upaya ini harus berjalan seiring dengan vaksinasi.
“Vaksinasi dan biosekuriti merupakan satu kesatuan dalam memutus rantai penularan PMK. Oleh karena itu, upaya vaksinasi harus dibarengi dengan penerapan biosekuriti yang disiplin dan berkelanjutan,” ucapnya.
Pesan tersebut menekankan pentingnya kedisiplinan semua pihak. Perlindungan ternak tidak dapat berjalan optimal tanpa kesadaran kolektif.
Sinergi Pemerintah dan Peternak
Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Asep Nuroni menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian dan para peternak. Ia menilai partisipasi aktif peternak sangat menentukan keberhasilan program vaksinasi. Kolaborasi ini menjadi contoh sinergi yang positif.
Ia menegaskan pentingnya sikap kooperatif dari seluruh pihak. Pengendalian PMK membutuhkan keterlibatan bersama lintas sektor. Tidak hanya pemerintah, peran peternak dan pemangku kepentingan lain sangat dibutuhkan.
Menurutnya pengendalian PMK harus dilakukan secara bersama-sama baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, para peternak melibatkan peran swasta, asosiasi peternakan dan kedokteran hewan, serta perguruan tinggi.
"Jika kita kompak, saya yakin Jawa Barat mampu menekan kasus PMK dan melindungi ternak kita,” imbuh Asep. Optimisme ini mencerminkan semangat kolaborasi yang kuat.
Komitmen Nasional Jaga Ketahanan Pangan
Di kesempatan terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen jajarannya dalam pengendalian PMK. Ia menyebut alokasi vaksin sebagai langkah konkret menghadapi potensi wabah di berbagai daerah. Kesiapsiagaan menjadi kunci utama keberhasilan.
Amran meminta seluruh jajaran bergerak cepat dan tetap siaga. Menurutnya, kewaspadaan harus terus dijaga agar upaya pengendalian tidak melemah. Konsistensi menjadi faktor penentu keberlanjutan program.
Melalui program vaksinasi ini, pemerintah berharap penyebaran PMK dapat ditekan secara signifikan. Selain melindungi ternak, kebijakan ini bertujuan menjaga keberlanjutan usaha peternakan.
"Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, petugas lapangan, dan peternak menjadi kunci agar pengendalian PMK berjalan efektif dan berkelanjutan," kata Amran.
