JAKARTA – Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu mulai 30 April 2025 berdampak signifikan pada peningkatan jumlah penumpang di berbagai moda angkutan umum, terutama layanan yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 menjadi langkah konkret Pemprov DKI dalam upaya mengurangi kemacetan serta menekan emisi karbon di wilayah ibu kota. Implementasi perdana kebijakan ini langsung memicu lonjakan jumlah penumpang yang menggunakan layanan kereta, baik LRT Jabodebek, Commuter Line, maupun Kereta Bandara.
“LRT Jabodebek mencatat jumlah pengguna tertinggi sejak pertama kali beroperasi pada Agustus 2023, yakni mencapai 104.468 penumpang dalam satu hari,” ungkap manajemen PT KAI Group dalam keterangan resmi, Kamis.
Angka ini melampaui rekor sebelumnya yang tercatat pada 24 April 2025, saat peringatan Hari Transportasi Nasional, yaitu 103.582 penumpang.
Kenaikan Penumpang di Semua Lini Layanan KAI
Selain LRT Jabodebek, lonjakan juga terlihat pada layanan Commuter Line Jabodetabek, yang digunakan oleh 1.100.498 penumpang dalam satu hari, meningkat 8,33% dibanding minggu sebelumnya yang hanya mencatat 1.015.878 penumpang.
Layanan Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta pun mengalami lonjakan signifikan. Jumlah pengguna naik menjadi 7.445 penumpang atau meningkat 17,11% dibanding pekan sebelumnya yang mencatat 6.357 pengguna.
Sementara itu, layanan Kereta Lokal Area I Jakarta mencatat pertumbuhan paling tajam, yakni 30,63%, dari 9.605 pengguna menjadi 12.547 pengguna dalam sepekan.
Aktivitas di Stasiun-Stasiun Padat Meningkat Tajam
Stasiun integrasi yang menjadi pusat mobilitas harian masyarakat DKI juga mengalami lonjakan volume pengguna. Di Stasiun Tanah Abang, tercatat 49.720 pengguna melakukan gate in dan 47.811 pengguna gate out dalam sehari.
Stasiun Manggarai, yang menjadi simpul transit utama, mencatat 170.281 pengguna transit, dengan 17.174 gate in dan 16.642 gate out. Hal serupa terjadi di Stasiun Sudirman, dengan 39.928 pengguna gate in dan 41.680 gate out.
Di stasiun terintegrasi LRT Dukuh Atas BNI, yang terhubung langsung ke Stasiun Sudirman, tercatat 15.369 pengguna naik dan 12.694 pengguna turun. Stasiun Juanda juga mencatat volume tinggi, yakni 29.237 pengguna gate in dan 29.454 gate out.
KAI Siap Dukung Kebijakan dan Tingkatkan Layanan
PT KAI menyatakan kesiapannya untuk terus mendukung kebijakan Pemprov DKI Jakarta ini. Langkah antisipasi telah dilakukan dengan meningkatkan integrasi antarmoda serta memperbaiki sistem pelayanan dan waktu tempuh perjalanan.
“Kami terus melakukan perbaikan layanan dan penguatan integrasi moda transportasi untuk menunjang kebijakan ASN Wajib Transportasi Umum. Ini sejalan dengan visi kami mewujudkan mobilitas perkotaan yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” kata juru bicara PT KAI Group dalam pernyataan tertulis.
Tujuan Kebijakan: Kurangi Emisi dan Tekan Kemacetan
Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 menjadi bagian dari strategi besar Pemerintah Provinsi dalam menangani persoalan kronis ibu kota, yakni kemacetan lalu lintas dan tingginya emisi karbon dari sektor transportasi.
Kebijakan ini juga menjadi sinyal kuat bagi masyarakat untuk mulai beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi umum yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan jumlah ASN di lingkungan Pemprov DKI yang mencapai puluhan ribu orang, dampaknya terhadap volume kendaraan dan kualitas udara ibu kota diprediksi cukup signifikan.
“Ini bukan hanya sekadar perintah administratif, tapi bentuk komitmen nyata pemerintah dalam transformasi sistem transportasi perkotaan,” ujar salah satu pejabat DKI Jakarta yang tidak disebutkan namanya.
Respons Positif dan Tantangan di Lapangan
Kebijakan ini mendapat respons beragam dari kalangan ASN dan masyarakat. Sebagian besar ASN mendukung, meski ada juga yang menyoroti soal keterbatasan akses dan waktu tempuh moda angkutan umum di beberapa wilayah.
Namun demikian, pemerintah menjanjikan akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian untuk mengatasi berbagai kendala teknis, sekaligus mendorong investasi pada infrastruktur transportasi publik yang lebih luas dan terjangkau.
